Connect with us

Hot Topic

Pengamat: Melindungi Industri Pelayaran Nasional Dapat Dibenarkan

Published

on

Channel9.id – Jakarta. Draf Rencana Peraturan Pemerintah (RPP) sektor transportasi laut untuk mewujudkan Undang-Undang Cipta Kerja dinilai berdampak kepada industri pelayaran nasional. Hal ini karena pemerintah akan membuka lebar kegiatan pelayaran kapal asing masuk ke Indonesia melalui agen umum.

Pakar Hukum Persaingan Usaha dari Universitas Sumatera Utara (USU), Prof. Ningrum Natasya Sirait menyampaikan, persaingan dalam kegiatan usaha tidak bisa dihindarkan. Namun, pemerintah perlu melindungi industri pelayaran nasional, mengingat level playing field yang tidak sama dengan pihak asing.

“Dalam hal ini kita butuh perlindungan kalau berhadapan dengan asing. Karena kita belum memiliki level playing field yang sama. kita siap bersaing engga? Level playing field kita berbeda, bisa dari teknologi, modal, dan kemampuan,” kata Ningrum dalam diskusi ‘Menyoal Peran Agen dalam RPP Sektor Transportasi Laut’ yang diadakan Channel9.id, Kamis 11 Februari 2021.

Menurut Ningrum, salah satu upaya pemerintah untuk melindungi industri pelayaran nasional yakni dengan membuat kebijakan tentang persaingan usaha yang jelas.

“Karena itu saya menuntut pemerintah membuat kebijakan persaingan yang jelas. Mau lindungi yang mana, mau buka yang mana. Jadi kebijakan persaingan ini yang harus clear,” kata Ningrum.

Ningrum menyatakan, pemerintah dibenarkan untuk melindungi industri pelayaran nasional. Namun, dia kembali mengingatkan pemerintah perlu membuat kebijakan tentang persaingan usaha yang jelas terlebih dahulu.

“Melindungi industri nasional dibenarkan asalkan competition policynya jelas banget. Siapa yang dilindungi, untuk apa, dan berapa lama,” katanya.

Dia pun mewanti-wanti supaya kebijakan tidak dibuat seenaknya. Perlu berbagai macam pertimbangan sebelum membuat kebijakan. Salah satunya mengukur manfaat baik dan buruk kebijakan itu.

“Bikin aturan enggak bisa seenaknya. Harus ada netralitas terhadap persaingan, transparan dan aspiratif. Terus ada cost benefit dan regulasi itu harus diukur manfaat baik dan buruknya. Kalau mau buat regulasi makanya tolong dilihat masalahnya yang tepat. Dan alasannyaa apa? Jangan langsung brak-brak aja.” ujarnya.

Kendati demikian, dia tidak setuju jika pihak asing tidak boleh masuk ke perairan Indonesia. Pihak asing tetap boleh untuk beroperasi di perairan Indonesia, asalkan mengikuti kebijakan-kebijakan yang ada.

Selain itu, kehadiran pihak asing juga dinilai bermanfaat untuk meningkatkan jiwa kompetitif industri pelayaran nasional. Bahkan, di beberapa kasus pihak asing bermitra dengan industri pelayaran nasioanl.

“Tapi saya tidak setuju jika mereka tidak boleh masuk. Kita harus kuat, jangan minta dikit-dikit perlindungan. Kita harus punya kekuatan untuk menandingi mereka,” katanya.

HY

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hot Topic

Belum Terima Hasil KLB, Mahfud: AHY Masih Ketum Demokrat

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Menkopolhukam Mahfud MD masih mengangap kepemimpinan Partai Demokrat yang resmi masih berada di tangan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Dia menjelaskan sampai saat ini pemerintah menganggap Partai Demokrat belum melakukan kongres luar biasa (KLB).

Menurut Mahfud, jika Partai Demokrat melaksanakan KLB, pastinya pemerintah mendapat pemberitahuan resmi serta malaporkan hasil dari KLB tersebut.

“Sekarang, pengurusnya yang resmi di kantor pemerintah itu adalah AHY (Agus Harimurti Yudhoyono) putra Susilo Bambang Yudhoyono. Itu yang sampai sekarang,” ujar Mahfud dalam keterangan video yang disampaikan Tim Humas Kemenko Polhukam pada Sabtu (6/3).

Mahfud menambahkan pemerintah menilai kegiatan di Deli Serdang hanya sebagai acara temu kader Partai Demokrat. Namun, jika ada nantinya ada perkembangan bahwa pihak yang menyelenggarakan KLB melaporkan hasil kegiatan, baru pemerintah bisa memberikan penilaian apakah hasil dari acara tersebut sah atau tidak dengan berpedoman pada aturan-aturan hukum.

Meski begitu, Mahfud juga menekankan pemerintah tidak bisa menilai apakah kegiatan di Deli Serdang sah atau tidak.
Di sisi lain, Mahfud kembali menekankan selama belum ada laporan Partai Demokrat melaksanakan KLB dan sudah terbentuk kepengurusan baru, maka kepemimpinan partai yang resmi tercatat dipegang AHY.

“Sampai dengan saat ini pemerintah itu menganggap belum ada kasus KLB Partai Demokrat. Kongres Luar Biasa. Karena kan kalau KLB mestinya ada pemberitahuan resmi sebagai KLB, pengurusnya siapa. Sehingga yang ada di misalnya di Medan itu ya kita anggap sebagai temu kader yang itu tidak bisa dihalangi,” ujar Mahfud.

Untuk itu, pemerintah tidak bisa ikut campur dan menghalangi kegiatan tersebut karena akan melanggar ketentuan Pasal 9 Undang-Undang (UU) Nomor 9 tahun 1998 tentang kebebasan menyatakan pendapat jika menghalangi pertemuan tersebut.

Dalam UU tersebut, kata Mahfud, dikatakan bahwa boleh orang berkumpul mengadakan di tempat umum itu asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu di antaranya pertemuan bukan dilakukan di Istana Negara, tempat ibadah, sekolah, rumah sakit, atau arena obyek vital.

IG

Continue Reading

Hot Topic

Suami Dikudeta Moeldoko, Annisa Pohan Naik Pitam

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko resmi menjabat sebagai Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021-2025 versi Kongres Luar Biasa (KLB) yang digelar di Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3) malam. Sementara itu, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) resmi didemisioner dari jabatan Ketua Umum Partai Demokrat sesuai hasil KLB.

Istri AHY, Annisa Larasati Pohan pun angkat suara terkait kisruh yang terjadi di partai belambang mercy. Komentarnya tersebut tampak untuk membela suaminya yang telah dikudeta oleh Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko.

Annisa Pohan melalui akun pribadi Twitternya mengutarakan, yang terjadi di Partai Demokrat saat ini bukan hanya masalah perampokan, melainkan, ‘pemerkosaan’ demokrasi di Indonesia.

Mantan model tersebut berkomentar sesaat setelah adanya Kongres Luar Biasa (KLB) yang digelar di Deli Serdang, Medan, Sumatera Utara (Sumut).

“Ini bukan hanya permasalahan sebuah partai dirampok, tapi masalah lebih besar lagi ‘Pemerkosaan’ Demokrasi suatu negara,” ujar Annisa melalui akun pribadi twitternya @AnnnisaPohan, Jumat (5/3), malam.

Cuitan Annisa Pohan mendapat banyak respon baik yang negatif maupun positif dari para netizen. Salah satu netizen @Rusdayati6 mengaku, prihatin dan tidak tega atas apa yang terjadi dengan Partai Demokrat saat ini.

“Saya bukan anggota partai tapi dada ini terasa nyesek melihat Demokrat dizolimi dan dirampok,” ujar @Rusdayati6.

Sebelumnya, sejumlah pihak, salah satunya Max Sopacua menggelar KLB Partai Demokrat di The Hill Hotel & Resort, Sibolangit, Sumatera Utara.

Kongres itu menetapkan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko sebagai Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat. Penetapan Moeldoko sebagai Ketum Partai Demokrat berlangsung kurang dari satu jam.

IG

Continue Reading

Hot Topic

Seknas Jokowi: Presiden Jangan Diframing Seolah-Olah Terlibat Konflik PD

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Sekretariat Nasional (Seknas) Jokowi mengingatkan, pihak-pihak Partai Demokrat yang berkonflik tidak boleh melakukan framing di media sosial seolah-olah Presiden Jokowi terlibat dalam konflik internal PD. Penyelesaian konflik internal tersebut seharusnya sesuai dengan AD/ART.

“Masak konflik internal bukannya diselesaikan, malah elite PD sibuk framing di media sosial seolah-olah Presiden Jokowi terlibat dalam urusan konflik PD,” kata Sekjen Seknas Jokowi, Dedy Mawardi dalam keterangannya dilansir PublicaNews, Sabtu 6 Maret 2021.

Menurut Dedi, siapa pun di internal PD tidak boleh menyeret Presiden. Lantaran, Jokowi sama sekali tidak terlibat dalam konflik itu.

“Berhentilah memframing Presiden Jokowi dalam konflik Partai Demokrat. Lebih bijak mencari cara menyelesaikan konflik sesuai dengan AD/ART PD,” Dedy menambahkan.

Dedi pun menyarankan supaya Jokowi tidak perlu bersikap atas konflik internal PD ini.

“Ya, kalau Presiden Jokowi diam, sudah benarlah sikapnya. Berdiam atau tak bersikap itu juga konstitusional,” katanya.

Terkait Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko yang terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat hasil KLB PD Deliserdang, Dedy menegaskan, sebagai urusan pribadi mantan Panglima TNI itu dan tidak ada kaitannya dengan posisi sebagai Kepala KSP.

“Etisnya memang Pak Moeldoko bisa segera mengundurkan diri sebagai Kepala KSP karena sudah terpilih sebagai Ketua Umum DPP Partai Demokrat,” ujarnya.

Dedy berharap presiden tetap netral sesuai komitmennya menjaga prinsip demokrasi dalam bernegara dan berbangsa.

HY

Continue Reading

HOT TOPIC