Connect with us

Techno

Perangkat Android Terus Lacak Pengguna Meski Sedang Tak Digunakan

Published

on

Perangkat Android Terus Lacak Pengguna Meski Sedang Tak Digunakan

Channel9.id-Jakarta. Kamu yang menggunakan ponsel Android, mestinya khawatir akan privasi digital. Kendatipun sudah melakukan pencegahan—seperti menonaktifkan pelacakan dan sebagainya, tak satu pun dari langkah ini cukup untuk membebaskanmu dari pelacakan sepenuhnya.

Hal itu sebagaimana hasil penelitian Trinity College di Dublin, yang melihat kebiasaan berbagi data dari sejumlah varian populer OS Android, termasuk yang dikembangkan oleh Samsung, Xiaomi, dan Huawei. Dilansir dari Gizmodo, menurut para peneliti, “dengan sedikit konfigurasi” dan meninggalkannya, perangkat akan terus-menerus mengirim data perangkat ke pengembang OS dan pihak ketiga. Kemudian, yang lebih buruk, adalah seringkali tak ada cara untuk keluar dari pengiriman data itu, bahkan meski pengguna menginginkannya.

Baca juga: India Tuding Google Hambat Perkembangan Android

Peneliti melihat banyak kesalahan, seperti pada aplikasi ini yang sudah diinstal sebelumnya oleh produsen, seperti kamera atau pesan. Umumnya, Android mengemas aplikasi bawaan ini ke “read only memory” (ROM) perangkat, yang berarti pengguna tak bisa bisa menghapus atau memodifikasi aplikasi ini tanpa me-rooting perangkat. Jika rooting atau menghapus aplikasi belum dilakukan, peneliti menemukan bahwa aplikasi terus-menerus mengirim data perangkat ke perusahaan induk mereka dan lebih dari beberapa pihak ketiga—bahkan sekalipun pengguna tak pernah membuka aplikasi.

Sebagai contoh, ketika Kamu punya perangkat Samsung yang kebetulan dikemas dengan sejumlah bloatware Microsoft yang sudah diinstal sebelumnya, seperti LinkedIn. Meskipun LinkedIn tak dibuka sama sekali, aplikasi ini akan terus-menerus mengirim data di perangkat ke server Microsoft. Dalam hal ini, ini disebut “data telemetri”, yang mencakup detail seperti pengenal unik di perangkat pengguna, dan jumlah aplikasi Microsoft sudah diinstal di perangkat. Selain itu, data ini juga dibagikan ke penyedia analitik pihak ketiga mana pun yang mungkin dihubungkan dengan aplikasi ini, biasanya Google, karena Google Analytics ialah raja analitik secara global.

Adapun aplikasi hard-code yang mungkin dibuka sesekali, lebih banyak data dikirim setiap ada interaksi. Para peneliti menangkap Samsung Pass, misalnya, berbagi data seperti kapan pengguna menggunakan aplikasi dan berapa lama, dengan Google Analytics. Ini juga terjadi pada saat pengguna menjalankan Ditto, launcher game di Samsung, dan asisten virtual Samsung Bixby.

Bukan cuma Samsung, aplikasi perpesanan Google yang sudah diinstal sebelumnya pada ponsel pesaing Samsung, Xiaomi, ketahuan membagikan data waktu penggunaan setiap interaksi pengguna dengan Google Analytics, sekaligus data log setiap kali pengguna mengirim teks. Perangkat Huawei ternyata melakukan hal yang sama. Selain itu, pada perangkat di mana Microsoft SwiftKey sudah diinstal sebelumnya, log yang merinci setiap kali keyboard digunakan di aplikasi lain atau di tempat lain pada perangkat, juga dibagikan ke Microsoft.

Menurut hasil penelitian itu, secara garis besar, menunjukkan bahwa data yang dibagikan seperti: log penggunaan, detail tentang perangkat keras (seperti model dan ukuran layar), juga semacam pengenal—seperti nomor seri perangkat dan pengenal iklan seluler atau “AdID”. Dari data ini memang tak satupun yang bisa mengidentifikasi keunikan penggunaan perangkat. Namun, jika semuanya digabungkan, semua data itu akan membentuk “sidik jari” unik yang bisa digunakan untuk melacak perangkat, kendatipun saat sedang tidak digunakan.

