Connect with us

Ekbis

Pemerintah Tetapkan Pajak Produk Pertanian Tertentu 1 Persen

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan  menetapkan nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak yaitu tarif efektif pajak pertambahan nilai (PPN) produk pertanian tertentu turun menjadi 1 persen. Kebijakan itu tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 89/PMK.010/2020 tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Atas Penyerahan Barang Hasil Pertanian Tertentu. “Sekarang petani dapat memilih untuk menggunakan mekanisme nilai lain atau mekanisme normal,” kata Kepala BKF Febrio Nathan Kacaribu, Selasa, 4 Agustus 2020.

Sebelum PMK 89/2020 terbit, barang kena pajak yang berasal dari petani maupun kelompok petani dengan peredaran usaha di atas Rp4,8 miliar dikenai PPN 10 persen dari harga jual.

Febrio menuturkan melalui peraturan tersebut maka petani dapat memilih menggunakan nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak yaitu 10 persen dari harga jual sehingga tarif efektif PPN menjadi 1 persen dari harga jual. Berbagai barang hasil pertanian yang dapat menggunakan nilai lain adalah barang hasil perkebunan, tanaman pangan, tanaman hias dan obat, hasil hutan kayu, dan hasil hutan bukan kayu.

“Untuk menggunakannya, petani hanya perlu memberitahukan kepada DJP terkait penggunaan mekanisme nilai lain tersebut pada saat menyampaikan SPT Masa PPN,” ujarnya.

Badan usaha industri yang membeli dari petani ditunjuk sebagai pemungut PPN 1 persen dan tetap dapat mengkreditkan PPN tersebut sebagai pajak masukan. “Pemungutan oleh badan usaha industri ini semakin meningkatkan kemudahan bagi petani dan kelompok petani,” katanya.

Sebelumnya, pemerintah pernah memberikan fasilitas perpajakan bagi sektor pertanian berupa pembebasan PPN melalui PP 12 Tahun 2001 s.t.d.t.d. PP 31 tahun 2007.

Namun pada 2013 fasilitas tersebut dicabut oleh putusan Mahkamah Agung No 70 P/Hum/2013 sehingga atas penyerahan barang hasil pertanian menjadi terutang PPN.  “Sejak putusan dicabut hingga saat ini petani masih kesulitan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga kemudahan yang ditawarkan PMK ini dapat menjadi penyelesaiannya,” kata Kacaribu.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Ekbis

Dubes RI untuk Amerika Gencar Lakukan Promosi Investasi di Indonesia

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Duta besar Indonesia untuk Amerika Serikat (AS) M. Lutfi mempromosikan Indonesia sebagai destinasi investasi AS kepada seratusan pengusaha AS yang tergabung dalam US Chamber of Commerce dan US-ASEAN Business Council.

Dalam dua hari berturut-turut, pada tanggal 23 dan 24 September 2020, Dubes Lutfi secara marathon menggelar pertemuan dengan lebih dari 30 anggota US Chamber of Commerce dan lebih dari 70 perwakilan dari perusahaan anggota US-ASEAN Business Council yang tersebar di berbagai belahan dunia.

Khusus terkait kerja sama ekonomi RI-AS, Dubes Lutfi memprioritaskan investasi, perdagangan dua arah, konektivitas digital, kesehatan, dan Sumber Daya Manusia (SDM).

“Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebelum 2036 dan keluar dari middle-income trap, Indonesia perlu tingkatkan kontribusi investasi terhadap GDP dengan ciptakan iklim investasi yang baik,” tutur Dubes Lutfi yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Menteri Perdagangan dan Kepala BKPM.

“Selain itu, Indonesia perlu maksimalkan kontribusi ekspor-impor terhadap GDP, serta dorong industri manufaktur dan industrialisasi melalui inovasi, transfer teknologi, serta perbaikan sistem pendidikan dan kesehatan,“ tambahnya.

Sementara itu, Executive Director for Southeast Asia US Chamber, John Goyer menyatakan bahwa Indonesia merupakan prioritas utama bagi US Chamber.

Perusahaan yang hadir dalam pertemuan virtual dengan Dubes Lutfi tersebut berasal dari berbagai sektor, antara lain ekonomi digital, infrastruktur, energi, aviasi, dan kesehatan.

AS merupakan mitra dagang ke-16 bagi Indonesia. Total nilai perdagangan Indonesia-AS mencapai USD 30 milyar dan neraca perdagangan memperlihatkan surplus di pihak Indonesia.

Berdasarkan data BKPM, pada tahun 2019, AS merupakan sumber PMA ke-7 dengan nilai investasi sebesar USD 989.348,9 juta pada 791 proyek.

IG

Continue Reading

Ekbis

Banjir Insentif di Kawasan Ekonomi Khusus

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan ada 15 kawasan ekonomi khusus (KEK) berpeluang menarik investor asing berinvestasi ke Indonesia. “Semua itu membuka peluang untuk investasi di berbagai bidang industri seperti kelapa sawit, karet, petrokimia, agro, perikanan, manufaktur, logistik, pariwisata dan lainnya,” ujarnya, Kamis, 24 September 2020.

