Connect with us

Hot Topic

Survei LSI: 51,1% Tak Puas Kinerja KPK, 48% Puas

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Sebanyak  51% publik dari kalangan pelaku usaha dan pemuka opini tidak puas dengan kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal tersebut diketahui dari hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) tentang Persepsi Korupsi dan Evaluasi Pemberantasan Korupsi Menurut Kalangan Pelaku Usaha dan Pemuka.

“Kepuasan terhadap kinerja KPK saat ini terbelah, yang puas dengan kinerja KPK sekitar 48 persen, yang tidak puas 51,1 persen,” kata Direktur Eksekutif LSI, Djayadi Hanan dalam konferensi pers virtual, Minggu (7/2).

Dalam survei LSI, kelompok akademisi lebih banyak menilai sangat puas dengan kinerja KPK. Begitu juga dengan kelompok zona Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jogjakarta.

Baca juga: LSI: Masyarakat Menilai Korupsi Leibh Tinggi Saat Pandemi 

Sementara itu, kelompok ormas dan media massa, kemudian zona Sumatra, DKI Jakarta dan Jawa Timur kebanyakan menilai tidak puas atau sangat tidak puas dengan kinerja KPK.

“Mayoritas pemuka opini menilai KPK sangat baik/baik dalam menjalankan tugas-tugasnya. Yang paling rendah dinilai adalah kinerja KPK dalam tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi,” kata Djayadi.

Masih dalam hasil survei, lembaga antirasuah menjadi lembaga yang paling efektif melakukan upaya pemberantasan korupsi. KPK dinilai paling efektif dalam melakukan pemberantasan korupsi.

“Yang paling banyak ialah, KPK, kemudian ORI, BPK, Presiden, BPKP dan Mahkamah Agung. Sedangkan lembaga lain lebih rendah yakni Kejaksaan Agung, Polisi, Pemerintah Daerah dan DPR/DPRD,” ungkap Djayadi.

Adapun dalam menghimpun data, pemuka opini yang menjadi responden survei ini sebanyak 1.008 orang dari 36 kota di Indonesia. Responden dipilih karena dikenal sebagai intelektual, tokoh yang memiliki wawasan politik, hukum, atau ekonomi luas, mengikuti perkembangan politik nasional secara intensif, menjadi narasumber media massa, atau aktif terlibat langsung dalam pengambilan kebijakan, atau organisasi.

Responden datang dari tiga latar belakang, yakni akademisi, LSM/Ormas, dan  media massa. Karena tidak tersedianya data populasi Pemuka Opini, maka pemilihan responden tidak dilakukan secara random.

“Pemilihan responden dilakukan secara purposif, terutama dicari dari media massa nasional atau daerah,” tutur Djayadi.

IG

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hot Topic

Presiden Jokowi Bertolak Menuju DIY untuk Kunjungan Kerja

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Presiden Joko Widodo pada Minggu sore, 28 Februari 2021, bertolak menuju Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka kunjungan kerja.

Dari pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, sekira pukul 16.00 WIB, Kepala Negara dan rombongan terbatas lepas landas menuju Pangkalan TNI AU Adisutjipto, Kabupaten Sleman.

Setibanya di Sleman, Presiden akan langsung menuju Gedung Agung, Istana Kepresidenan Yogyakarta, untuk bermalam dan melanjutkan kegiatan pada esok hari.

Pada Senin, 1 Maret 2021, esok Kepala Negara diagendakan untuk meninjau vaksinasi massal bagi para pekerja publik di sejumlah tempat di Kota Yogyakarta.

Selain itu, Presiden juga direncanakan untuk meresmikan pengoperasian kereta rel listrik lintas Yogyakarta-Solo. Hadirnya moda transportasi dengan rute tersebut akan meningkatkan aksesibilitas dan kemudahan bertransportasi serta memberikan nilai tambah ekonomi bagi warga sekitar, khususnya yang berada di Yogyakarta, Klaten, dan Solo.

Turut serta bersama Presiden dalam keberangkatan menuju DIY tersebut di antaranya ialah Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Sekretaris Militer Presiden Marsda TNI M. Tonny Harjono, Komandan Paspampres Mayjen TNI Agus Subiyanto, serta Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin.

 

Continue Reading

Hot Topic

Eks Hakim Agung Artidjo Alkostar Meninggal Dunia

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Mantan Hakim Agung (MA) Artidjo Alkostar meninggal dunia pada Minggu 28 Februari 2021. Salah satu sosok hakim yang paling ditakuti oleh koruptor ini meninggal pada pukul 14.00 WIB.

Kabar meninggalnya Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) ini diperoleh dari informasi yang tersebar di media sosial.

“Innalillahi wa inna ilaihi raji’uun. Selamat jalan algojonya para koruptor. Purna sudah tunai bhakti. Terima kasih atas khidmahmu untuk negeri ini. Ila hadrati Pak Artidjo Alkostar alfatihah,” tulis informasi itu.

Kabar tersebut juga disampaikan Menko Polhukam Mahfud MD melalui akunnya di Twitter. Mahfud menyatakan, Indonesia ditinggal lagi oleh seseorang tokoh penegak hukum yang penuh integritas.

“Mantan hakim agung Artidjo Alkostar yang kini menjabat sebagai salah seorang anggota Dewan Pengawas KPK telah wafat siang ini,” tulis Mahfud.

Mahfud menyampaikan turut berduka atas kepergian hakim yang tegas kepada koruptor itu. Mahfud mendoakan semoga Allah SWT mengampuni dosa-dosa Artidjo.

Mantan hakim Mahkamah Agung Artidjo Alkostar menjadi salah satu sosok Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi yang dipilih Presiden Joko Widodo.

