Channel9.id, Jakarta – Pemerintah terus mempercepat penyelesaian proyek Sekolah Rakyat Tahap I yang menjadi program prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan pemerataan pendidikan. Hingga 22 Juni 2025, progres konstruksi secara nasional telah mencapai 61,78% dan ditargetkan tuntas tepat waktu pada 8 Juli 2025, bertepatan dengan dimulainya tahun ajaran baru 2025/2026.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Dody Hanggodo, menyampaikan bahwa proses percepatan proyek ini tak lepas dari pemanfaatan teknologi layanan digital untuk memantau 63 titik lokasi pembangunan secara real-time di seluruh Indonesia. “Kami memastikan pengawasan berjalan ketat agar proyek selesai tepat waktu, terutama karena dampaknya langsung menyentuh kualitas pendidikan bagi masyarakat miskin ekstrem,” ujar Dody dalam keterangan resmi, Senin (23/6/2025).
Beberapa titik pembangunan strategis di Jakarta menunjukkan progres signifikan. Di Sentra Mulya Jaya, pembangunan telah mencapai 81%, disusul Pusdiklat Margaguna 78%, dan Sentra Handayani 72%. Di lokasi-lokasi ini, pembangunan mencakup perbaikan gedung sekolah, asrama putra dan putri, ruang guru, fasilitas olahraga, ruang makan, serta penyediaan meubelair. Semua fasilitas itu disiapkan untuk mendukung proses belajar-mengajar yang inklusif dan berkualitas.
Menurut Dody, proyek ini bukan sekadar pembangunan fisik, melainkan juga upaya jangka panjang untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan yang layak dan merata. “Sekolah Rakyat adalah komitmen negara untuk memastikan tidak ada anak Indonesia yang tertinggal hanya karena faktor ekonomi,” tegasnya.
Meski pemerintah belum merinci total anggaran khusus untuk Tahap I, sinyal kebutuhan pembiayaan sudah mengemuka. Dirjen Sarana dan Prasarana Strategis Kementerian PUPR, Maulidya Indah Junica, sebelumnya menyebut bahwa pada 2026 anggaran pembangunan Sekolah Rakyat diperkirakan mencapai Rp25,8 triliun. Ini merupakan bagian dari target ambisius membangun minimal 100 Sekolah Rakyat setiap tahun, dimulai dari tahun ajaran 2027/2028.
Selain sekolah, pemerintah juga menyiapkan anggaran hingga Rp32 triliun untuk membangun madrasah, pasar rakyat, sarana olahraga, dan infrastruktur pendidikan tinggi lainnya. Menurut Maulidya, pendekatan ini dilakukan untuk memastikan keberadaan Sekolah Rakyat tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari penguatan ekosistem sosial, budaya, dan ekonomi di tiap wilayah.
Dengan waktu yang terus berjalan menuju tenggat 8 Juli, semua mata kini tertuju pada kesiapan pemerintah menyelesaikan proyek simbolis ini, yang menjadi tonggak awal dalam menghadirkan akses pendidikan gratis dan berkualitas untuk seluruh rakyat Indonesia.