Airlangga menyebutkan saat ini Indonesia memiliki 15 KEK yang beroperasi dan terbuka untuk investasi pada industri manufaktur, pariwisata, dan sektor lainnya. 15 kawasan ekonomi itu terdiri dari Arun Lhokseumawe, Sei Mangkei, Galang Batang, Tanjung Kalayang, Tanjung Lesung, Mandalika, Sorong, Morotai, Bitung, Palu, MBTK, Tanjung Api-api, Kendal, Singhasari dan Likupang.

Airlangga mengatakan potensi investasi KEK ini terbuka untuk tenant, pengembang, maupun penyedia infrastruktur. Pemerintah akan memberikan fasilitas dan insentif khusus baik fiskal maupun non-fiskal. Insentif fiskal di antaranya meliputi tax holiday yakni berupa pembebasan pajak penghasilan perusahaan selama 10 tahun dengan nilai investasi minimal 6,9 juta dolar AS kepada pengembang.

Kemudian pembebasan pajak diberikan selama 10 tahun kepada penyewa yang berinvestasi dengan nilai minimal US$ 6,9 juta, 15 tahun dengan nilai minimal investasin US$34,5 juta dan 20 tahun bebas pajak yang berinvestasi dengan minimal US$ 67 juta.

Tak hanya itu, pemerintah juga akan memberikan tax allowance kepada setiap industri, pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN), dan pajak barang mewah atas penyerahan dan pelayanan barang kena pajak. Sementara insentif non-fiskal berupa tidak adanya kewajiban ekspor, kepemilikan asing dibolehkan di KEK.

Selain itu pemerintah memberikan tarif nol persen bea untuk produk dengan minimal 40 persen konten lokal diterapkan untuk semua industri. Selain itu insentif non-fiskal juga berupa barang yang diawasi tidak diterapkan untuk memasuki KEK dan disediakannya layanan satu atap oleh administrator KEK.

Selanjutnya pemerintah akan memberikan perlakuan khusus bagi pekerja asing untuk imigrasi, prosedur percepatan khusus untuk sertifikasi tanah, hak pakai, dan hak atas bangunan sampai dengan 80 tahun.

Continue Reading

Ekbis

Pemprov Jatim Gelar Misi Dagang Secara Hybrid

Published

on

By

Channel9.id-Surabaya. Di tengah penurunan kinerja perdagangan Jawa Timur sebagai imbas diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di awal pandemi Covid-19, Pemprov Jatim kembali menyelenggarakan Misi Dagang dengan mempertemukan para pengusaha Jatim dengan para pelaku usaha dari tiga provinsi lain di Indonesia. Misi dagang ini dilakukan dengan metode hybrid yang menggabungkan acara secara offline dan online.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan metode hybrid yang dilakukan hari ini menjadi pilihan lantaran kondisi pandemi COVID-19. Sedangkan Jatim berupaya untuk bisa kembali membangkitkan ekonomi.

“Jadi hari ini Misi Dagang yang kita lakukan memang hybrid, kalau offline tahun ini sudah kami lakukan dua kali yaitu di Medan dan Pekanbaru. Ini yang hybrid, separo kita adakan expo, tapi setengahnya kita selenggarakan virtual. Kita bangun kemitraan dengan tiga provinsi yakni Sulawesi Utara, Kalimantan Timur dan Maluku,” kata Gubernur Khofifah usai pembukaan Misi Dagang di Dyandra Convention Center, Kamis (24/09/2020).

Dari Misi Dagang ini, Khofifah berharap bisa mendorong perdagangan dari masing-masing provinsi dengan keunggulan dan potensi yang dimiliki. Dikarenakan, misi dagang antar daerah ini bisa saling mempertemukan trader dan buyer yang belum tahu potensi masing-masing provinsi.

Baca juga : Jokowi: Perkuat Ekonomi Desa di Tengah Pandemi

Mantan Mensos RI ini mencontohkan saat Misi Dagang dengan Provinsi Riau di Pekanbaru awal tahun 2020. Ternyata para pelaku usaha di Riau yang banyak berbisnis kelapa sawit, tidak tahu bahwa Jawa Timur kaya akan potensi perdagangan dolomit.

Dolomit menjadi komoditas penting dalam pembuatan pupuk khusus untuk tanaman sawit. Mereka selama ini justru impor dolomit dari negara tetangga. Padahal Jawa Timur memiliki dolomit berlimpah dengan kualitas yang tak kalah dengan komoditas impor.

“Mengenali potensi kita masing-masing itu penting. Sawit butuh pupuk dolomit, nah Jatim punya banyak. Jadi yang dari Maluku, Kaltim maupun Sulsel bisa ke Jatim bawa CPO, lalu baliknya bawa dolomit, tentu ini potensi. Karena selama ini yang di Medan di Pekanbaru itu hundred percent selama ini impor,” tegas Khofifah.

Dalam misi dagang ini, pelaku usaha dari Jatim yang berpartisipasi ada sebanyak 70 pengusaha. Sedangkan pelaku usaha dari Kaltim, Sulut maupun Maluku yang ikut Misi Dagang secara virtual masing-masing ada sebanyak 15 orang pengusaha. Meski virtual, interaksi antar pengusaha tidak dibatasi. Mereka tetap bisa berinteraksi antar pelaku usaha.

“Tentu Misi Dagang ini sebagai pemantik saja. Kita berharap setelah kegiatan ini, transaksi dan interaksi antar pelaku usaha bisa terus terjalin,” terang Khofifah.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC