Connect with us

Techno

Pemerintah Dukung Digitalisasi Aksara

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mendukung pelestarian aksara nusantara melalui digitalisasi.

Menurut Menkominfo Johnny G Plate, aksara merupakan bagian dari budaya lokal. Di era digital ini mesti ada digitalisasi aksara agar para generasi ke depan bisa mengerti dan mengetahui aksara nusantara.

Untuk didigitalisasi, aksara bisa didaftarkan ke Unicode, standard dalam dunia komputer untuk pengkodean karakter tertulis dan teks yang mencakup hampir semua sistem penulisan yang ada di dunia. Dengan Unicode, pertukaran data teks bisa terjadi universal dan konsisten.

Johnny mengatajan, digitalisasi aksara nusantara merupakan bentuk dukungan pemerintah dalam melestarikan budaya lokal untuk masa mendatang. “Agar semua yang ada di prasasti, peninggalan budaya tinggi yang dimiliki bangsa Indonesia bisa dipahami dan dimengerti, tidak hanya oleh generasi masa kini, tapi juga bagi generasi masa depan,” sambung dia.

Baca juga : Intelijen Sebut Teknologi Enkripsi End to End Berbahaya

Untuk digitalisasi aksara Jawa–yang merupakan sebagian banyak dari aksara Nusantara, Menkominfo ditargetkan selesai pada Desember 2020.

“Nantinya Aksara Jawa dapat digunakan menjadi nama domain, serta alamat website maupun email. Harapannya, inisiatif ini dapat diselesaikan pada bulan Desember 2020 dan dapat segera dimanfaatkan oleh Keraton Yogyakarta serta penggiat budaya agar pelestarian Aksara Jawa semakin gencar,” tutur Johnny.

Hingga ini, sudah terdapat sejumlah aksara yang terdaftar di Unicode. Aksara nusantara tersebut antara lain Aksara Bali, Aksara Batak, Aksara Bugis, Aksara Jawa, Aksara Makassar, Aksara Rejang, serta Aksara Sunda.

(LH)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Techno

Tanggapan Kominfo Soal Pembubaran BPT dan BRTI

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Dua lembaga di bawah naungan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dibubarkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Adapun lembaga yang dimaksud ialah Badan Pertimbangan Telekomunikasi (BPT) dan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI).

Untuk diketahui, BRTI dan BPT memang termasuk dua dari sepuluh lembaga nonstruktural yang dibubarkan oleh presiden. Keputusan ini sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 112 Tahun 2020. Kemudian tugas lembaga ini dialihkan ke kementerian terkait.

Menanggapi keputusan presiden itu, Juru Bicara Kominfo Dedy Permadi mengaku pihaknya tengah berkoordinasi. “Sedang dikoordinasikan untuk segera melaksanakan dan menindaklanjuti Perpres tersebut,” ujarnya, Senin (30/11).

Baca juga : Presiden Bubarkan BPT dan BRTI

Dedy juga mengaku belum bisa memberi informasi detail mengenai pengalihan tugas BPT dan BRTI ke Kominfo. “Informasi lebih detail belum bisa kami sampaikan,” ucap dia.

Sebelumnya, Menkominfo Johnny G Plate menuturkan, masa peralihan biasanya membutuhkan satu tahun. Adapun jeda ini dimanfaatkan oleh kementerian yang bersangkutan—dalam hal ini termasuk Kominfo, untuk mengatur kembali lembaga yang dibubarkan.

“Nanti BRTI (tugasnya dikembalikan) ke Kominfo, begitu juga BPT ke Kominfo,” kata dia, Minggu (29/11).

Menurut pemaparan Johnny, niat Jokowi membubarkan sepuluh lembaga negara itu untuk efisiensi. “Ini dalam rangka penyederhanaan lembaga negara sesuai janji presiden, gitu. Ini juga sebagai efisiensi lembaga negara. Selain itu, penyederhanaan peraturan untuk pengambilan keputusan,” tuturnya.

“Intinya, presiden ingin keberadaan lembaga negara ini relevan dengan kebutuhan zaman,” tambah dia.

Sebagai informasi delapan badan lain yang dibubarkan presiden ialah Dewan Riset Nasional, Dewan Ketahanan Pangan, Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura, Badan Standardisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan, Komisi Pengawas Haji Indonesia, Komite Ekonomi dan Industri Nasional, Komisi Nasional Lanjut Usia, dan Badan Olahraga Profesional Indonesia.

(LH)

Continue Reading

Techno

Presiden Bubarkan BPT dan BRTI

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Dua lembaga di bawah naungan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), akhirnya dibubarkan oleh Presiden Joko Widodo (Widodo).

Adapun lembaga tersebut ialah Badan Pertimbangan Telekomunikasi (BPT) dan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI). Sebagai konsekuensinya, kedua peran dan tugas lembaga ini akan dikembalikan lagi ke Kominfo.

Sebagaimana dasar hukumnya, yakni Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1989 dan Kepres Nomor 55 Tahun 1989, BPT bertugas memberi pertimbangan, saran, dan pendapat kepada Pemerintah, dalam rangka perumusan kebijaksanaan dan penyelesaian permasalahan yang bersifat strategis di bidang telekomunikasi.

Baca juga : Perketat Kebijakan, TikTok Hapus Konten Sesat

Lembaga ini berfungsi untuk menghimpun dan mengkaji bahan-bahan yang dinilai perlu bagi penyampaian pertimbangan, saran, dan pendapat kepada Pemerintah dalam perumusan kebijaksanaan dan penyelesaian permasalahan yang sifatnya strategis di bidang telekomunikasi.

