Channel9.id-Jakarta. Selalu ada saja pihak yang mencari keuntungan di tengah bencana. Misalnya di masa pandemi COVID-19 ini, ada pejabat pemerintah yang terlibat dalam bisnis alat tes polymerase chain reaction (PCR). Demikian tutur Baidul Hadi dari Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA).
Diketahui, belum lama ini, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri BUMN Erick Thohir diduga terlibat dalam bisnis PCR. Keduanya disebut sebagai pendiri perusahaan penyedia alat tersebut.
“Ada beberapa elit pemerintahan kita dan sejumlah perusahaan terlibat. Apapun besaran angkanya, itu membuktikan bahwa mereka terlibat dengan proses bisnis,” ujar Baidul, saat di seminar daring bertajuk ”Politik Bisnis Elit di PCR: Siapa Meraup Untung?”, yang digelar oleh Gerakan untuk Indonesia Adil dan Demokratis (GIAD), Jumat (5/11).
Ia menegaskan bahwa masalah itu juga menyangut etika dan moral pejabat. “Pejabat publik itu idealnya jauh dari praktik bisnis,” pungkas dia.
Di kesempatan yang sama, Direktur Lima Indonesia Ray Rangkuti juga menekankan bahwa pejabat mestinya tak boleh terlibat jika berkaitan dengan entitas bisnis. “Yang jadi masalah bukan persentase keuntungan bisnis si pejabat, selagi dia berkaitan dengan bisnis, itulah yang jadi masalah. Itu tidak etis. Sebab salah satu pakem pejabat ialah harus menghindari konflik interest. Itu kode etik di mana-mana,” tuturnya.
Lebih lanjut, Baidul mengatakan bahwa pengusutan lebih lanjut sangatlah penting. Ia juga mengatakan bahwa penegak hukum, seperti KPK dan BPK, harus aktif mengawal proses tersebut. “Harus dipastikan apa kepentingannya dan sejauh mana merugikan masyarakat. Kita juga khawatir bahwa sindikat itu berhubungan dengan APBN kita,” sambungnya.
Ray juga menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo harus segera memanggil yang bersangkutan, jika memang ingin menciptakan pemerintahan yang bersih. “Presiden juga harus mematikan gerak langkah mafia terkait pengadaan PCR. Misalnya dnegan melibatkan KPK hingga polisi untuk menuntaskan kasus ini,” tutur dia.
Selain itu, Baidul menambahkan bahwa pemerintah juga harus terbuka pada masyarakat dan harus menyampaikan informasi yang konkret. “Kok bisa harga awal PCR 2,5 jutaan ke atas, kok bisa sekarang jadi Rp375 ribu. ini juga jadi sorotan dan sangat penting,” tandas dia.
(LH)
