Channel9.id – Jakarta. Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menyayangkan lemahnya pengawasan pemerintah sehingga diizinkannya sekolah atau madrasah yang berada di bawah naungan organisasi Khilafatul Muslimin.
P2G lantas meminta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) dan Kementerian Agama (Kemenag) meninjau kembali perizinan sekolah tersebut.
“Kami sangat menyayangkan begitu lemahnya pengawasan Kemendikbudristek dan Kemenag. Seperti kecolongan. Kenapa bisa ada satuan pendidikan yang patut diduga berafiliasi bahkan dinaungi kelompok ekstrem yang sudah belasan tahun,” kata Kepala Bidang Litbang Pendidikan P2G, Feriyansyah beberapa waktu lalu.
Baca juga: P2G: Pemerintah Kecolongan Terkait 30 Sekolah Terafiliasi Khilafatul Muslimin
P2G mendesak pemda Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, dan Lampung, serta Kemenag dan Kemendikbudristek untuk mengevaluasi ulang izin pendirian lembaga pendidikan di bawah organisasi Khilafatul Muslimin.
Menurut Feriyansyah, pengawasan dinas pendidikan mulai dari level kecamatan, kota/kabupaten, sampai provinsi pun terlihat tidak berjalan dengan adanya kasus tersebut. Dia menilai, hal itu adalah kesalahan kolektif yang fatal dan patut menjadi koreksi bersama sekaligus introspeksi pemda, termasuk Kemdikbudristek.
P2G juga meminta Kemendikbudristek dan Kemenag bersama pemda menyisir kembali satuan pendidikan yang sudah terpapar dan berpotensi terpapar ideologi radikalisme dan anti-Pancasila di seluruh wilayah Indonesia. Itu perlu dilakukan sebagai langkah preventif, antisipatif, dan mitigasi dari semakin meluasnya pemahaman anti-Pancasila di satuan pendidikan.
“Sebagai langkah preventif, antisipatif, sekaligus mitigasi makin meluasnya pemahaman anti Pancasila di satuan pendidikan,” kata pengajar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan itu.
HY
