Connect with us

Nasional

PKS: Efikasi Vaksin Sinovac Harusnya Minimal 80 Persen

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menyayangkan efikasi vaksin (Covid-19) Sinovac yang hanya 65,3 persen. Mardani mengatakan, seharusnya efikasinya minimal 80 persen.

“Bismillah, Presiden @jokowi menurut rencana menjadi org pertama yg divaksin pada 13 Januari mendatang. Pertama amat disayangkan efikasi vaksin sinovac hanya 65% yg seharusnya minimal 80%,” demikian dikutip dari akun Twitter @MardaniAliSera, Selasa (12/1/2021).

Mardani mengatakan, Standar World Health Organization (WHO) menyebutkan efikasinya harus lebih dari 50 persen.  Efikasi adalah kemampuan untuk mencapai tujuan atau hasil yang diinginkan.

BPOM juga menyebut efek samping derajat berat hanya sekitar 0,1 persen.

Meski begitu, Efikasi Sinovac di Indonesia juga lebih rendah dari uji klinis Pfizer di Turki dan Brasil. Media China Global Times melaporkan efikasi Sinovac di Turki mencapai 91,2 persen, sementara di Brasil 78 persen. Sedangkan relawan vaksin Sinovac di Indonesia mencapai 1.620 orang. Relawan di Brasil dan Turki masing-masing ada 12 ribu dan 13 ribu orang.

Baca juga: Efikasi Vaksin Buatan Sinovac Capai 65,3 Persen 

Selain itu, Mardani meminta pemerintah menyiapkan beberapa hal terkait proses vaksinasi. Pertama, mekanisme distribusi. “Pemerintah perlu menjamin tersediannya petugas yang sudah terlatih. Kemudian, manajemen yang baik, rinci, dan terjamin rantai dinginnya (chold chain) yang menjangkau pelosok negeri,” ujarnya.

Dia mempertanyakan apakah stok vaksin yang ada saat ini mampu mencapai kekebalan imunitas. Hal ini terkait perlindungan untuk individu dalam populasi. “Dengan begitu orang yang tidak memperoleh vaksin karena alasan tertentu bisa terlindungi dari infeksi yang dihasilkan Covid-19 . Idealnya, 70 persen atau 182 juta penduduk,” tuturnya.

PKS mengingatkan agar pemerintah segera memberikan pemahaman kepada kelompok yang akan mendapatkan vaksinasi. Mardani menyebut selama ini pola komunikasi pemerintah kerap bermasalah.

“Sudahkah pemerintah mempersiapkannya? Terkait akseptabilitas masyarakat. WHO melalui publikasi (November 2020), menyebut perlunya pendekatan integrative kepada masyarakat,” ujarnya.

Pemerintah harus mengendalikan infodemik yang beredar di media sosial (medsos). Penanganan misinformasi yang terjadi di masyarakat harus dilakukan secara bijak.

Saat ini banyak informasi mengenai vaksin Covid-19 dari sumber yang kurang kredibel dan beredar di masyarakat. Imbasnya, masyarakat kurang yakin dengan keamanan vaksin.

Mardani menyatakan, hal tersebut terungkap dalam survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) pada Desember 2020. Dalam survei itu disebutkan 56 persen masyarakat percaya, 23 persen tidak percaya, dan 21 persen tidak punya sikap.

Dia mengingatkan efektivitas vaksin di lapangan sangat ditentukan penerimaan masyarakat. “Publik memerlukan sarana komunikasi yang interaktif dan terbuka. Jika penerimaannya baik, Insya Allah akan ikut meningkatkan cakupan vaksinasi dan mendorong tercapainya kekebalan kelompok,” tandasnya.

IG

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hot Topic

Sulawesi Utara Diguncang Gempa 7,1 M

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Sulawesi Utara diguncang gempa berkekuatan 7,1 magnitudo pada Kamis, 21 Januari 2021 pukul 19.23 WIB.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan, pusat gempa berada di 134 kilometer timur laut Melonguane, Sulawesi Utara.

Baca juga: Korban Meninggal Gempa Sulbar Bertambah Jadi 91 Jiwa 

BMKG menjelaskan bahwa gempa tersebut tidak berpotensi tsunami.

