Connect with us

Hukum

LPSK Sebut Korban Talangsari Harus Dapat Kompensasi Negara

Published

on

Channel9.id – Jakarta. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengungkapkan bahwa korban pelanggaran HAM berat, peristiwa Talangsari berharap negara penuhi hak mereka.

“Diperlukan juga usaha untuk memberikan kompensasi kepada para korban agar mereka dapat menikmati hak yang sebelumnya hilang,” kata Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu di Jakarta, Minggu 7 Februari 2021.

Pada 7 Februari 1989, terjadi peristiwa pelanggaran HAM di Talangsari, Lampung. Peristiwa Talangsari itu berdasarkan penyelidikan Komnas HAM merupakan pelanggaran HAM yang berat (PHB). Meski hasil penyelidikannya telah diserahkan kepada Jaksa Agung pada 2008 lalu, peristiwa ini sampai sekarang masih menyisakan persoalan.

Di tengah proses penuntasan kasus yang masih berjalan, LPSK hadir membantu proses pemulihan hak para korban. Edwin Partogi Pasaribu mengatakan, pemulihan merupakan tantangan dalam perlindungan korban PHB. Pemulihan bertujuan mengembalikan kondisi fisik, psikologis, sosial dan spiritual korban agar dapat menjalankan fungsi sosial secara wajar.

Sesuai ketentuan undang-undang, menurut Edwin, LPSK memiliki sejumlah bentuk perlindungan, di antaranya pemberian bantuan medis, rehabilitasi psikosial dan psikologis kepada korban PHB. Salah satunya kepada korban peristiwa Talangsari.

Edwin menuturkan, sejak akhir 2019, Tim Terpadu Penyelesaian Pelanggaran HAM yang berat bentukan Menko Polhukam melakukan usaha pemulihan lewat program rehabilitasi psikososial.
Kemudian, hal itu melalui upaya peningkatan kualitas hidup korban, berupa pemenuhan sandang, pangan, papan, bantuan mendapatkan pekerjaan, atau bantuan kelangsungan pendidikan. Tim terpadu ini melibatkan kementerian, lembaga dan Pemerintah Lampung, termasuk LPSK.

Masih menurut Edwin, bantuan yang disalurkan kepada korban Talangsari, antara lain modal usaha, program keserasian sosial dan perbaikan jalan menuju makam dari Kementerian Sosial, bantuan paket perlengkapan pendidikan dari Kemendikbud.

Berikutnya, bantuan bibit dan mesin pertanian dari Kementerian Pertanian, bantuan perbaikan mushalla dari Kemenag, pemasangan tiang dan sambungan listrik dari PLN, serta perbaikan jalan dari Kemen PUPR.

“Sebelumnya, bantuan medis dan rehabilitasi psikologis juga diberikan LPSK bagi korban Talangsari,” ucap dia.

Program psikososial bagi korban Talangsari masih akan berlanjut. Harapan yang sama akan rehabilitasi psikosial dapat diberikan kepada korban peristiwa pelanggaran HAM yang berat lain, seperti peristiwa di Aceh, Mei 98, Trisakti-Semanggi, 1998-1999 dan lainnya.

Edwin menuturkan, sejak 2012, LPSK memberikan program rehabilitasi medis dan psikologis kepada 3.860 korban PHB dari 7 peristiwa. Namun, hal ini masih kurang dari cukup bagi korban.
Mereka menghendaki hak-hak sebagai korban dapat diberikan sebagaimana diatur standar HAM, maupun dalam posisi mereka sebagai warga negara.

Harapan akan peningkatan kualitas hidup, tergambar dari survei yang dilakukan LPSK terhadap 353 korban PHB di 11 kabupaten/kota di Jawa Tengah (periode Maret-November 2020). Survei dilakukan untuk mengetahui kondisi, harapan dan keinginan para korban PHB masa lalu.

