Channel9.id-Jakarta. Fraksi PKS DPR RI menilai kebijakan pemerintah salah langkah lantaran cenderung memprioritaskan penanganan pemulihan ekonomi ketimbang kesehatan di tengah situasi pandemi Covid-19.
Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini mengatakan, prioritas pemerintah yang mementingkan ekonomi justru berpotensi mengorbankan nyawa rakyat. Sebab tak fokus pada penyelamatan rakyat, dampak ekonominya diprediksi kian memburuk.
“Fraksi PKS meminta kepada pemerintah untuk memprioritaskan nyawa rakyat. Nyawa rakyat adalah nomor satu. Ekonomi tidak akan bangkit jika rakyat sakit,” kata Jazuli dalam keterangan tertulisnya, Rabu (09/09).
Lebih lanjut, Anggota Komisi I DPR ini mengingatkan pemerintah untuk memakai anggaran negara secara bijaksana dalam menanggulangi pandemi Covid-19.
Baca juga: DPR: Percepat Realisasi Anggaran Pemulihan Ekonomi
Jazuli juga menyoroti ihwal kebijakan puluhan negara, termasuk dari negeri jiran, yang melarang warga negara Indonesia (WNI) masuk ke negaranya.
“Soal 59 negara yang memboikot WNI masuk negaranya harus menjadi introspeksi dan cambuk agar Pemerintah terus kerja keras menyelamatkan rakyat,” ungkap Jazuli.
Senada dengannya, politisi PKS yang lain, Kurniasih Mufidayati mengusulkan agar pemerintah bisa mempertimbangkan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di beberapa wilayah.
Anggota DPR itu mengungkap hal tersebut berkaca pada angka akumulasi positif virus corona (Covid-19) di Indonesia yang telah menembus 200 ribu.
“Pemerintah juga perlu mempertimbangkan kembali kebijakan PSBB yang ketat di beberapa wilayah. Pemerintah perlu menginjak rem,” kata sosok yang karib disapa Mufida itu dalam keterangan resminya, Rabu (09/09).
Lebih lanjut, Mufida menyatakan saat ini pemerintah perlu bersikap tegas untuk membatasi masyarakat setelah melonggarkan aktivitas dan transportasi antarwilayah saat kampanye new normal.
Ia pun mengkritisi penerapan protokol kesehatan yang gencar dilakukan pemerintah tak mampu membendung penyebaran Covid-19 di masyarakat
“Sekarang ada jargon umum ‘asal memakai protokol kesehatan’ semua agenda diperbolehkan. Tapi fakta di lapangan tidak ketat memberlakukan protokol kesehatan,” kata Mufida.
IG
