Channel9.id – Jakarta. Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Angraini menyampaikan, Pilkada 2020 di masa pandemi Covid-19 menjadi ajang menguji kualitas demokrasi masyarakat Indonesia.
Menurut Titi, pesta demokrasi kali ini tidak mudah. Keberhasilan ancaman politik uang akan lebih terasa ketimbang pilkada sebelum pandemi. Lantaran, di masa krisis pandemi Covid-19 ini, sifat pragmatis masyarakat akan lebih kuat.
“Praktik korupsi seperti politik uang menjadi problem dasar yang digunakan penumpang gelap untuk merealiasikan tujuannya. Karena di masa pandemi ini, salah satu tantangan pemilih Indonesia semakin berat dalam membuat keputusan secara benar sesuai nilai-nilai demokrasi,” kata Titi dalam Webinar ‘Waspada Penumpang Gelap di Pilkada Serentak 2020’, Minggu (11/10).
“Ancaman praktik politik akan lebih kuat di situasi pandemi. Banyak survei menyatakan, di tengah keterpurukan ekonomi masyarakat, sifat pragmatis akan lebih kuat,” lanjunya.
Terlebih, akses informasi program para paslon yang dapat dijangkau masyarakat semakin sulit. Lantaran, pilkada kali ini tidak mengizinkan kampanye terbuka. Hal ini berpeluang besar dimanfaatkan penumpang gelap untuk mempraktikan politik uang.
“Ada kemungkinan pemilih tidak mendapatan informasi tentang program paslon sejalan dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat. Artinya, akses latar belakang, visi dan misi calon tidak tersampaikan dengan baik karena masyarakat tidak mendapatkan informasi itu dengan mudah. Jadinya siapapun pihak yang memberikan uang paling besar, dia yang akan dipilih,” kata Titi.
Menurut Titi, kesulitan informasi itu akan menguntungkan petahana dan berpotensi memperkuat dinasti politik yang sudah mapan.
“Kalau situasi ini dibiarkan, potensi keterpilihan dinasti semakin kuat karena biasanya mereka sudah punya popularitas sedangakan pemilih tidak memiliki akses informasi tentang lawannya. Apalagi, dinasti politik dipilih parpol karena memberikan intensif untuk parpol. Secara struktural didukung parpol,” katanya.
Titi berharap, Pilkada kali ini bisa mengatasi permasalahan demokrasi di Indonesia. Setidaknya ada tiga masalah demokrasi yang selalu dihadapi Indonesia, yakni masih tingginya korupsi, lambatnya kesetaraan gender dalam politik, dan tidak mandirinya lembaga Yudisial.
“Bagaimana kita bisa mencapai kepemimpinan yang transformatif kalau politik uang masih ada. Kalau itu tidak diantisipasi bersama maka ketiga hal itu akan terus berulang,” pungkasnya.
(HY)