Artidjo adalah salah satu sosok hakim yang paling ditakuti oleh koruptor kala mengajukan kasasi di MA.

Saat palu hakim di tangan Artidjo, alih-alih para koruptor berharap mendapatkan keringanan hukuman, justru diganjar dengan vonis yang lebih berat.

Sejak berkarier pada tahun 2000 di MA, paling tidak sudah ada belasan koruptor yang merasakan “hadiah” tambahan hukuman dari Artidjo.

Mereka antara lain mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq, politikus Partai Demokrat Angelina Sondakh, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar, mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, dan mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum.

Selain itu, ada pula mantan Kakorlantas Polri Irjen Djoko Susilo, mantan Gubernur Riau Annas Maamun, bintara Polri di Papua Labora Sitorus, hingga pengacara OC Kaligis.

Artidjo resmi pensiun dari MA sejak 22 Mei 2018, setelah sebelumnya berkarier sebagai advokat selama 28 tahun.

Selama berkarier di MA sepanjang 18 tahun, Artidjo berhasil menyelesaikan 19.708 perkara. Artinya, setiap tahun ada 1.905 perkara yang berhasil dirampungkannya.

Untuk menjaga integritasnya sebagai hakim pun, Artidjo kerap menolak tawaran undangan ke luar negeri. Alasannya, karena setiap hari ada perkara yang harus diputuskan.

Sebagai hakim MA, Artidjo juga mengaku, tidak sedikit pemohon kasasi yang mencabut berkas ketika mengetahui dirinya yang akan menyidangkan perkaranya.

Setelah pensiun, Artidjo lebih memilih kembali ke kampung halamannya di Situbondo, Jawa Timur dan menjalankan hobi sekaligus bisnis rumah makannya.

HY

Continue Reading

Hot Topic

Harlah NU ke-98, KH Said Aqil Siradj Jelaskan Tiga Agenda Bernegara

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj menyampaikan, Al-Qur’an sudah memberikan bimbingan untuk beroganisasi bahkan bernegara. NU bisa mengikuti hal itu supaya bisa lebih berperan dalam urusan berbangsa dan bernegara. Dalam hal ini, ada tiga agenda yang perlu dilakukan.

“Percuma kamu berorganisasi, percuma kamu berkumpul, percuma kamu bernegara, ber-DPR kecuali kita menggunakan tiga agenda,” kata KH Said Aqil saat Harlah NU ke-98 yang ditayangkan melalui YouTube NU Channel, Sabtu 27 Februari 2021.

KH Said menjelaskan, agenda pertama adalah memobilisasi sedekah, zakat, infak, wakaf, dan infak. Menurutnya, negara bisa memobilisasi sedekah untuk memulihkan perekonomian demi kesejahteraan masyarakat.

“Kita punya zakat, kita punya infak, kita punga prinsip-prinsip sedekah yang diperintahkan oleh agama kita maka harus kita jalankan dengan baik insya Allah ekonomi yang sedang sepi ini, sedang merosot ini bisa diatasi dengan mudah kalau sudah sedekah jalan dengan baik,” kata Said Aqil dalam sambutannya.

KH Said Aqil menyebut lembaga zakat nasional, Baznas hanya menerima dana zakat sebanyak 358 milyar zakat dalam setahun. Padahal, jika dihitung-hitung, Baznas bisa mengorganisir 10,2 triliun.

“Kalau dihitung semua nasional, lembaga zakat di daerah-daerah semua ini nasional 10,2 triliun, padahal umat Islam katanya mayoritas, yang kaya juga banyak,” katanya.

KH Said Aqil kemudian menyarankan, Presiden Jokowi untuk menginstruksikan kepada PNS untuk membayar zakat 2,5 persen dari pendapatan.

“Oleh karena itu saya mohon, saya minta kepada pemerintah, kepada Presiden, Wakil Presiden agar menginstruksikan semua pegawai negeri yang Islam, BUMN, perusahaan-perusahaan, pengusaha-pengusaha Muslim agar mengeluarkan zakat 2,5% dukung Baznas, dukung lembaga-lembaga zakat di mana pun berada kalau kita ingin segera kemiskinan apalagi di saat-saat pendemi ini,” katanya.

Agenda kedua yakni mengenai pendidikan dan kesehatan. KH Said Aqil menyebut, pendidikan sangat penting untuk menentukan budaya dan jati diri bangsa. Pendidikan saat ini juga sangat berpengaruh untuk generasi yang akan datang.

“Karena itu, Kemendiknud enggak bisa sembarang. Kemendikbud bertanggungjawab menentukan kualitas pendidikan,” ujar KH Said.

KH Said Aqil menyebut, NU sudah memiliki 38 Perguruan Tinggi sejak dirinya menjabat sebagai ketua umum. Menurut dirinya, hal ini adalah suatu kebanggaan.

Kemudian terkait kesehatan, NU mengapresiasi niat baik pemerintah untuk mengatasi dan menangani pandemi Covid-19. Meski masih banyak kekurangan, KH Said meyakini pemerintah memiliki itikad baik untuk menyelesaikan masalah pandemi.

NU sendiri sudah membentuk satgas untuk membantu pemerintah melaksanakan program penanganan Covid-19.

KH Said menyatakan, agenda terakhir adalah membentuk masyarakat yang saleh. Menurut KH Said, membentuk masyarakat saleh harus dengan mengembangkan akhlak sehingga meningkatkan martabat mereka.

“Harus membangun masyarakat NU yang saleh. Manusia bisa bermartabat kalau akhlaknya mulia, bukan agamanya. Di Arab agamanya benar. Tapi lihat perang saudara terus sudah 40 tahun, yang mati jutaan, tidak bermartabat negara itu,” kata KH Said.

HY

Continue Reading

HOT TOPIC