Channel9.id-Jakarta. Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Iskandar Simorangkir memastikan pemerintah akan mendorong konsumsi dalam rangka mencegah potensi terjadinya resesi. “Kami lihat konsumsinya anjlok. Konsumsi pemerintah masih anjlok jadi kami dorong konsumsi pemerintah agar bisa lebih tinggi sehingga tidak terjadi resesi,” kata dia, Kamis, 13 Agustus 2020.
Iskandar menyatakan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) membuat aktivitas masyarakat terganggu sehingga perekonomian Indonesia di kuartal II tahun ini mengalami kontraksi hingga 5,32 persen (yoy). Menurut dia, di antara berbagai faktor yang menyebabkan ekonomi nasional turun salah satunya yaitu konsumsi pemerintah yang tidak maksimal sehingga terkontraksi 6,9 persen di kuartal II-2020.
Hal tersebut sesuai dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyatakan konsumsi pemerintah terkontraksi karena realisasi belanja barang dan jasa serta pegawai turun seiring adanya penundaan kegiatan K/L. BPS juga mencatat penurunan konsumsi pemerintah adanya perubahan kebijakan pemberian THR yang tidak melibatkan pejabat negara dan eselon 1 dan 2.
Meski demikian, Iskandar menyatakan kontraksi pada kuartal II terjadi hampir di seluruh negara termasuk zona Eropa yaitu 15 persen, Amerika Serikat (AS) minus 5 persen, dan Singapura minus 12,6 persen. “Ini real benar ada Covid-19 dan tidak bisa diremehkan,” kata dia.
Di sisi lain, sudah ada indikator yang mengalami perbaikan seperti PMI manufaktur meski harus tetap diwaspadai adanya potensi pandemi Covid-19 gelombang kedua. “Sekarang leading indicator mulai membaik salah satunya adalah PMI manufaktur tapi Covid-19 ini belum berakhir. Kalau ada second wave ekonomi pasti akan turun lagi,” ujar Iskandar.
