Connect with us

Techno

Pentingnya Memahami Keamanan Data di Ranah Pendidikan

Published

on

Pentingnya Memahami Keamanan Data di Ranah Pendidikan

Channel9.id-Jakarta. Berbicara soal literasi digital di ranah pendidikan, baik guru maupun siswa, mesti memahami data apa saja yang penting dan tak boleh diekspos di internet. Ini sangatlah penting mengingat risikonya yang besar, di mana kerap kali data tersebut memudahkan penjahat siber menargetkan korban.

Co-Founder Jelajah.live Agus Supriyo mengatakan kadang kala ada guru yang meminta siswa untuk mengunggah tugas di internet, namun belum memahami data siswa apa saja yang tak boleh diekspos.

“Nah, mestinya bapak dan ibu guru memahami dan memberi tahu data mana yang penting dan jangan di-publish” terang dia, saat berbicara soal keamanan digital di seminar daring “Pentingnya Literasi Digital dalam Meningkatkan Kualitas Tenaga Didik dan Peserta Didik” yang digelar oleh Siberkreasi, Selasa (9/11).

Ia mengatakan bahkan nomor induk siswa saja bisa berisiko menggiring ke hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat data ini memungkinkan terkuaknya data lainnya—yang mungkin berisiko untuk si individu.

“Kalau sekadar mengirim tugas, agar lebih aman, sebaiknya lewat privat saja. Jadi hanya siswa dan gurunya yang tahu data tersebut,” pungkas Agus.

(LH)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Techno

Penegak Hukum Bisa Intip Chat Pengguna WhatsApp dkk

Published

on

By

Penegak Hukum Bisa Intip Chat Pengguna WhatsApp dkk

Channel9.id-Jakarta. Biro Investigasi Federal Amerika Serikat (FBI) bisa mengakses semua chat pengguna di WhatsApp, Telegram, dan Signal, kendati pun aplikasi tersebut menerapkan enkripsi end-to-end—yaitu sistem komunikasi yang memungkinkan hanya pengguna yang berkomunikasi yang bisa membaca pesan.

Dilaporkan dari Daily Star, dokumen yang bocor dari FBI menunjukkan bahwa badan intelijen bisa meminta data pribadi dari lebih dari sembilan layanan pesan terenkripsi. Selain itu, disebutka bahwa FBI bisa menghimpun metadata pengguna secara real-time melalui layanan pesan tersebut, meski pesan telah terenkripsi secara ent-to-end.

Adapun metadata yang dimaksud termasuk nomor telepon pengguna, alamat IP, lokasi, stempel waktu pesan, dan siapa yang telah dihubungi pengguna dari waktu ke waktu. Informasi ini bisa digunakan untuk menyatukan gerakan dan kontak pengguna secara akurat, tanpa merusak enkripsi end-to-end yang dijanjikan WhatsApp kepada pengguna.

Memang tampaknya tak berbahaya. Namun, hal itu bisa menimbulkan konsekuensi bagi pelapor atau mereka ingin kerahasiaan datanya aman.

Sementara itu, juru bicara WhatsApp mengatakan bahwa semua chat penggunanya tetap aman dan terenkripsi sepenuhnya.

“Semua pesan yang Anda kirim ke keluarga dan teman di WhatsApp dienkripsi. Kami tahu bahwa orang ingin layanan perpesanan mereka bisa diandalkan dan aman—dan itu mengharuskan WhatsApp memiliki data yang terbatas,” kata WhatsApp.

Perusahaan menekankan bahwa pihaknya sangat berhati-hati dalam menanggapi permintaan penegak hukum dan tetap sesuai dengan hukum yang berlaku. “Pekerjaan ini telah membantu kami memimpin industri dalam menyampaikan komunikasi pribadi sambil menjaga orang tetap aman, dan telah membantu penangkapan dalam kasus kriminal, termasuk dalam kasus eksploitasi seksual anak,” sambungnya.

Laporan dari ProPublica pada awal tahun mengungkapkan bahwa WhatsApp punya lebih dari 1.000 pekerja kontrak yang bertugas untuk meninjau laporan pengguna tentang konten eksplisit atau berbahaya setiap harinya.

(LH)

Continue Reading

Techno

Digugat Karena Banyak Hal, Zoom Kini Bersedia Bayar Ganti Rugi ke Pengguna

Published

on

By

Digugat Karena Banyak Hal, Zoom Kini Bersedia Bayar Ganti Rugi ke Pengguna

Channel9.id-Jakarta. Zoom baru saja mencapai penyelesaian atas gugatan class action atas dugaan masalah privasi dan keamanan. Salah satu penyelesaiannya, perusahaan setuju membayar $85 juta (sekitar Rp1,2 triliun) kendatipun menyangkal tuduhan tersebut. Selain itu, jika pengguna menggunakan paltform tersebut sebelum Juli, maka ada kesempatan untuk mengklaim uang ganti rugi.