“#Gempa Mag:7.1, 21-Jan-21 19:23:07 WIB, Lok:4.98 LU,127.38 BT (134 km TimurLaut MELONGUANE-SULUT), Kedlmn:154 Km, tdk berpotensi tsunami #BMKG,” tulis BMKG dalam akun Twitter-nya.

Continue Reading

Nasional

Sekjen Kemendagri Puji Sinergi BPS-Kemendagri

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Sekjen Kemendagri) Muhammad Hudori memuji kerja sama dan sinergi yang dibangun antara Kemendagri dengan Badan Pusat Statistik (BPS) saat merilis hasil sensus penduduk 2020.

Menurutnya, kerja sama itu dibangun sejak persiapan Sensus Penduduk  2020, salah satunya dalam pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai basis data sensus penduduk.

Demikian disampaikan Hudori dalam Penyampaian Rilis Hasil Sensus Penduduk 2020 (Rilis Angka Administrasi Kependudukan) di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (21/01).

Baca juga: Jokowi Ajak Masyarakat Sukseskan Sensus Penduduk 2020 

Adapun sinkronisasi data hasil sensus penduduk dengan data pelayanan kependudukan merupakan hasil konsolidasi dari 514 Kabupaten/Kota seluruh Indonesia yang dikelola oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri.

Hudori menuturkan, sinergitas kedua lembaga tersebut bertujuan untuk membangun kepercayaan publik melalui soliditas pemerintah dalam menyediakan layanan satu data kependudukan Indonesia.

“Hal ini dimaksudkan untuk membangun kepercayaan publik bahwa pemerintah kompak untuk mewujudkan satu data Indonesia, saya ulang untuk mewujudkan satu data Indonesia, yang diawali dari satu data kependudukan Indonesia,” ujarnya.

Hudori menjelaskan, penggunaan data kependudukan Kemendagri sebagai basis data Sensus Penduduk Tahun 2020 merupakan amanat Pasal 58 ayat 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Beleid itu menyebut jika Data Kependudukan Kemendagri digunakan untuk berbagai keperluan, di antaranya: untuk pelayanan publik, perencanaan pembangunan, baik perencanaan nasional maupun perencanaan pembangunan daerah, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, dan penegakan hukum serta pencegahan kriminal.

Untuk itu, Hudori berharap kerja sama tersebut dapat terus berlanjut dan bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. “Semoga kerja sama Kementerian Dalam Negeri dan BPS memberikan manfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara yang kita cintai ini,” pungkasnya.

Continue Reading

Nasional

Kemendagri Targetkan Perekaman KTP-el 5,7 Juta Jiwa

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) menargetkan perekaman KTP-el sebesar 5.777.755 jiwa pada tahun 2021.

Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Muhammad Hudori pada Penyampaian Rilis Hasil Sensus Penduduk 2020 di Hotel Borobudur, Jakarta, (21/01).

Berdasarkan data dari Ditjen Dukcapil Kemendagri, Hudori mengungkapkan jumlah wajib KTP Tahun 2020 adalah sebesar 196.394.976 jiwa. Sementara itu, capaian perekaman KTP-el sampai dengan akhir tahun sejumlah 194.649.012 jiwa atau sebesar 99,11%.

“Dengan demikian, sisanya sebanyak 1.745.964 jiwa belum melakukan perekaman,”katanya.

Baca juga: Dukcapil: Perekaman KTP-el Tembus 99,71 persen 

Sedangkan, sambung Hudori, untuk tahun 2021 wajib KTP sebesar 200.426.767 jiwa dengan target perekaman KTP-el sebesar 5.777.755 jiwa.

“Yaitu terdiri dari sisa wajib KTP yang belum merekam pada 2020 sejumlah 1.745.964 jiwa dan wajib KTP pemula berumur 17 tahun sampai akhir tahun 2021 sejumlah 4.031.791 jiwa,”jelasnya.

Selain itu pada data kependudukan semester II tahun 2020 juga terdapat penduduk sebanyak 17.463 jiwa berusia lebih dari 100 sampai dengan 115 tahun, yang berarti sudah memiliki KTP-el.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC