Channel9.id-Jakarta. Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menyayangkan efikasi vaksin (Covid-19) Sinovac yang hanya 65,3 persen. Mardani mengatakan, seharusnya efikasinya minimal 80 persen.
“Bismillah, Presiden @jokowi menurut rencana menjadi org pertama yg divaksin pada 13 Januari mendatang. Pertama amat disayangkan efikasi vaksin sinovac hanya 65% yg seharusnya minimal 80%,” demikian dikutip dari akun Twitter @MardaniAliSera, Selasa (12/1/2021).
Mardani mengatakan, Standar World Health Organization (WHO) menyebutkan efikasinya harus lebih dari 50 persen. Efikasi adalah kemampuan untuk mencapai tujuan atau hasil yang diinginkan.
BPOM juga menyebut efek samping derajat berat hanya sekitar 0,1 persen.
Meski begitu, Efikasi Sinovac di Indonesia juga lebih rendah dari uji klinis Pfizer di Turki dan Brasil. Media China Global Times melaporkan efikasi Sinovac di Turki mencapai 91,2 persen, sementara di Brasil 78 persen. Sedangkan relawan vaksin Sinovac di Indonesia mencapai 1.620 orang. Relawan di Brasil dan Turki masing-masing ada 12 ribu dan 13 ribu orang.
Baca juga: Efikasi Vaksin Buatan Sinovac Capai 65,3 Persen
Selain itu, Mardani meminta pemerintah menyiapkan beberapa hal terkait proses vaksinasi. Pertama, mekanisme distribusi. “Pemerintah perlu menjamin tersediannya petugas yang sudah terlatih. Kemudian, manajemen yang baik, rinci, dan terjamin rantai dinginnya (chold chain) yang menjangkau pelosok negeri,” ujarnya.
Dia mempertanyakan apakah stok vaksin yang ada saat ini mampu mencapai kekebalan imunitas. Hal ini terkait perlindungan untuk individu dalam populasi. “Dengan begitu orang yang tidak memperoleh vaksin karena alasan tertentu bisa terlindungi dari infeksi yang dihasilkan Covid-19 . Idealnya, 70 persen atau 182 juta penduduk,” tuturnya.
PKS mengingatkan agar pemerintah segera memberikan pemahaman kepada kelompok yang akan mendapatkan vaksinasi. Mardani menyebut selama ini pola komunikasi pemerintah kerap bermasalah.
“Sudahkah pemerintah mempersiapkannya? Terkait akseptabilitas masyarakat. WHO melalui publikasi (November 2020), menyebut perlunya pendekatan integrative kepada masyarakat,” ujarnya.
Pemerintah harus mengendalikan infodemik yang beredar di media sosial (medsos). Penanganan misinformasi yang terjadi di masyarakat harus dilakukan secara bijak.
Saat ini banyak informasi mengenai vaksin Covid-19 dari sumber yang kurang kredibel dan beredar di masyarakat. Imbasnya, masyarakat kurang yakin dengan keamanan vaksin.
Mardani menyatakan, hal tersebut terungkap dalam survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) pada Desember 2020. Dalam survei itu disebutkan 56 persen masyarakat percaya, 23 persen tidak percaya, dan 21 persen tidak punya sikap.
Dia mengingatkan efektivitas vaksin di lapangan sangat ditentukan penerimaan masyarakat. “Publik memerlukan sarana komunikasi yang interaktif dan terbuka. Jika penerimaannya baik, Insya Allah akan ikut meningkatkan cakupan vaksinasi dan mendorong tercapainya kekebalan kelompok,” tandasnya.
IG