Dari hasil survei didapatkan 95 persen responden berharap mendapatkan bantuan medis seumur hidup. Ini beralasan mengingat sebagian besar korban berusia lanjut dan kehidupan ekonominya menengah ke bawah.
Hal ini juga tergambar, 70 persen korban mengakui problem mendasar-nya yakni, ekonomi. Menyandang status korban PBH, menambah kesulitan mereka melakukan aktivitas ekonomi akibat stigma sosial dan politik yang melekat.

Terkait harapan penyelesaian kasus, 50 persen responden menghendaki bantuan medis, rehabilitasi psikologis dan psikososial mereka dioptimalkan.
Sementara korban lainnya sebanyak 35 persen berharap adanya pengungkapan kebenaran, 10 persen berharap ada permintaan maaf dari pelaku dan 5 persen lagi mendesak pelaku dipidana.

Satu poin penting yang juga diharapkan para korban kasus Talangsari yaitu kompensasi atau ganti rugi dari negara kepada korban. Kompensasi sebagaimana telah diperoleh korban terorisme masa lalu, yang diberikan tanpa putusan pengadilan tapi melalui LPSK.

IG

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hukum

MAKI Lapor KPK, Terdapat Dugaan Penyimpangan Pajak Senilai Rp 1,7 T

Published

on

By

MAKI Serahkan Profil ‘King Maker’ Kasus Djoko Tjandra ke KPK

Channel9.id-Jakarta. Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) melapor ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan penyimpangan penagihan pajak senilai Rp 1,7 triliun yang juga diduga terkait kasus pejabat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan yang sedang diusut KPK.

“Saya datang ke KPK hendak melaporkan proses yang diduga terkait dengan inisial AP yang saat ini dicekal oleh KPK, yang saat ini diduga menerima suap berkaitan dengan pengurusan pajak dengan wajib pajak,” kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman di gedung KPK, Jakarta, Jumat (5/3).

Soal laporannya tersebut, Boyamin mengaku, mendapatkan data terkait orang sama yang saat ini sedang diusut KPK tersebut. Dia mengungkapkan, terdapat perusahaan menunggak pajak sekitar Rp 1,7 triliun yang terjadi sekitar 2017-2018.

“Saya kemudian mendapatkan data yang terkait dengan orang yang sama waktunya lebih jauh lagi sekitar tahun 2017-2018, di mana ada perusahaan besar yang menunggak pajak Rp 1,7 triliun,” ungkap Boyamin.

Dikarenakan perusahaan itu tidak kooperatif membayar tunggakan pajak, lanjut dia, Menteri Keuangan kemudian menerbitkan izin untuk menyandera tiga pejabat perusahaan tersebut, yaitu komisaris berinisial DS, direktur utama berinisial WW, dan direksi berinisial AT.

“Kemudian yang disandera hanya satu orang DS bukan memegang saham tetapi jabatannya komisaris utama. Dia seakan-akan punya harta Rp 15 triliun sehingga dia harus membayar kewajibannya Rp 15 miliar atas pembayaran Rp 15 miliar itu kemudian dilepaskan dan hingga saat ini tagihan Rp 1,7 triliun tidak terbayar dan terhadap WW dan AT, dirut dan direksi tidak dilakukan penyanderaan hingga saat ini,” ujar Boyamin.

Dengan demikian, kata dia, atas tidak ditagihnya tunggakan pajak Rp 1,7 triliun dan tidak disandera-nya dua orang tersebut, MAKI meminta KPK untuk menindaklanjutinya.

“Dua orang yang lebih punya jabatan penting yang diduga pemegang saham itu, maka saya laporkan ke KPK untuk ditindaklajuti. Apakah ada dugaan suap-nya atau tidak,” tandas Boyamin.

IG

Continue Reading

Hot Topic

Istri Edhy Prabowo, Iis Rosita Dewi Bakal Diperiksa KPK

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan memeriksa anggota DPR Iis Rosita Dewi dalam kasus dugaan suap izin ekspor benur atau benih lobster di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tahun anggaran 2020.

Iis yang merupakan istri dari mantan Menteri KKP Edhy Prabowo ini akan dimintai keterangan sebagai saksi untuk melengkapi berkas penyidikan suaminya.

