Connect with us

Politik

PKS: SBY Lebih Lama Memikul Beban Dibanding Jokowi

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY merasa dirinya dituduh menggerakkan demo omnibus law UU Cipta Kerja yang berujung ricuh. PKS menilai tuduhan tersebut tidak masuk akal.

“Pak SBY itu mesti diingat figur yang banyak jasanya bagi Indonesia. Bahkan lebih lama memikul beban ketimbang Pak Jokowi. Sepuluh tahun, Pak Jokowi baru masuk tahun keenam,” kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera kepada wartawan, Selasa (13/10).

Baca juga: Mahfud MD: Pemerintah Tidak Pernah Menuduh SBY Dalang Demo

Mardani menilai tuduhan yang disematkan kepada SBY itu tak masuk akal. Anak SBY, Agus Harmurti Yudhoyono (AHY), pun diserang oleh sejumlah akun media sosial bodong.

“Tuduhan pada Pak SBY tidak masuk akal sehat. Mas AHY malah menunjukkan kualitas kepemimpinannya dalam membesarkan Demokrat dengan sikap yang tegas dan lugas,” ucap Mardani.

Mardani mengatakan lebih baik pihak yang menuduh SBY menyampaikan hal yang akurat. Dia meminta mereka tak asal bicara ke publik.

“Bagus pihak yang menuduh menyampaikan dengan standar ‘BAL’ Benar Akurat Lengkap. Jangan biasakan bicara ke publik tanpa disaring,” imbuhnya.

Sebelumnya, SBY angkat bicara soal sejumlah tuduhan yang mengaitkan dirinya dengan demo omnibus law yang berakhir ricuh. SBY mengaku prihatin atas tuduhan dia sebagai dalang di balik demo ini.

“Ya nggak tahu saya, nggak tahu, apa barangkali nasib saya dibeginikan terus ya. Nggak tahu saya. Memang kalau saya ikuti ya kembali seperti yang saya alami pada tahun 2016 lalu saya dituduh difitnah menunggangi, menggerakkan, membiayai, sama dengan sekarang sebuah gerakan unjuk rasa besar waktu itu,” kata SBY dalam video yang diunggah di akun YouTube resminya, Senin (12/10).

IG

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Politik

PDIP dan Golkar Tolak Masa Jabatan Presiden 7-8 Tahun

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Ahmad Basarah angkat bicara soal usulan MUI ihwal perubahan masa jabatan presiden menjadi 1 periode dengan durasi 7-8 tahun. Basarah menilai ketentuan masa jabatan presiden 2 periode dengan durasi 5 tahun sudah ideal.

“MPR tidak ada agenda atau pembahasan mengenai masa jabatan presiden karena ketentuan yang ada sekarang yakni satu periode 5 tahun dan maksimal 2 periode atau 10 tahun sudah dinilai cukup ideal,” kata Basarah kepada wartawan pada Selasa (20/10/2020).

Baca juga: Nasdem Sambut Usul MUI Soal Masa Jabatan Presiden 7-8 Tahun

Basarah mengatakan tidak ada pembahasan masa jabatan presiden di MPR RI. Basarah justru menekankan pentingnya keberadaan Haluan Pembangunan Nasional guna menjadi pedoman bagi Presiden dalam menjabarkan program pembangunan nasionalnya.

“Dalam pandangan MPR yang terpenting saat ini adalah hadirnya sebuah konsepsi tentang pedoman Haluan Pembangunan Nasional atau semacam GBHN yang ditetapkan oleh MPR yang mana Haluan Pembangunan Nasional tersebut wajib dijadikan pedoman oleh presiden dalam menjabarkan program-program pembangunan nasionalnya,” jelas Basarah.

Menurut Basarah, kehadiran Haluan Pembangunan Nasional dapat dibuat dengan melakukan perubahan UUD 1945. Khususnya, terkait pasal yang menyangkut wewenang MPR.

“Hadirnya Haluan Pembangunan Nasional yang menjadi haluan negara tersebut dapat dilakukan dengan cara perubahan terbatas UUD NRI 1945 khususnya tentang pasal wewenang MPR agar dapat menetapkan kembali GBHN,” tuturnya.

Senada dengan Basarah, Ketua DPP Partai Golkar Zulfikar Arse Sadikin tidak setuju dengan usulan MUI soal masa jabatan presiden menjadi 7-8 tahun dan untuk satu periode saja. Zulfikar menilai tidak tepat untuk kembali membicarakan hal fundamental yang sudah diatur dalam UUD 1945.

“Tidak setuju. Bagi saya, saat ini, tidak tepat membicarakan hal-hal fundamental yang sudah diatur secara jelas dalam UUD NRI 1945,” kata Zulfikar pada Selasa (20/10/2020).

Anggota Komisi II DPR RI ini mengatakan aturan terkait masa jabatan presiden yang berlaku saat ini sudah tegas dan pasti. Zulfikar menilai kontrol dari parlemen dan kritik publik juga tetap perlu berjalan untuk menjaga kekuasaan presiden dan wakil presiden.

“Sudah tegas dan pasti. Sementara, untuk menjaga kekuasaan presiden/wakil presiden bekerja dengan baik dan benar, kontrol parlemen dan kritik publik harus terus berlangsung,” tuturnya.

Diketahui, Komisi Fatwa MUI mengusulkan rancangan pembahasan masa periode presiden satu kali saja di Munas MUI 2020. Dalam satu periode itu, nantinya presiden terpilih akan memimpin selama tujuh atau delapan tahun.

“Usulannya begini, di presiden itu sekali saja, tapi ditambah 7 tahun atau 8 tahun gitu kan, tidak boleh dipilih kembali,” ujar Hasanuddin, Senin (19/10).

IG

Continue Reading

Politik

Nasdem Sambut Usul MUI Soal Masa Jabatan Presiden 7-8 Tahun

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Partai NasDem menyambut baik usulan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) soal masa jabatan presiden menjadi 7-8 tahun. NasDem mengatakan usulan itu perlu dikaji secara mendalam untuk mengevaluasi sistem kenegaraan.

“Tentu mengapresiasi wacana yang dilempar MUI, NasDem siap untuk kemudian menjadi teman diskusi, kawan diskusi untuk kemudian kita melakukan kajian yang lebih mendalam karena harus proyektif. Tentu hal-hal seperti ini apa yang berkembang di tengah masyarakat, apalagi lembaga organisasi kemasyarakatan perlu kita tangkap masukan itu lalu kemudian kita kaji secara mendalam,” kata Wakil Ketua Fraksi NasDem DPR RI Willy Aditya kepada wartawan, Senin (19/10).

Baca juga: MUI Tak Lagi Monopoli Sertifikasi Halal

Willy mengatakan usulan jabatan presiden selama 7-8 tahun dan hanya satu kali periode itu harus dipertimbangkan dengan efektivitas pemerintahan. Serta dinilai dari sisi sosial dan ekonomi.

“Saya melihat tentu berbasiskan pada evaluasi sistem kenegaraan kita sejauh ini. Jadi pertimbangannya kita lihat efektivitas pemerintahan, political cost, sosial cost, lalu kemudian kita liat pembangunan ke depan mana yang lebih efektif,” tuturnya.

Ketua DPP NasDem itu mengatakan adalah hal yang wajar jika MUI memberikan masukan di bidang politik. Willy menilai pandangan MUI itu patut dihormati.

“Nggak apa-apa, siapa aja bebas memberikan pendapat, nggak perlu kita batasi seperti itu. Nggak perlu alergi melihat tawaran seperti itu. Tentu kita bersyukur kalau MUI juga berfikiran untuk kemudian bagaimana sistem kenegaraan dan sistem pemerintahan kita,” sebut Willy.

Willy mengatakan usulan MUI adalah sebuah ide yang bagus. Namun demikian, perlu proses yang lebih matang.

“Ide ini bagus sekali, tapi proses juga harus kita lakukan secara lebih matang. Apa kemudian yang menjadi keputusan kemudian itu diambil secara bersama-sama tidak hanya oleh political society tapi juga civil society, itu akan mematangkan demokrasi kita,” katanya.

“NasDem siap jadi partner diskusi untuk kemudian mematangkan demokrasi, memajukan demokrasi. Konteksnya di sana, apa konklusinya ayo bersama-sama artinya ada kesadaran lebih maju dari MUI dan lain-lain untuk kemudian kita juga sama-sama melakukan evaluasi sistem pemilu dan sistem pemerintahan kita,” sambungnya.

Komisi Fatwa MUI sebelumnya mengusulkan rancangan pembahasan masa periode presiden satu kali saja di Munas MUI 2020. Dalam satu periode itu, nantinya presiden terpilih akan memimpin selama tujuh atau delapan tahun.

“Usulannya begini, di presiden itu sekali saja, tapi ditambah 7 tahun atau 8 tahun gitu kan, tidak boleh dipilih kembali,” ujar Hasanuddin.

IG

Continue Reading

Politik

Suharso: PPP Akomodir Umat dari Yang Paling Kanan sampai Paling Kiri

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Plt. Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa melanjutkan agenda politiknya ke seluruh daerah. Suharso kali ini bersilaturahmi ke DPW PPP Jawa Timur, Minggu (18/10).

Hadir pula dalam acara ini Sekjen PPP serta seluruh jajaran pengurus DPP PPP. Acara ini merupakan Konsolidasi Politik DWP PPP dan DPC PPP di Jawa Timur sekaligus memperkuat kinerja partai.

Suharso Monoarfa menyampaikan, kehadiran PPP di tengah masyarakat bertujuan untuk mengakomodir kepentingan semua umat baik yang paling kanan sampai yang paling kiri.

“Partai PPP adalah partai yang mengakomodir kepentingan seluruh umat dari yang paling kanan sampai yang paling kiri, tidak ada perbedaan, maka kita harus memperkuat konsolidasi politik, dan mengubah model partai ke depan menjadi partai yang modern,” katanya, Minggu (18/10).

Baca juga : Pakar Komunikasi: Cakada Harus Beri Contoh Prokes

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas ini mengingatkan, setiap kader tidak hanya memperkuat komunikasi politik dengan sesama kader PPP, tetapi juga memperkuat kerja sama dengan caleg lain.

“Semoga kedepannya PPP dapat menjadi partai yang dapat berjaya seperti dahulu kala,” katanya.

(HY)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC