Channel9.id – Jakarta. Peneliti Bidang Politik dari The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII), Felia Primaresti, mengatakan bahwa upaya yang dilakukan untuk menggunakan hak angket DPR guna menyelidiki dugaan kecurangan dalam pemilu harusl didasari oleh bukti konkret dan dukungan yang kuat.
Hal ini penting agar penggunaan hak angket tidak disalahgunakan untuk kepentingan golongan tertentu saja, melainkan benar-benar untuk mengungkap kebenaran dan menjaga integritas proses demokratis dalam negara.
“Apabila penggunaan hak angket disetujui, perlu dipertimbangkan apakah ini akan membawa angin segar atau justru menimbulkan kontroversi, mengingat banyak yang menganggap penggunaannya tidak mendesak saat ini. Belum lagi pertanyaan tentang apakah wacana ini akan didukung kuat oleh pihak-pihak yang relevan untuk memastikan agar wacana ini cukup kuat, terjustifikasi, dan solid, serta tidak layu sebelum berkembang,” ujar Felia, Kamis (29/2/2024).
Felia juga menambahkan bahwa menurutnya pernyataan Mahfud MD yang menyebutkan bahwa hak angket tidak mengubah keputusan apapun juga perlu diperhatikan. Belum lagi manuver politik yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo yang terlihat mulai membangun kekuatan dengan mendekati elit-elit dari partai lawan juga patut dijadikan bahan pertimbangan.
“Ini misalnya dapat kita lihat dari pertemuan Surya Paloh dengan Jokowi beberapa waktu lalu,” paparnya.
Felia juga menyatakan bahwa penggunaan hak angket harus memperhatikan kekuatan kubu lawan. Hal ini penting untuk mempertimbangkan langkah strategis dan taktis jika wacana untuk penggunaan hak angket akan terus dilanjutkan di tengah dinamika partai politik dan koalisi yang sangat fleksibel di Indonesia.
“Partai Golkar yang dipimpin Airlangga Hartarto di parlemen juga jumlahnya besar. Ditambah Sandiaga Uno yang mengeluarkan pernyataan bahwa PPP siap jika diajak dalam koalisi pemerintahan. Sandi mengatakan bahwa dalam koalisi AMIN, dirinya sebenarnya juga kurang yakin dengan PKB karena karakternya selama ini hampir sama dengan PPP, yaitu selalu menjadi bagian dari pemerintahan,” jelasnya.
Untuk itu, Felia menekankan pentingnya menggalang kesadaran publik dan kemudian mengumpulkan dukungan sebanyak dan sekuat mungkin dari beragam pihak untuk mengeksekusi wacana ini. Menurutnya, PDIP, PKS, Nasdem, PKB juga harus menggalang dukungan dan mengkomunikasikannya ke publik. Koalisi Indonesia Maju dari pasangan calon (paslon) 02 cukup kuat di parlemen. Bahkan, meskipun gerakan masyarakat sipil, mahasiswa, dan media telah muncul, dukungan mereka belum secara signifikan mendorong proses tersebut.
“Justru, kritik terhadap pemerintah sering kali ditekan melalui kriminalisasi dan regulasi yang membatasi kebebasan berekspresi dan berpendapat. Ini pula yang masih jadi tantangan besar kita dalam memastikan demokrasi berjalan semestinya. Apalagi ketika banyak pihak dan kepentingan di lembaga eksekutif maupun penegak hukum yang berpihak ke pemerintahan saat ini dan paslon 02,” terang Felia.
IG
