Channel9.id-Jakarta. Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraeni menilai dinasti politik harus juga jadi sorotan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara Pilkada. Sebab kata dia, peran KPU sangat penting dalam mengedukasi masyarakat untuk mencapai demokrasi yang sehat.
“Kita berharap KPU tidak hanya memainkan bisuness is an usual,” ujarnya dalam webinar “75th Merdeka: Maju Keluargamu, Mundur Demokrasiku” pada Selasa, 25 Agustus 2020.
Titi mengatakan, KPU memainkan peran sebagai pengedukasi masyarakat karena media sudah dikuasai oligarki dan dinasti politik.
“Masyarakat kita mengonsumsi itu. Ini persoalan yang membuat saya berpikir, demokrasi kita suram,” pungkasnya.
Selain itu, secara teknis kepemiliuan, kata dia, KPU Bisa menyelenggarakan acara untuk membongkar program-program para kandidiat pemilu.
“Debat-debat jangan hanya formalitas atau kamuflase. Masyarakat harus mengetahui program-program peserta pemilu khususnya Pilkada mendatang agar tidak hanya artifisial. KPU harus mempunyai kesamaan keinginan ini,”imbuh Titi.
Asbennya politik gagasan, program, dan etika dalam demokrasi hari ini, lanjut Titi, disebabkan KPU yang belum maksimal perannya untuk mencerdaskan masyarakat. Karena menurut dia, kesadaran dan kekritisan masyarakat-lah yang mampu untuk menjadi penyeimbang politik dinasti.
“Karena jangan-jangan informasi hanya kelas menengah aja yang tahu. KPU harus merekonstruksi supaya masyarakat mengetahui trackrecord calon, ujar Titi.
Jelang Pilkada 2020 publik disuguhkan isu politik dinasti di sejumlah daerah. Misalnya, majunya putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka ke Pilkada Kota Solo, Bobby Nasution menantu Jokowi yang jadi kontestan di Pilkada Medan, serta putri KH. Makruf Amien, Siti Nur Azizah pada Pilkada Tangsel.
IG