“Iis Rosita Dewi (anggota DPR RI) diperiksa sebagai saksi untuk tersangka EP (Edhy Prabowo),” ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat (5/3). Belum diketahui apa yang hendak digali penyidik dari mereka.

Dalam kasus ini KPK menjerat Edhy Prabowo dan enam tersangka lainnya. Mereka adalah Safri (SAF) selaku Stafsus Menteri KKP, Siswadi (SWD) selaku Pengurus PT Aero Citra Kargo, Ainul Faqih (AF) selaku Staf istri Menteri KKP, Andreau Misanta Pribadi (AMP) selaku Stafsus Menteri KKP, Amiril Mukminin (AM) selaku sespri menteri, dan Suharjito (SJT) selaku Direktur PT Dua Putra Perkasa (DPP).

Edhy diduga telah menerima sejumlah uang dari Suharjito, chairman holding company PT Dua Putera Perkasa (DPP). Perusahaan Suharjito telah 10 kali mengirim benih lobster dengan menggunakan jasa PT Aero Citra Kargo (PT ACK).

Untuk melakukan ekspor benih lobster hanya dapat melalui forwarder PT Aero Citra Kargo dengan biaya angkut Rp 1.800/ekor. Perusahaan PT ACK itu diduga merupakan satu-satunya forwarder ekspor benih lobster yang sudah disepakati dan dapat restu dari Edhy.

Dalam menjalankan monopoli bisnis kargo tersebut, PT ACK menggunakan PT Perishable Logistics Indonesia (PLI) sebagai operator lapangan pengiriman benur ke luar negeri. Para calon eksportir kemudian diduga menyetor sejumlah uang ke rekening perusahaan itu agar bisa ekspor.

Uang yang terkumpul diduga digunakan untuk kepentingan Edhy Prabowo dan istrinya, Iis Rosyita Dewi untuk belanja barang mewah di Honolulu, Hawaii, Amerika Serikat pada 21-23 November 2020. Sekitar Rp 750 juta digunakan untuk membeli jam tangan Rolex, tas Tumi dan Louis Vuitton, serta baju Old Navy.

Edhy diduga menerima uang Rp 3,4 miliar melalui kartu ATM yang dipegang staf istrinya. Selain itu, ia juga diduga pernah menerima USD 100 ribu yang diduga terkait suap. Adapun total uang dalam rekening penampung suap Edhy Prabowo mencapai Rp 9,8 miliar.

IG

Continue Reading

Hukum

Tempat Hiburan Malam yang Edarkan Narkoba akan Dicabut Izin Usahanya

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Polda Metro Jaya akan meminta pemerintah daerah (Pemda) untuk mencabut izin usaha tempat hiburan malam bila tempat itu menjadi lokasi peredaran narkoba.

“Kalau ditemukan (tempat hiburan) ada narkoba kami rekomendasi pada pemda cabut izinnya kalau perlu ya,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus, Jumat 5 Maret 2021.

Namun, bila hanya melanggar jam batas waktu operasional biasanya hanya disegel dengan batas waktu.

Dalam hal ini, pihaknya akan sepenuhnya menyerahkan penindakan kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) daerah masing-masing.

“Tetapi kalau dia melewati batas malam ada aturan, biasanya kita segel dengan batas waktu, Perda dan pelaksanaanya adalah teman dari Satpol PP,” ujarnya.

Posisi TNI maupun Polri memberikan dukungan untuk membackup Satpol PP dalam pelaksanaan aturan Perda maupun Pergub.

Yusri menyebutkan selama pelaksanaan operasi yustisi yang berlangsung di wilayah hukum Polda Metro Jaya, pihaknya mencatat sudah ratusan tempat hiburan dan rumah makan ditutup.

Namun, dia tidak menjelaskan apakah ratusan tempat hiburan malam dan rumah makan yang telah ditutup akibat dari kasus perederan narkoba.

“Sudah 599 tempat hiburan dan rumah makan yang kita lakukan penutupan oleh tim yustisi yang bekerjasama dengan Satgas Covid-19,” kata Yusri.

HY

Continue Reading

HOT TOPIC