Channel9.id-Jakarta. Departemen Pajak Inggris, Her Majesty’s Revenue and Customs (HMRC), menjadi otoritas pertama yang menyita Non Fungible Token (NFT) di Inggris, lapor BBC News. Penyitaan ini merupakan tindak lanjut atas kasus penipuan £1,4 juta (sekitar Rp2 miliar), yang melibatkan tiga orang tersangka yang kini telah ditangkap. Pihak berwenang menyita aset crypto senilai £5.000 (sekitar Rp81 juta) dan tiga karya seni NFT yang belum dipastikan nilainya.
Karena nilai mata uang kripto harganya melesat, penyitaan akun profil tinggi oleh pihak berwenang menjadi kian lazim. Diketahui, pada bulan ini, Departemen Kehakiman Amerika Serikat (AS) menyita mata uang kripto senilai $3,6 miliar (Rp51 triliun)—terkait kasus peretasan Bitfinex yang dilakukan sejak 2016. Ini juga merupakan salah satu kasus penyitaan NFT pertama.
“Otoritas selalu beradaptasi dengan teknologi baru untuk memastikan kami mengikuti cara penjahat dan buronan menyembunyikan aset mereka,” ujar wakil direktur kejahatan ekonomi HMRC, Nick Sharp, dikutip dari The Verge (14/2). “Penyitaan ini merupakan peringatan bagi siapa saja yang berpikir mereka bisa menggunakan aset kripto untuk menyembunyikan uang dari HMRC.”
Sebagai informasi, penipuan tersebut diduga melibatkan 250 perusahaan palsu, dan ketiga tersangka menggunakan identitas palsu selama melakukan aksinya—mulai dari alamat palsu, telepon prabayar, VPN, dan identitas curian—untuk menyembunyikan aktivitas mereka dari HMRC. Sky News melaporkan bahwa HMRC tak mengambil alih kontrol NFT, tetapi mengacu pada putusan pengadilan agar aset digital tersebut tak dijual.
The Verge mengatakan, penyitaan NFT oleh pihak berwenang itu mungkin tak akan berhenti sampai di situ. Bloomberg Quint melaporkan bahwa baru-baru ini, agen khusus Internal Revenue Service (IRS) mencatat bahwa pihaknya semakin fokus pada aset kripto karena berbagai tindakan penipuan mulai tampak di area tersebut. Mengingat NFT bisa dijual dengan nilai jutaan hingga membuat industri ini bernilai sekitar $16 miliar (sekitar Rp229 triliun), tidak bisa dipungkiri bahwa pihak berwenang bakal melirik area ini.
(LH)
