Connect with us

Internasional

Pilpres AS, Trump Akan Ajukan Gugatan Hukum

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Penasehat senior Gedung Putih, Jared Kushner dan chief of staff Mark Meadows, disebut sudah mulai mengatur strategi dan gugatan hukum, Kamis (05/11/2020).

Tim kampanye Trump juga sudah mengajukan gugatan di Michigan untuk menghentikan penghitungan suara.

Michigan merupakan salah satu swing state, yaitu negara bagian yang sebelum pemilihan berlangsung sebagian besar pemilihnya belum mengungkapkan kandidat mana yang mereka dukung.

Baca juga: Yakin Menang, Biden: Kami Percaya Ada di Jalan yang Benar

Michigan memiliki 16 suara elektoral, menurut Edison Research. Tim kampanye Trump juga menuntut penghitungan ulang di Wisconsin, negara bagian lainnya tempat terjadi persaingan ketat antara Trump dan Biden, dikutip dari Reuters.

Trump memang sudah lama memberi sinyal kalau dia tidak akan menerima hasil pemilu yang menunjukkan kekalahannya. Dia bahkan sudah pernah mengeluarkan pernyataan ia akan menantang secara legal hasil pemilu di Mahkamah Agung AS.

Sementara itu, mengutip penghitungan The Guardian per Kamis (5/11) pukul 13.05 WIB, Joe Biden mengantongi 72.071.454 suara. Angka ini melebihi rekor sebelumnya yang diraih mantan presiden AS, Barack Obama.

Pada Pilpres 2008, Obama mengumpulkan 69.498.516 suara dengan jumlah penduduk saat itu berkisar di angka 304,1 juta menurut data sensus AS.

Jumlah sensus terbaru di tahun 2019 menunjukkan angka penduduk di AS meningkat menjadi 328,2 juta orang.

Sedangkan di sisi Partai Republik, Donald Trump mengumpulkan 68.598.918 suara sejauh ini. Penghitungan masih terus dilakukan di sejumlah negara bagian.

Penghitungan sementara pilpres sendiri masih mengunggulkan Biden dengan 264 suara elektoral. Meninggalkan Trump dengan 214 suara elektoral.

Pertarungan antara keduanya semakin panas sejak Biden berhasil membuat Arizona, Wisconsin dan Michigan beralih ke Partai Demokrat.

Mengutip Washington Post, angka partisipasi pilpres AS sejauh ini terpantau tinggi, khususnya jika dibandingkan dengan pemilihan sebelumnya.

Meskipun masih ada suara yang belum terhitung, sejauh ini angka partisipasi Pilpres 2020 sudah mencapai 60 persen. Partisipasi tahun ini ditargetkan mencapai 66,1 persen dari total populasi.

IG

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hot Topic

Bendera Bintang Kejora di KJRI Melbourne, KSP: Pelanggaran Hukum

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Kantor Staf Presiden (KSP) menyesalkan insiden pengibaran bendera Bintang Kejora di Kantor Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Melbourne, Australia.

“Sehingga insiden yang terjadi di KJRI Melbourne tidak dapat dibenarkan dan bertentangan dengan hukum internasional,”ujar Deputi V bidang Politik, Hukum, Keamanan dan HAM KSP, Jaleswari Pramodhawardani, Jumat (04/12).

Pelanggaran hukum ini berdasarkan ketentuan Konvensi Wina mengenai Hubungan Konsuler serta hukum kebiasaan internasional. KJRI harus dihormati dan tidak dapat diganggu gugat, terlebih diterobos masuk dan disusupi tanpa izin.

Baca juga: WNI Marahi Warga Asing Dukung Papua Barat Merdeka, Tidak Tahu Kondisi Sebenarnya 

“Negara penerima dalam hal ini Australia memiliki kewajiban berdasarkan hukum internasional untuk menjaga keamanan dari area Konsulat Jenderal Republik Indonesia,” katanya.

Sebelumnya, sebuah video pengibaran bendera Bintang Kejora oleh orang tak dikenal di KJRI Melbourne, Australia beredar. Bendera Bintang Kejora identik dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Sebelumnya, bendera Bintang Kejora yang identik dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM) berkibar KJRI Melbourne pada Selasa (1/12/2020) dengan disertai spanduk yang berisi tulisan “TNI Out Stop Killing Papua”.