Para peneliti menunjukkan bahwa meskipun AdID Android secara teknis bisa disetel ulang, aplikasi biasanya membuat AdID dihimpun dengan pengidentifikasi yang lebih permanen. Artinya, aplikasi ini—dan pihak ketiga mana pun yang bekerja sama dengan mereka—bisa tetap mengetahui siapa penggunanya. Para peneliti menemukan kasus ini ditemukan pada beberapa ID yang bisa disetel ulang di Samsung, Xiaomi, Realme, dan Huawei.

Google sendiri memang punya sejumlah aturan untuk pengembang, yang dimaksudkan untuk menghalangi aplikasi yang sangat invasif. Aturan ini membuat pengembang tak bisa menautkan AdID perangkat dengan sesuatu yang lebih persisten (seperti IMEI perangkat itu, misalnya) untuk tujuan beriklan. Sementara itu, penyedia analitik diizinkan untuk melakukan penautan itu, namun harus dengan persetujuan pengguna.

“Jika disetel ulang, pengidentifikasi iklan baru tak boleh ditautkan ke pengidentifikasi iklan sebelumnya, atau data yang berasal dari pengidentifikasi iklan sebelumnya, tanpa persetujuan dari pengguna,” jelas Google di halaman terpisah yang merinci kebijakan ini. “Anda harus mematuhi pengaturan ‘Menyisih Periklanan Berbasis Minat’ atau ‘Menyisih dari Personalisasi Iklan’ pengguna. Jika pengguna mengaktifkan pengaturan ini, Anda tidak boleh menggunakan pengidentifikasi iklan untuk membuat profil pengguna, untuk tujuan periklanan atau untuk menargetkan pengguna dengan iklan yang dipersonalisasi.”

Meski begitu, perlu disorot bahwa Google tak menetapkan aturan apakah pengembang bisa mengumpulkan informasi ini. Perusahaan hanya menjelaskan apa saja yang boleh dilakukan setelah informasi dikumpulkan. Mengingat ini adalah aplikasi prainstal di perangkat, para peneliti menemukan bahwa mereka sering diizinkan untuk mengesampingkan aturan privasi, dengan bisa mengumpulkan data perangkat kendati aplikasi berjalan di latar belakang—entah pengguna menggunakannya atau tidak. Apalagi aplikasi ini tak bisa dihapus. Dengan demikian, pengumpulan data itu pastinya terus terjadi, hingga akhirnya pemilik perangkat melakukan rooting atau membuang perangkat.

Sementara itu, Google hanya mengatakan bahwa itulah cara kerja perangkat modern—saat ditanya perihal pengumpulan data yang tak bisa dipilih oleh pengguna.

“Seperti yang dijelaskan dalam artikel Pusat Bantuan Layanan Google Play kami, data ini penting untuk perangkat inti seperti pemberitahuan push dan pembaruan perangkat lunak. Misalnya, layanan Google Play menggunakan data pada perangkat Android bersertifikat untuk mendukung fitur perangkat inti. Pengumpulan informasi dasar, seperti IMEI perangkat, diperlukan untuk memberi pembaruan penting secara andal di seluruh perangkat dan aplikasi Android,” jelas Google.

Meski tampaknya masuk akal, penelitian yang sama juga membuktikan bahwa yang disampaikan Google tidak menyeluruh. Tim penelitian melihat ke dalam perangkat yang dilengkapi dengan /e/OS, sistem operasi open-source yang berfokus pada privasi yang disebut sebagai versi Android “deGoogled”. Sistem ini menukar aplikasi bawaan Android—termasuk Google Play store—dengan versi gratis dan open source yang bisa diakses pengguna tanpa memerlukan akun Google. Rupanya, saat perangkat dibiarkan menganggur, mereka mengirim “tidak ada informasi ke Google atau pihak ketiga lainnya” dan “pada dasarnya tidak ada informasi” ke /e/OS itu sendiri. Dengan kata lain, pelacakan jelas tak bisa dihindari

Gizmodo mengatakan, mendorong regulator membuat undang-undang privasi bisa menjadi langkah pertama untuk mengatasi hal tersebut. Dengan begitu, bagaimana perusahaan teknologi menangani data yang, seperti nama dan alamat pengguna, bisa diantisipasi.

