Connect with us

Politik

Peneliti SPD: Keputusan KIP Aceh Tidak Bisa Dibenarkan

Published

on

Channel9.id – Jakarta. Komite Independen Pemilihan (KIP) Nangroe Aceh Darussalam telah menyepakati Pilkada Aceh digelar pada 2022. Tahapan Pilkada Aceh rencananya dimulai pada April 2021 dan pencoblosan dijadwalkan pada 17 Februari 2022. Keputusan itu tidak bisa dibenarkan.

Menanggapi hal itu, Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD) menyatakan, keputusan KIP Aceh yang sepihak memutuskan Pilkada digelar pada 2022 dengan mengacu UU Pemerintahan Aceh (UU PA), melampaui kewenangan hukum yang ada. Mengingat, hukum yang ada secara implisit menyatakan bahwa Pilkada 2022 dan 2023 diselenggarakan secara serentak pada 2024.

“Sudah ditegaskan dalam pasal 201 Ayat 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menentukan bahwa penyelenggaraan pilkada serentak secara nasional diselenggarakan pada November 2024,” kata Peneliti Kepemiluan Sindikasi Pemilu dan Demokrasi Erik Kurniawan, Selasa 16 Februari 2021.

Di samping itu, Erik menilai, keputusan KIP Aceh ini memiliki tendensi atas kepentingan sejumlah pihak yang ingin Pilkada Gubernur tetap dilaksanakan pada 2022 sebagai pemanasan menjelang pemilu 2024. Sebab, agenda politik elektoral 2022 dan 2023 menyertakan beberapa provinsi strategis seperti Aceh, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

“Peta geografis politik tersebut bisa menjadi parameter awal dalam mengukur sejauh mana kekuatan politik masing-masing pihak. Oleh karena itu, tidak heran jika kekuatan politik akan bertarung dalam menentukan apakah Pilkada 2022 dan 2023 akan berjalan atau tidak,” tegas Erik.

Erik menyatakan, KIP Aceh seharusnya menunggu konsesus nasional yang dituangkan dalam UU Pemilu sebagai dasar hukum dalam penyelenggaraan Pilkada, bukannya mengacu kepada UU PA. Menurut Erik, KIP Aceh tidak dibenarkan menentukan jadwal pelaksanaan Pilkada dengan mengacu pada UU PA.

“Tidak bisa dibenarkan bahwa kekhususan yang diatur dalam UU PA juga mencakup mengenai kewenangan KIP Aceh dalam menentukan jadwal pelaksanaan Pilkada. Kekhususan yang diberikan oleh UU PA terbatas pada syarat pencalonan kepala daerah dan partai politik lokal,” ujar Erik.

Karena itu, Erik menyarankan DPR segera menyelesaikan RUU Pemilu. Sebab, RUU Pemilu tersebut akan mengatur desain penyelenggaraan pilkada serentak dan model keserentakan pemilu. Sehingga memberikan kepastian atas dinamika politik yang ada.

“Agenda pembahasan RUU Pemilu menjadi urgen untuk diselesaikan pada tahun ini untuk memberikan kepastian atas dinamika politik yang ada. Termasuk mencegah blunder seperti kasus keputusan KIP Aceh yang secara sepihak menentukan jadwal pilkada dapat dihindari,” pungkasnya.

Sebelumnya, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bachtiar menegaskan, Pilkada tetap dilaksanakan pada 2024. Keputusan tersebut sesuai dengan amanat UU yang tertuang dalam UU No 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

“Sesuai UU Pilkada Pasal 201 Ayat 8, Pilkada di seluruh NKRI dilaksanakan 2024,” kata Bachtiar beberapa waktu lalu.

Bachtiar juga menegaskan, pelaksanaan pemilihan kepala daerah tetap dilaksanakan berdasarkan UU yang ada. Adapun fokus pemerintah saat ini ialah menghadapi pandemi Covid-19, mengatasi berbagai persoalan dari aspek kesehatan hingga dampak ekonomi yang ditimbulkan akibat pandemi sehingga RUU pemilu perlu ditunda.