Bendera ini dikibarkan oleh 5 orang yang memanjat kantor KJRI. Insiden tersebut terekam CCTV dan beredar dalam sebuah video yang tersebar di media sosial Twitter.

Kejadian pengibaran Bendera Bintang Kejora di KJRI Melbourne ini juga pernah terjadi pada 2017 lalu. Kala itu, insiden tersebut membuat pemerintah Indonesia meradang.

Continue Reading

Internasional

Warganya Positif Corona, Kamboja Tutup Sekolah

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Kementerian Pendidikan Kamboja memutuskan untuk menutup semua sekolah hingga Januari 2021 setelah muncul laporan wabah lokal virus corona. Penutupan sekolah dilakukan untuk mencegah siswa terinfeksi virus.

Mengutip Associated Press, Menteri Pendidikan Hang Chuon Naron mengatakan semua sekolah negeri ditutup hingga awal tahun ajaran baru. Sementara sekolah swasta juga ditutup selama dua pekan dan tetap diizinkan belajar secara daring.

Baca juga: Ditolak 5 Negara, Kapal Pesiar Westerdam Berlabuh di Kamboja 

Selama akhir pekan pemerintah Kamboja melaporkan wabah tak biasa dari sebuah keluarga yang terdiri dari enam orang dan seorang pria lainnya yang dinyatakan positif terinfeksi virus corona.

Pada Senin (30/11) delapan kasus dilaporkan di Phnom Penh. Kedelapan orang ini melakukan kontak dengan keluarga tersebut.

Seorang perempuan di keluarga itu diyakini sebagai sumber penyebaran virus corona. Ia diketahui baru-baru ini melakukan perjalanan di dalam negeri secara ekstensif.

Suami wanita itu diketahui bekerja di Kementerian Dalam Negeri yang bertanggung jawab atas penjara. Tiga menteri kabinet yang diketahui sempat melakukan kontak dengan pria tersebut harus menjalani karantina mandiri.

Sekitar 3.300 orang di tujuh provinsi yang diketahui melakukan kontak dengan keluarga tersebut saat ini sedang menjalani tes Covid-19.

Langkah untuk menutup fasilitas umum juga ditempuh oleh kementerian Kebudayaan dan Seni Rupa. Mulai Senin semua teater dan museum ditutup dan konser publik dilarang selama dua pekan ke depan.

Kamboja sejauh ini melaporkan hanya 323 kasus Covid-19 tanpa kematian sejak awal pandemi. Mayoritas orang yang terinfeksi saat berada di luar negeri.

IG

Continue Reading

Hot Topic

Hari Ke-2 KTT G20, Jokowi Bicara Masa Depan yang Inklusif

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiri rangkaian KTT G20 tahun 2020 hari kedua secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Minggu (22/11). Kepala Negara akan menyampaikan pidatonya dalam pertemuan sesi kedua KTT G20 yang membahas pembangunan masa depan yang inklusif, berkelanjutan, dan tangguh.

Termasuk juga upaya pengentasan kemiskinan, kesenjangan, anti korupsi, pemberdayaan perempuan dan pemuda, pendidikan, pariwisata, ekonomi digital, serta upaya pengendalian perubahan iklim dan pelestarian lingkungan.

Sebelumnya, dalam pertemuan sesi pertama kemarin, Jokowi mendorong negara-negara G20 untuk memberikan perhatian bagi akses terhadap vaksin Covid-19 yang harus dibuka kepada semua negara. Menurutnya, pemulihan ekonomi dunia tidak akan dapat dilakukan apabila pemulihan kesehatan dunia tidak tercapai yang salah satunya diupayakan melalui vaksinasi Covid-19.

Baca juga: Jokowi Hadiri KTT G20 Tahun 2020 Secara Virtual 

Sebagai informasi, KTT G20 tahun 2020 yang berlangsung di Kota Riyadh, Arab Saudi, ini akan diakhiri dengan seremoni penutupan yang juga akan dihadiri oleh Presiden Joko Widodo beserta para kepala negara atau pemerintahan negara-negara G20 lainnya.

Dalam kesempatan ini, beberapa menteri mendampingi Jokowi yakni Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Sherpa G-20 Indonesia Rizal Affandi Lukman yang juga menjabat sebagai Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, serta Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Makro Ekonomi dan Keuangan Internasional Suminto.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC