Channel9.id – Jakarta. Setelah 44 tahun dikelola Yayasan Harapan Kita, Pemerintah segera mengalihkan pengeloaan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) ke perusahaan negara. Pengamat BUMN dari Universitas Indonesia Toto Pranoto mendukung penuh pengelolaan TMII oleh perusahaan BUMN. Sebab, kata Toto, TMII adalah pusat kreasi dan budaya yang pengelolaannya butuh berkesinambungan.
“Nah, untuk pengelolaannya dalam hal ini BUMN yang bergerak dalam jasa wisata itu sangat relevan. Kita memiliki setidaknya 2-3 BUMN yang bergerak, salah satunya bisa ditunjuk jadi pengelola. Efeknya harus menjadi lebih besar ke masyarakat. Nanti keuntungannya bisa diserahkan ke negara,” kata dia dalam diskusi virtual yang diselenggarakan TVRI Nasional mengenai Pengambilalihan TMII, Jumat (16/4) malam.
Setelah dikelola BUMN, Toto optimisitis TMII akan semakin berkembang. Menurutnya, setelah pengelolaannya menjadi baik, TMII bisa menjadi sarana edukasi pelajar dalam dan luar negeri. Sehingga, tak menutup kemungkinan meraih penghargaan internasional.
“Manfaatnya kepada publik bisa luas. Beberapa tahun lalu, 2000-an lalu pernah didominasikan ke UNESCO sebagai tempat cagar budaya yang cukup baik. Juga nanti kalau kita memiliki student-studen internasional masuk ke Indonesia yang memiliki kajian-kajian budaya, humaniora, sehingga Taman Mini jadi tempat belajar yang baik,” jelasnya.
Sementara itu, Direktur Barang Milik Negara Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (DJKN Kemenkeu) Encep Sudarwan, mengatakan ada dua kandidat BUMN calon kuat pengelola TMII ini yang memiliki pengalaman di sektor pariwisata.
“Apakah BUMN ITDC atau TWC? Nanti dilihat, tapi kemungkinan TWC sih. Saya belum terima proposal dari Setneg, tapi setidak setidaknya antara itu, tapi ke TWC,” ujar Encep
Encep menuturkan, selama ini pengelolaan TMII belum bermanfaat buat negara.
“(Sebelumnya) Kalau pajak sepertinya ada, entah pusat atau daerah. Yang tidak ada adalah penerimaan negara bukan pajak itu belum ada dari TMII,” tuturnya.
Setelah diambil-alih negara, Encep menjelaskan nantinya ada tiga skema kontribusi. “Pertama soal pelayanan yang diharapkan semakin baik. Kedua, profit sharing, pembagian keuntungan. Ketiga, diharapkan nanti selama 30 tahun ke depan jadi barang milik negara,” tandasnya di acara yang sama.
HY
