Connect with us

Hot Topic

Pemerintah Geser Hari Libur Maulid Nabi Muhammad ke 20 Oktober

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Pemerintah resmi menggeser hari libur peringatan Maulid Nabi Muhammad Saw dari 19 Oktober 2021 menjadi 20 Oktober 2021. Alasannya, untuk mengantisipasi munculnya kasus baru Covid-19.

“Sebagai antisipasi munculnya kasus baru Covid-19, hari libur Maulid Nabi digeser 20 Oktober 2021,” ungkap Dirjen Bimas Islam Kamaruddin Amin, di Jakarta, Sabtu (9/10).

Kamaruddin menuturkan, Maulid Nabi Muhammad Saw tidak berubah, tetap 12 Rabiul Awal. Hanya, hari libur dalam rangka memperingatinya yang digeser.

“Maulid Nabi Muhammad Saw tetap 12 Rabiul Awal. Tahun ini bertepatan 19 Oktober 2021 M. Hari libur peringatannya yang digeser menjadi 20 Oktober 2021 M,” paparnya.

Baca juga: Mendagri Imbau Masyarakat Tidak Mudik Peringati Maulid Nabi Muhammad 

Perubahan ini tertuang dalam Keputusan bersama Menag, Menaker, dan Menpan RB No 712, 1, dan 3 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bersama Menag, Menaker, Menpan dan RB No 642, 4, dan 4 tahun 2020 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama.

Diketahui, perubahan juga dilakukan pada hari libur peringatan 1 Muharram 1443 H yang bertepatan pada 10 Agustus 2021. Namun, hari libur tahun baru hijriah itu digeser menjadi 11 Agustus 2021.

“Perubahan juga terjadi terkait cuti bersama dalam rangka Hari Raya Natal yang awalnya ditetapkan pada 24 Desember, akhirnya diputuskan untuk ditiadakan,” tandas Kamaruddin.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hot Topic

Anggota DPR: Telegram Kapolri Harus Dijalankan Jajaran Kepolisian

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Anggota Komisi III DPR RI Andi Rio Idris Padjalangi menilai, instruksi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melalui telegram yang menindak tegas anggota saat melakukan pelanggaran dalam kasus kekerasan pada masyarakat, harus dijalankan jajaran kepolisian hingga tingkat bawah.

“Kita patut apresiasi langkah Kapolri, semoga di bawah komando beliau, Polri dapat terus berubah secara bertahap, semakin profesional dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya serta dicintai masyarakat,” kata Andi dalam keterangan resmi, Selasa 19 Oktober 2021.

Langkah Kapolri tersebut merupakan upaya mencegah aparat kepolisian untuk bertindak berlebihan kepada masyarakat dengan melakukan kekerasan.

Andi Rio berharap instruksi Kapolri tersebut dapat diimplementasikan secara nyata bagi seluruh jajaran institusi polri di bawah, jangan sampai petunjuk dan arahan tersebut hanya sekedar dibaca dan dipelajari tanpa direalisasikan para personel Polri.

Baca juga: Lemkapi: Telegram Kapolri Perkuat Pengawasan Polisi Saat Bertugas di Lapangan

“Mari jadikan kesalahan yang terjadi di Polsek Sei Tuan, Deli Serdang Polda Sumut dan Polres Kota Tangerang Polda Banten sebagai pembelajaran dan bahan evaluasi di Polri. Jadikan kritik masyarakat yang membangun sebagai semangat dan bukti bahwa institusi Polri menjadi perhatian dan dicintai masyarakat,” ujarnya.

Andi Rio juga mendorong Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri dapat terus melakukan fungsi pengawasan dan pembinaan kepada anggota Polri secara berkala.

Hal itu menurut dia untuk mencegah terjadinya pelanggaran disiplin secara kode etik maupun pidana oleh anggota Polri di tengah masyarakat saat menjalankan tugasnya.

“Jangan ada lagi anggota Polri di tengah masyarakat yang bersikap arogan dan memberikan contoh yang tidak baik, anggota Polri harus memberi suri tauladan kepada masyarakat, bukan sebaliknya,” katanya.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol Lisyo Sigit Prabowo menerbitkan telegram nomor ST/2162/X/HUK.2.8./2021 tertanggal 18 Oktober 2021 tentang Mitigasi dan Pencegahan Kasus Kekerasan Berlebihan.