(LH)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Techno

Twitter Larang Share Foto dan Video Tanpa Izin

Published

on

By

Twitter Larang Share Foto dan Video Tanpa Izin

Channel9.id-Jakarta. Twitter baru saja memperluas kebijakan privasinya dalam pengunggahan media. Perusahaan kini melarang pengguna untuk berbagi foto atau video individu pribadi tanpa izin. Perusahaan mencatat bahwa men-tweet gambar bisa melanggar privasi seseorang dan berpotensi membahayakan mereka.

Tim Keamanan Twitter mengatakan bahwa meskipun siapa saja bisa terpengaruh oleh media yang dibagikan, itu bisa berefek pada wanita, aktivis, hingga kaum minoritas.

“Jika seseorang melaporkan foto atau video yang melanggar kebijakan, Twitter akan menghapus media tersebut dan mengambil tindakan berdasarkan opsi penegakannya. Ini termasuk menurunkan visibilitas tweet di balasan dan hasil pencarian atau memberi tahu orang yang mengunggahnya untuk menghapus tweet. Twitter juga berhak untuk menangguhkan pengguna yang melanggar kebijakan tersebut secara permanen,” jelas perusahaan, dikutip dari Engadget (1/12)

Namun, ada sejumlah pengecualian di kebijakan tersebut. Kebijakan tak mencakup media pribadi figur publik atau orang lain jika foto atau video, dan teks dalam tweet. Dengan kata lain, Twitter akan mengizinkan media untuk tetap berada di platform. Perusahaan akan mempertimbangkan faktor-faktor seperti apakah gambar tersebut tersedia di tempat lain, seperti di TV atau di surat kabar.

Dengan begitu, jika tujuan berbagi foto atau video pribadi figur publik atau individu, yang menjadi bagian dari percakapan publik, ditujukan untuk melecehkan, mengintimidasi, atau menebar rasa takut untuk pembungkaman, Twitter mungkin menghapus media tersebut. Kebijakan perilaku kasar dan ketelanjangan non-konsensual, masih berlaku.

Diketahui, Twitter memang telah lama melarang berbagi informasi pribadi tentang orang lain, seperti alamat, nomor telepon, ID atau informasi keuangan—atau dikenal sebagai doxing. Mereka juga tak mengizinkan pengguna untuk mengintimidasi orang lain dengan mengancam akan merilis data tersebut. Lebih lanjut, mereka akan menegakkan aturan citra pribadi—yang merupakan perwujudan keselamatan sesuai dengan standar hak asasi manusia.

(LH)

Continue Reading

Techno

Segini Nih Kecepatan Internet Indonesia!

Published

on

By

Segini Nih Kecepatan Internet Indonesia!

Channel9.id-Jakarta. Kecepatan internet rata-rata Indonesia pada Oktober 2021 tak banyak berubah sejak September lalu. Hal ini sebagaimana laporan penyedia layanan penguji koneksi internet, Speedtest, per Oktober 2021.

Pada Oktober ini, perihal download, kecepatan internet mobile Indonesia ada di angka 23,10 Mbps, upload 12,37 Mbps, dan latensi 36 ms. Ini membuat kecepatan internet Indonesia ada di posisi ke-108 dari 141 negara di dunia.

Sementara itu, untuk di Asia Tenggara, Indonesia menjadi yang terlambat kedua setelah Timor Leste—yang kecepatan internetnya 9,70 Mbps. Timor Leste sendiri ada di posisi ke-138 di dunia.

Adapun tiga negara dengan kecepatan internet tercepat di regional itu ialah Singapura, Brunei, dan Thailand—dengan kecepatan masing-masing 107,12 Mbps, 72,27 Mbps, dan 67,35 Mbps.

Kemudian perihal kecepatan internet fixed broadband, Indonesia mencapai 29,55 Mbps, upload 18,18 Mbps, dan latensi 17 ms dengan posisi ke-116 dari 181 negara di dunia. Pun menjadi yang terlambat kedua dengan kecepatan 29,55 Mbps. Adapun yang terlambat ialah Kamboja Leste dengan kecepatan 28,36 Mbps.

Tiga negara Asia Tenggara dengan kecepatan tertinggi dipegang oleh Singapura, Thailand, dan Malaysia—dengan 257,15 Mbps, 223,72 Mbps, dan 110,84 Mbps.

Speedtest mengumumkan bahwa mulai tahun depan peringkat akan ditentukan berdasarkan kecepatan unduh rata-rata, tidak lagi merujuk pada performa rata-rata.

