Channel9.id – Jakarta. Memasuki usia 25 tahun sejak Reformasi 1998, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menyebutkan demokrasi Indonesia justru mengalami kemunduran.
Hal itu disampaikan Usman saat menjadi narasumber dalam Diskusi Publik bertajuk “25 tahun Reformasi: Tantangan Mewujudkan Keadilan Negara Hukum”. Adapun acara ini digelar oleh Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah di Gedung Pusat Dakwah PP Muhammadiyah, Jakarta Pusat, Senin (22/5/2023).
Usman menyebutkan, terdapat faktor yang menyebabkan kemunduran demokrasi itu dapat terjadi. Menurutnya, menguatnya prinsip neo-developmentalisme ekonomi pemerintahan, khususnya di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ia menjelaskan, neo-developmentalisme ekonomi adalah kebijakan yang mengutamakan pembangunan tetapi menyingkrikan pentingnya hak asasi manusia, pentingnya lingkungan hidup, dan pentingnya pemberantasan korupsi.
Dengan prinsip tersebut, kata Usman, berbagai kebijakan pembangunan dan proyek strategis nasional pemerintah justru ditolak oleh masyarakat. Padahal, prinsip pembangunan ekonomi yang seperti itu dulu ditolak oleh masyarakat saat era reformasi. Namun, sekarang dihidupkan oleh pemerintahan Jokowi.
“Ambil contoh penolakan rencana tambang semen di Pegunungan Kendeng, Rembang. Contoh lain, penambangan galian andesit di Wadas, Jawa Tengah, penambangan nikel di Halmahera, di Maluku, atau Morowali di Sulawesi, penambangan emas di Tumpang Pitu di Banyuwangi, hingga penambangan dan perluasan perkebunan sawit di suku-suku pedalaman hingga Papua,” kata Usman, mencontohkan.
Selain prinsip neo-developmentalisme ekonomi, Usman mengatakan faktor lainnya yaitu dilemahkannya sistem pengawasan dan akuntabilitas KPK. Menurut Usman, KPK dianggap sebagai ancaman bagi investasi dan pembangunan. Padahal, katanya, hambatan investasi yaitu karena adanya korupsi di sektor politik dan di sektor penegak hukum.
Sebab lainnya menurut Usman yaitu kuatnya konflik kepentingan dari pejabat, regulator, dan pelaku usaha. Ia mengatakan, saat ini pelaku usaha juga menjabat di kursi pemerintahan sekaligus. Ia menyebut nama Kepala Staf Kepresidenan RI yang juga sebagai Ketua Asosiasi Pengusaha, Moldoko. Kemudian Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan yang merupakan seorang pengusaha.
“Jadi bukan KPK-nya (dilemahkan), justru KPK yang harus dihidupkan, harus diperkuat untuk kemudian memastikan investasi itu bisa berjalan tanpa korupsi, memastikan tidak adanya konflik kepentingan, memastikan politik itu bersih dari kelompok tersebut. Tapi sayangnya, itu dilemahkan,” pungkasnya.
Baca juga: 25 Tahun Reformasi, Usman Hamid Sebut Demokrasi Indonesia Justru Mundur
HT