HY

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Politik

Wakil Ketua Kutuk Keras Ketua KMD Dukung KLB Demokrat

Published

on

By

Wakil Ketua Kutuk Keras Ketua KMD Dukung KLB Demokrat

Channel9.id-Jakarta. Ketua Kader Muda Demokrat (KMD)Aswin Ali Nasution yang mengatasnamakan organisasi KMD untuk mendukung Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat. Sementara Wakil Ketua KMD Kamhar Lakumani justru tak sependapat dengan sikap Aswin.

Bahkan, ia mengutuk keras pernyataan sikap yang disampaikan, sebab sebelumnya, KMD bersama organisasi sayap yang lain telah sepakat dan bersama-sama menyatakan kesetiaan dan kebulatan tekad mendukung kepemimpinan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

“Perubahan sikap secara mendadak tanpa melalui mekanisme organisasi ini menjadi tanda tanya besar bagi kami dan menimbulkan mosi tidak percaya,” kata Kamhar dalam keterangan tertulisnya, Senin (1/3).

Dirinya juga mempertanyakan alasan Aswin menyoroti kepemimpinan AHY dan mengangkat isu penyelamatan partai. Kamhar menegaskan, sampai saat ini KMD solid di bawah kepemimpinan AHY.

“Kita semua bisa menyaksikan, kurang dari setahun PD di bawah kepemimpinan Mas Ketum AHY, telah banyak gebrakan yang dilakukan dan capaian yang diraih. Mulai dari gerakan perang semesta melawan Covid-19, Bina UMKM dan free Wifi dan sebagainya yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat,” ungkapnya.

Selain itu, AHY juga dinilai berhasil pada  perhelatan Pilkada serentak 2020 lalu. Ia mengungkapkan, capaian tersebut terkonfirmasi pada hasil survei dari berbagai lembaga survei yang menempatkan Partai Demokrat kembali masuk tiga besar di bawah kepemimpinan AHY.

“Segenap kader Partai Demokrat menyadari, kebutuhan objektif PD adalah adanya figur pemersatu yang memiliki nilai jual yang tinggi serta memiliki kecakapan untuk mengawal dan memimpin Partai Demokrat untuk kembali memenangkan hati, pikiran dan pilihan rakyat, dan jawaban atas kebutuhan objektif itu adalah mas Ketum AHY,” ucap deputi Bappilu Partai Demokrat itu.

Dia menilai, pihak luar yang menginginkan KLB hanya segelintir. Oleh karena itu, Kamhar meminta, agar Aswin tidak menjual Partai Demokrat dan KMD.

“Kami tegaskan Partai Demokrat dan KMD is not for sale. Jadi Aswin jangan jual-jual KMD,” tegasnya.

Kamhar mengungkapkan, berdasarkan hasil komunikasi dengan pengurus dan jajaran pimpinan DPP KMD, Partai Demokrat akan mengganti kepemimpinan KMD yang saat ini dipimpin Aswin. Hal tersebut lantaran kondisi organisasi KMD saat ini yang terkesan hidup segan mati tak mau akibat buruknya kepemimpinan Aswin yang mengabaikan regenerasi dan konsolidasi

Sebelumnya, Ketua KMD Aswin Ali Nasution mendukung adanya usulan KLB di Partai Demokrat. Selanjutnya, dia akan membawa usulan tersebut ke DPP Partai Demokrat.

IG

Continue Reading

Hot Topic

Ada Pihak Desak KLB, Demokrat: Mereka Malu Ketahuan

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra mempertanyakan, kongres luar biasa (KLB) Partai Demokrat yang tetap ingin digelar segelintir pihak.

Dia menyebut, KLB hanya pepesan kosong belaka. Hal itu, karena aktor pelaku perencanaan kudeta partai Demokrat dia klaim merasa percaya diri, karena bekerja sama dengan pejabat pemerintahan. “Awalnya mereka percaya diri, tapi mereka malu ketika ketahuan,” ujarnya, Senin (1/3).