Secara keseluruhan, Speedtest Global Index Oktober 2021 memperlihatkan performa kecepatan internet global untuk download di kategori mobile mencapai 68,44 Mbps, kecepatan internet upload 13,79 Mbps, dan latensi 36 ms.

Sementara itu, performa kecepatan internet fixed broadband global untuk mengunduh menyentuh di angka 116,86 Mbps, kecepatan internet upload 64,72 Mbps, dan latensi 18 ms.

Diketahui, Speedtest mengumumkan bahwa mulai tahun depan, peringkat akan ditentukan berdasarkan kecepatan unduh rata-rata, tidak lagi merujuk pada performa rata-rata.

Kendati begitu, performa rata-rata masih disediakan saat ini seperti yang jadi penentu kecepatan internet global dan peringkat tiap negara. detikINET pun demikian agar konsisten seperti yang telah diberitakan pada bulan sebelumnya.

(LH)

Continue Reading

Techno

Generasi Muda Indonesia Terancam Hoaks

Published

on

By

Generasi Muda Indonesia Terancam Hoaks

Channel9.id-Jakarta. Hoaks dan disinformasi tengah mengancam generasi muda di Indonesia. Hal ini disampaikan oleh Juru Bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Dedy Permadi.

Dedy memaparkan, berdasarkan data analisis UNICEF 2021 yang merujuk pada studi di Jerman di 2020, didapati bahwa 76% dari sekitar 2.000-an anak berusia 14-24 tahun terpapar misinformasi dan disinformasi sekali seminggu.

Survei UNICEF lainnya terhadap 10 negara di 2019 pun mendapati bahwa 75% dari 14 ribu lebih anak muda yang disurvei mengaku tak bisa memastikan kebenaran informasi yang diterima.

Laporan yang sama juga mendapati bahwa penyebaran misinformasi atau disinformasi yang dilakukan oleh mahasiswa di Indonesia berangkat dari motivasi untuk menyenangkan diri sendiri atau tanpa alasan tertentu.

“Kondisi tersebut tentu harus menjadi perhatian bersama. Tentu kita tak ingin generasi muda kita untuk terus diancam hoaks dan disinformasi, bahkan turut menyebarkan hoaks dan disinformasi,” tutur Dedy, dikutip dari keterangan tertulis, belum lama ini.

“Perlu perhatian dan kerja sama seluruh pihak agar anak-anak cerdas menyikapi dan terbebas dari paparan hoaks,” tutur Dedy, melalui keterangan tertulis, Jumat (26/11).

Ia melanjutkan bahwa penyebaran hoaks kerap ditemukan di berbagai media sosial. Pihaknya, kata dia, telah mengidentifikasi ribuan hoaks dan disinformasi sejak Januari 2020 hingga 25 November 2021. “Ada 1999 isu hoaks Covid-19 pada 5.162 unggahan media sosial, dengan persebaran terbanyak pada platform Facebook sejumlah 4.463 unggahan,” katanya.

Dari total hoaks dan disinformasi itu, pemutusan akses telah dilakukan terhadap 5.031 unggahan tersebut, sementara sisanya masih ditindaklanjuti.

Dedy mengatakan, khusus hoaks vaksinasi, ada 395 isu hoaks dari 2.449 unggahan media sosial. Hoaks ini paling banyak didapati di Facebook, dengan 2.257 unggahan. Akses terhadap 2.449 unggahan ini sudah diputus.
Kemudian, khusus hoaks tentang PPKM, ditemukan sebanyak 48 isu dari 1.194 unggahan media sosial, dengan persebaran terbanyak di Facebook dengan 1.176 unggahan. “Pemutusan akses dilakukan terhadap 1.038 unggahan dan 156 unggahan lainnya sedang ditindaklanjuti,” sambung Dedy.

Lebih lanjut, Dedy mengatakan bahwa pertambahan isu hoaks dan sebaran konten hoaks di sosial media minggu ini tak melebihi angka di minggu lalu.

“Secara keseluruhan, di minggu ini terdapat total 13 pertambahan isu di 82 unggahan hoaks Covid 19, vaksinasi Covid-19, serta PPKM. Di mana di minggu lalu terdapat total 16 pertambahan isu di 86 unggahan hoaks,” jelas dia.

(LH)

Continue Reading

HOT TOPIC