Channel9.id-Wamena. Pemerintah dan pihak-pihak terkait telah menyepakati lahan lokasi pembangunan pusat pemerintahan Provinsi Papua Pegunungan. Hal ini diungkap Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo dalam rapat koordinasi (Rakor) di Kantor Gubernur Papua Pegunungan, Wamena, Senin, 6 Februari 2022 lalu.
“Lahan sudah clear 108 hektare, yang akan kita gunakan untuk pembangunan sarana pemerintahan di Provinsi Papua Pegunungan. Sudah ditandatangani berita acara. Berita acara ditandatangani oleh saya Wamendagri, kemudian Pj. Gubernur Papua Pegunungan, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yang masuk dalam lingkup wilayah pemerintahan Provinsi Papua Pegunungan dan juga Kakanwil Badan Pertanahan Nasional Papua,” katanya, Selasa (7/2/2023).
Wempi menambahkan, lahan itu rencananya akan digunakan untuk pembangunan perkantoran pemerintah secara umum, pembangunan kantor Majelis Rakyat Papua, hingga pembangunan akses jalan.
“Semua infrastruktur yang terbangun itu adalah untuk pelayanan publik buat rakyat, karena itu sekali lagi kesempatan yang baik ini, saya minta dukungan semua pihak,” ujarnya.
Wempi menjelaskan, hal tersebut sejalan dengan konsep pemerintahan, yaitu untuk mengangkat harkat, derajat, dan martabat masyarakat. Negara mempunyai tugas untuk melakukan pembangunan di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan.
“Saya bicara mewakili pemerintah pusat tapi juga mewakili untuk kepentingan masyarakat, jadi kehadiran pemerintah untuk memberi dampak kesejahteraan untuk rakyat,” tandasnya.