Dilansir dari The Verge (3/11), ada dua grup yang berhak mengajukan klaim. Pertama, jika pengguna membayar langganan Zoom Meetings antara 30 Maret 2016 dan 30 Juli 2021, pengguna bisa mengajukan klaim sebesar $25 (sekitar Rp360 ribu) atau 15% dari jumlah yang dibayarkan untuk langganan tersebut.

Baca juga: Transkripsi Otomatis  Kini Tersedia Untuk Semua Akun Gratis

Kemudian, untuk grup kedua, jika pengguna tak memenuhi syarat di grup pertama tetapi sempat mendaftar, menggunakan, membuka, atau mengunduh aplikasi Zoom Meeting antara 30 Maret 2016 dan 30 Juli 2021, pengguna bisa mengajukan klaim sebesar $15 (sekitar Rp216 ribu).

Namun, jika pengguna hanya menggunakan Zoom dengan “Akun Perusahaan” atau akun pemerintah, maka dikecualikan dari penyelesaian.

Klaim harus diajukan paling lambat tanggal 5 Maret 2022. Pengguna bisa mengajukan klaim secara online atau dengan mengirimkan formulir klaim yang telah diisi lengkap. Namun, jumlah pembayaran bisa saja bertambah atau berkurang. Ini bergantung pada berapa banyak orang yang mengajukan klaim, menurut laman Zoom. Penyelesaian tersebut telah disetujui terlebih dahulu oleh pengadilan, dan sidang persetujuan akhir dijadwalkan pada 7 April 2022.

Sebelumnya, Zoom digugat lantaran telah membagikan informasi pengguna ke pihak ketiga secara tak sah melalui SDK dan aplikasi marketplace. Selain itu, Zoom gagal mencegah gangguan rapat dari pihak ketiga atau Zoombombing. Pun perusahaan gagal dalam menerapkan enkripsi end-to-end—yang kini telah diperbaiki.

(LH)

Continue Reading

Techno

Kominfo Pastikan Putusan MK Tak Memengaruhi Jadwal ASO

Published

on

By

Kominfo Pastikan Putusan MK Tak Memengaruhi Jadwal ASO

Channel9.id-Jakarta. Belum lama ini, Mahkamah Konstitusi (MK) ingin Undang-Undang Cipta Kerja diperbaiki. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memastikan hal ini tak akan memengaruhi jadwal suntik mati TV analog atau Analog Switch Off (ASO).

Diketahui, ASO akan dilakukan tiga tahap mulai tahun depan, di mana Tahap 1 digelar pada 30 April 2022, Tahap 2 pada 31 Agustus 2022, dan Tahap 3 pada 2 November 2022.

Staf Ahli Bidang Hukum Menkominfo Henri Subiakto menuturkan bahwa ada sebagian masyarakat Indonesia yang melakukan judicial review UU Cipta Kerja. “Yang jadi pertanyaan sekarang, kira-kira apa yang harus kita lakukan? Apakah ada pengaruhnya terhadap UU Cipta Kerja dan digitalisasi TV. Terus terang, judicial review ini tidak akan meruntuhkan UU Cipta Kerja,” sambungnya, dikutip belum lama ini.

Sebagai informasi, sebelumnya MK memutuskan agar DPR dan pemerintah memperbaiki UU Cipta Kerja dalam jangka waktu dua tahun ke depan.

“Pembentukan UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja tidak mempunyai ketentuan hukum yang mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 tahun sejak putusan ini diucapkan,” kata Ketua MK Anwar Usman dalam sidang yang disiarkan di kanal YouTube MK pada Kamis (25/11).

Jika tak diperbaiki, maka UU yang direvisi oleh UU Cipta Kerja dianggap berlaku kembali. Pemerintah juga dilarang membuat aturan turunan dan kebijakan turunan dari UU Ciptaker selama dua tahun ke depan.

Berangkat dari itu, Henri mengatakan putusan MK tersebut tak membatalkan UU Cipta Kerja, tetapi masih berlaku dengan catatan direvisi supaya tidak jadi UU yang inkonstitusional di dua tahun mendatang.

“Kebetulan yang direvisi itu berkait dengan prosesnya. Di UU Cipta Kerja yang terkait dengan Kominfo atau urusan komunikasi, termasuk penyiaran, itu tidak ada protes dari stakeholder selama ini. Oleh karenanya, persoalan ini tidak menyangkut dengan Kominfo sebenarnya,” jelasnya.

Dengan demikian, Henri memastikan tak ada perubahan jadwal ASO. “Boleh dikatakan keputusan MK kemarin tak memengaruhi persoalan digitalisasi penyiaran,” tandasnya.

(LH)

Continue Reading

HOT TOPIC