Channel9.id-Jakarta. Angka kematian pasien COVID-19 dalam dua minggu terakhir cukup mengkhawatirkan meskipun dalam masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat yang dilanjutkan PPKM Level 1 – 4. Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito menyayangkan bulan Juli menjadi yang tertinggi sejak awal pandemi.
Tercatat sudah mencapai 30.168 kematian hingga 28 Juli 2021, dengan rata-rata melebihi 1000 kasus per hari. Angka tertinggi terjadi pada 27 Juli 2021 sebanyak 2.069 kasus per hari. Angka bulan Juli ini meningkat drastis dibandingkan bulan Juni 2021 sebesar 7.913 kematian.
Secara rincinya, ada 10 provinsi dengan kenaikan angka tertinggi minggu ini. Diantaranya, Jawa Tengah (naik 825), Jawa Timur (naik 586), DKI Jakarta (naik 510), Kalimantan Timur (naik 189), DI Yogyakarta (naik 136), Riau (naik 136), Bali (naik 53), Sulawesi Selatan (naik 48), Kalimantan Selatan (naik 44) dan Sumatera Selatan (naik 43).
“Hal ini seharusnya menjadi alarm, bagi pemerintah daerah karena sebagian besar kabupaten/kota di provinsi tidak menjalankan PPKM Level 4,” ujar Wiku dalam Keterangan Pers Perkembangan Penanganan COVID-19 di Graha BNPB, Kamis (29/7).
Baca juga: Kasus Harian Turun, Kematian Covid Meroket
Wiku melanjutkan, jika melihat secara rinci dari 10 besar provinsi tersebut, ada 5 diantaranya berasal dari luar Pulau Jawa-Bali. Meskipun Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DKI Jakarta masih menjadi penyumbang tertinggi kenaikan kematian, perlu juga diwaspadai Kalimantan Timur, Riau, Sulawesi Selatan, Kalimantan Tengah, dan Sumatera Selatan yang turut menjadi penyumbang tertinggi kenaikan kematian mingguan.
“Pemerintah telah meningkatkan kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan untuk mencegah kematian, seperti penambahan tempat isolasi terpusat, pasokan oksigen ditambah, juga meningkatkan suplai obat-obatan di rumah sakit dan paket obat untuk pasien isoman,”jelas Wiku.
Menurutnya, semua pihak harus melakukan upaya terbaik dalam menekan angka kematian ini. Pemerintah daerah, diminta selalu memantau rumah sakit di wilayah masing-masing. Selain itu, pemerintah daerah segera mengevaluasi upaya penanganan di wilayahnya masing-masing.