Telegram itu dilatarbelakangi munculnya sejumlah tindakan kepolisian yang tidak profesional sehingga mencoreng citra kepolisian.

Tindakan itu antara lain polisi tidak profesional dan proporsional dalam penanganan kasus penganiayaan di Kota Medan, polisi membanting mahasiswa yang melakukan aksi unjuk rasa di Tangerang, Banten dan polisi menganiaya pengendara sepeda motor di Deli Serdang, Sumatera Utara.

HY

Continue Reading

Hot Topic

Lemkapi: Telegram Kapolri Perkuat Pengawasan Polisi Saat Bertugas di Lapangan

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) Edi Hasibuan menyatakan, telegram kapolri tentang pencegahan kekerasan berlebihan merupakan upaya memperkuat pengawasan polisi saat bertugas di lapangan.

“Lemkapi menyambut baik Telegram Kapolri Listyo Sigit Prabowo yang memerintahkan seluruh Kapolda melakukan pembinaan seluruh jajarannya agar tidak bersikap arogan dan tidak melakukan kekerasan kepada masyarakat saat bertugas,” katanya dalam keterangan tertulis, Selasa 19 Oktober 2021.

Edi berharap semua jajaran Polri mematuhi seluruh isi telegram Kapolri itu agar kinerja Polri semakin dipercaya masyarakat.

Menurut mantan anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) ini, telegram Kapolri itu untuk mengingatkan jajaran Polri agar taat aturan dan mengikuti prosedur penugasan sebagaimana diatur Peraturan Kapolri No 1 tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.

Baca juga: Kapolri Terbitkan Telegram: Tindak Tegas Anggota Lakukan Kekerasan Berlebih

“Jika ada anggota yang melakukan tindakan tidak sesuai prosedur atau SOP, Kapolda jangan ragu untuk memberikan saksi tegas,” kata pakar hukum kepolisian dari Universitas Bhayangkara Jakarta ini.

Edi menilai telegram ini sangat istimewa dibanding dengan telegram yang pernah diterbitkan sebelumnya karena di dalamnya berisi perintah kepada seluruh direktur, kapolres, kepala satuan dan kapolsek untuk memperkuat pengawasan.

“Kami melihat telegram ini untuk meningkatkan profesionalisme Polri,” katanya menegaskan.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol Lisyo Sigit Prabowo menerbitkan telegram nomor ST/2162/X/HUK.2.8./2021 tertanggal 18 Oktober 2021 tentang Mitigasi dan Pencegahan Kasus Kekerasan Berlebihan.

Telegram itu dilatarbelakangi munculnya sejumlah tindakan kepolisian yang tidak profesional sehingga mencoreng citra kepolisian.

Tindakan itu antara lain polisi tidak profesional dan proporsional dalam penanganan kasus penganiayaan di Kota Medan, polisi membanting mahasiswa yang melakukan aksi unjuk rasa di Tangerang, Banten dan polisi menganiaya pengendara sepeda motor di Deli Serdang, Sumatera Utara.

HY

Continue Reading

Hot Topic

Kena OTT, Bupati Kuansing Tersangkut Suap Izin Perkebunan

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Andi Putra dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Minggu (18/10). Operasi senyap diduga berkaitan dengan suap izin perkebunan.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengungkapkan, dalam OTT tim penindakan mengamankan delapan orang, termasuk Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Andi Putra.

“KPK mengamankan beberapa pihak, sejauh ini ada sekitar 8 orang. Di antaranya benar, Bupati Kuansing, ajudan, dan beberapa pihak swasta,” kata Ali.

Baca juga: KPK OTT Pejabat Daerah di Kuansing Riau 

Ali menuturkan, Andi diduga melakukan tindak pidana korupsi terkait perizinan perkebunan.

“Informasi yang kami peroleh terkait dugaan korupsi penerimaan janji atau hadiah terkait dengan perizinan perkebunan,” ujarnya.

Saat ini, kata Ali, para pihak yang diamankan tengah menjalani pemeriksaan awal oleh tim penindakan.

“Perkembangannya akan kami informasikan lebih lanjut,” tandasnya.

Continue Reading

HOT TOPIC