Baca juga: Jhoni Allen: Demi Tuhan, SBY Tidak Berkeringat, Apalagi Berdarah-darah 

Menurutnya, syarat mutlak adanya KLB adalah dimintai majelis tinggi partai dan 2/3 DPD serta 1/2 DPC. “Pak SBY selaku ketua majelis tinggi partai bilang tidak ada KLB, dan semua DPD hingga DPC juga bilang tidak mau ada KLB. Intinya tidak ada syarat yang dipenuhi. Kita bingung, ini istilahnya mau KLB apa?” sambung dia.

Kendati demikian, jika tetap ada KLB, dia menegaskan, pelaksanaanya dipastikan inkonstitusional dan ilegal. Hal itu, kata dia, karena tidak sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat.

“Kenapa ilegal? karena yang datang (ke KLB) pasti bukan pemilik suara sah,” tambah dia.

Sebelumnya, mantan kader Partai demokrat yang baru dipecat Jhoni Allen Marbun menyerukan kembali KLB partai. Menurut dia, KLB merupakan solusi untuk memperbaiki partai yang telah dicap sebagai partai dinasti. Marbun menambahkan, Partai Demokrat telah dicap sebagai partai dinasti sejak adanya kongres awal di Bali pada 2005 silam.

IG

Continue Reading

Politik

Dukung Revisi UU ITE, Gerindra: Pasal Karet Makan Korban

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani mengatakan, partainya mendukung penuh revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi  Elektronik (UU ITE). Apalagi, UU ITE yang ada dinilai mengandung sejumlah pasal karet.

“Mengenai beberapa ‘pasal karet’ yang masih ada di UU ITE, kami setuju dengan pernyataan Presiden Jokowi untuk merevisi pasal-pasal tersebut. Sebab, kehidupan demokrasi kita telah terganggu karena pasal karet di UU ITE yang memakan banyak korban kriminalisasi dan mengancam kebebasan orang untuk berpendapat. Padahal kebebasan berpendapat adalah hak setiap WNI yang dijamin konstitusi,” ujar Ahmad Muzani dalam keterangan tertulis, Senin (01/03).

Baca juga: Revisi UU ITE, Menkopolhukam Siapkan Dua Tim

Ia menilai, UU ITE yang ada sudah ketinggalan zaman dalam sejumlah isinya. Sehingga apabila UU ITE direvisi, bukan hanya soal tuntutan kehidupan demokrasi, melainkan juga supaya sejalan dengan kemajuan teknologi informasi.

“UU ITE pada praktisnya cukup dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat. Perlu segera disesuaikan ketika ada teknologi baru yang berkaitan dengan penyebaran informasi,” kata Wakil Ketua MPR ini.

Lebih jauh soal pasal karet, Muzani mengatakan revisi terhadap pasal-pasal itu harus mampu memperjelas segala aspek teknis. Revisi harus mampu menghapus potensi kriminalisasi yang menyusahkan warga.

“Jadi, yang perlu dihapus dalam ‘pasal karet’ itu adalah ‘karet’nya, bukan ‘pasal’nya. Pasal-pasal tentang perbuatan asusila, pencemaran nama baik, ujaran kebencian (hate speech), SARA, dan lain-lain itu tetap perlu ada di UU ITE, tetapi definisinya yang perlu diperjelas dengan sejelas-jelasnya,” terangnya.

Muzani menuturkan, pada prinsipnya Partai Gerindra menginginkan iklim demokrasi yang sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa, demokrasi yang bertanggung jawab, demokrasi yang adil dan bijaksana.

“Kita tidak ingin demokrasi yang bablas, bebas memfitnah orang lain, bebas menghina, dan lain-lain. Tetapi kita juga tidak ingin kesalahan kecil seseorang kemudian dikriminalisasi dengan tidak adil dan tidak bijaksana,” pungkasnya.

 

Continue Reading

HOT TOPIC