Sementara itu, BRTI berfungsi sebagai badan regulator telekomunikasi di Indonesia. Lembaga ini dibentuk melalui Undang-Undang 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Menyoal kepengurusannya, ‘wasit telco’ ini terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat.

Untuk diketahui, keputusan membubarkan lembaga tersebut tertuang pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 112 Tahun 2020, yang telah ditandatangani Presiden pada 26 November dan kemudian diundangkan oleh Menkum HAM Yasonna Laoly.

Selain BPT dab BRTI, ada pula delapan lembaga yang dibubarkan Jokowi. Di antaranya yaitu Dewan Riset Nasional, Dewan Ketahanan Pangan, Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura, Badan Standardisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan, Komisi Pengawas Haji Indonesia, Komite Ekonomi dan Industri Nasional, Komisi Nasional Lanjut Usia, dan Badan Olahraga Profesional Indonesia.

Pada perpres di pasal 2 dan 3 dijelaskan bahwa semua tugas, fungsi, pendanaan, dan kepegawaian dikelola oleh kementerian terkait. Sementara, pengalihan dikoordinasikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) dengan melibatkan Kementerian Keuangan, Badan Kepegawaian Negara, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Arsip Nasional Republik Indonesia, dan/atau kementerian/lembaga terkait.

(LH)

 

Continue Reading

Lifestyle & Sport

Covid-19 Disebut Bukan dari Cina

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Asal-usul virus corona SARS-CoV-2 penyebab Covid-19 kerap dipertanyakan. Mulanya virus ini disebut berasa dari Wuhan, Cina, karena pertama kali menyebar di wilayah ini. Namun kemudian sejumlah penelitian dilakukan dan di antaranya ada yang menyebutkan bahwa virus ini bukan dari Cina.

Ya, sudah nyaris setahun virus ini bersemayam di muka bumi, namun belum ada jawaban pasti mengenai dari mana virus ini berasal.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) turut merespons sejumlah dugaan ini, termasuk pernyataan dari Cina yang berulang kali menegaskan Covid-19 bukan berasal dari negaranya. Klaim Cina ini berdasarkan pada ‘bukti’ adanya jejak Covid-19 di makanan beku impor. Selain itu, Cina juga merujuk pada jurnal ilmiah yang mendapati bahwa Covid-19 kemungkinan sudah beredar di Eropa lebih dulu.

“Saya pikir sangat spekulatif bagi kami untuk mengatakan bahwa penyakit itu tidak muncul di Cina,” ujar pakar darurat WHO Mike Ryan saat ditanya apakah Covid-19 muncul pertama kali di luar Cina saat briefing virtual di Jenewa, dikutip dari Reuters.

Baca juga : Dr Reisa Ajak Masyarakat Kenali Vaksin Covid-19

“Jelas dari perspektif kesehatan masyarakat bahwa Anda memulai penyelidikan di mana kasus manusia pertama kali muncul,” imbuh dia, mengatakan bahwa bukti kemudian dapat mengarah ke tempat lain.

Untuk diketahui, WHO saat ini kembali menginvestigasi asal-usul Covid-19 ke Wuhan, Cina mencari tahu soal awal mula wabah. Sebelumnya WHO sempat dituduh Trump terkait ‘Cina-sentris’, namun WHO membantah tuduhan tersebut berulang kali.

Sementara itu, studi baru-baru ini menyebutkan bahwa Covid-19 kemungkinan berasal dari India. Tim peneliti asal Cina yang dipimpin Dr Shen Libing ini melakukan pendekatan lain guna melacak asal-usul Covid-19. Mereka menghitung jumlah mutasi Covid-19 dalam setiap jenis virus.

Terdapat 17 negara yang menjadi objek penelitian. Kemudian didapati delapan negara yang memiliki mutasi paling sedikit, di antaranya Australia, Bangladesh, Yunani, AS, Rusia, India, Italia, dan Ceko.

Namun, area asal muasal wabah harus mempunyai keragaman genetik yang luar biasa. India dan Bangladesh disebut menjadi yang potensial, demikian lapor studi yang dimuat di The Lancet berjudul ‘The Early Cryptic Transmission and Evolution of SARS-CoV-2 in Human Hosts’.

“Informasi geografis strain yang paling sedikit bermutasi dan keanekaragaman strain menunjukkan bahwa India menjadi tempat penularan SARS-CoV-2 dari manusia ke manusia yang paling awal terjadi,” tegas Shen.

Shen kemudian menyebut cuaca ekstrem mungkin memicu pandemi Covid-19 di India. Untuk diketahui, pada Mei 2019, India diserang gelombang panas terpanjang kedua. Kekeringan ini memaksa hewan dan manusia ambil sumber air minum dari tempat yang sama. “Ini mungkin telah meningkatkan kemungkinan virus menular ke manusia,” sambungnya.

Dibantah Ilmuwan Lain
Namun, ilmuwan lain mempertanyakan temuan Shen itu. Mereka mengatakan prinsip penelitian dan perangkat lunak yang digunakan tak sesuai dengan standar yang diharapkan untuk jenis analisis filogenetik ini.

“Memilih urutan virus yang tampaknya memiliki jumlah perbedaan paling sedikit dari yang lain dalam kumpulan acak tidak mungkin menghasilkan ‘nenek moyang’ dari virus,” ujar Marc Suchard, profesor di Departemen Biostatistik dan Genetika Manusia di Universitas California, Los Angeles.

Temuan Shen juga dibantah Mukesh Thakur, Ahli Virologi pemerintah India yang juga aktif di Zoological Survey of India. Thakur menekankan argumen yang dibangun oleh peneliti Cina tidak kuat. “Tampaknya hasil salah tafsir,” ucapnya.

(LH)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC