Channel9.id – Bogor. Pemerintah menyiapkan anggaran penanganan darurat bencana sebesar Rp53-60 triliun dalam APBN 2026 yang dapat digunakan saat terjadi keadaan darurat. Dana tersebut dialokasikan untuk memperkuat kesiapsiagaan dan respons cepat pemerintah terhadap bencana.
“Berkenaan dengan masalah bencana, sedang dihitung final dan diperkirakan akan mencapai angka Rp 53-60 triliun dan itu sudah dianggarkan di APBN 2026,” kata Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Hambalang, Bogor, Selasa (6/1/2026).
Pras menjelaskan, anggaran Rp53–60 triliun tersebut dialokasikan ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai dana siap pakai untuk kondisi darurat. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan anggaran terpisah untuk pemulihan pascabencana, termasuk rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas umum.
“Ada dana siap pakai, dana siap pakai itu adalah dana yang dialokasikan ke BNPB yang akan dipergunakan sewaktu-waktu bila terjadi keadaan darurat atau keadaan bencana,” jelasnya.
“Berkenaan dengan proses pemulihan, rehabilitasi, maupun rekonstruksi dan pemulihan kembali seluruh fasilitas-fasilitas umum, itu ada alokasi di luar dana siap pakai. Artinya ada alokasi dari APBN tersendiri,” imbuhnya.
Pemerintah juga memiliki ruang untuk melakukan penyesuaian anggaran dalam pelaksanaan APBN sesuai mekanisme yang berlaku. Fleksibilitas ini memungkinkan respons fiskal dilakukan bila terjadi perkembangan atau kebutuhan baru.
“Kalau pun kemudian ada perkembangan atau ada perubahan-perubahan, tentunya sudah diatur di dalam sebuah mekanisme di mana memang Bapak Presiden diberikan ruang juga di dalam APBN pada saat pelaksanaannya, mungkin terjadi penyesuaian-penyesuaian,” tutupnya.
Secara keseluruhan, belanja negara dalam APBN 2026 ditetapkan sebesar Rp3.842,7 triliun dengan pendapatan negara Rp3.153,6 triliun dan defisit 2,68 persen PDB.
HT
