Channel9.id-Jakarta. Belum lama ini, Pemerintah Cina merilis pedoman baru untuk para streamer dan influencer, menurut laporan South China Morning Post.
Aturan baru itu melarang influencer berbicara tentang topik seperti hukum, obat-obatan, dan keuangan—kecuali jika mereka memiliki kualifikasi yang relevan. Namun demikian, kualifikasi yang dimaksud tak dijelaskan.
Total aturan itu berjumlah 31 dan ini mencakup kebutuhan untuk memiliki “orientasi politik yang tepat” dan “secara aktif mewujudkan nilai-nilai inti sosialis,” menurut media pemerintah China Xinhua. Selain dilarang mengkritik komunisme Cina, para streamer dan influencer juga dilarang mengkritik reformasi yang berorientasi pasar bebas—yang telah menyebabkan ekonomi Cina menyimpang dari Komunisme dalam beberapa dekade terakhir.
Menggunakan deepfake atau menampilkan “gaya hidup mewah” juga memungkinkan para streamer dan influencer bermasalah dengan polisi internet di Cina—yang terdiri dari 50.000 personel dan bekerja untuk memantau kegiatan yang mencurigakan. Menurut aturan baru, gaya hidup mewah bisa dilihat dari produk mewah dan uang yang berlebih. Selain itu, mereka juga dilarang “meremehkan kelompok berpenghasilan rendah dengan memamerkan kekayaan mereka.”
Bukan cuma itu, aturan baru itu juga melarang “pemborosan makanan”. Ini merupakan sesuatu yang benar-benar ingin dilawan oleh pemerintah Cina dalam beberapa tahun terakhir. Dengan 1,4 miliar penduduk dan budaya serta berbagi makanan, melakukan pemborosan makanan di Cina bisa menjadi masalah serius.
Dua badan pemerintah bersama-sama mengeluarkan aturan baru, termasuk Administrasi Radio dan Televisi Nasional China, serta Kementerian Pariwisata dan Kebudayaan. Aturan tersebut tidak hanya berlaku untuk “pemain yang menyediakan layanan webcast, video, dan audio melalui internet”, tetapi kecerdasan buatan (AI) apa pun yang menyampaikan berita.
