Channel9.id-Jakarta. Pelaksana Tugas (Plt.) Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Bahtiar, mewakili Mendagri membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Sulawesi Tenggara Tahun 2021.
Pembukaan Musrenbang tersebut dilakukan melakui video konferensi di Ruang Rapat Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Gedung A Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, pada Rabu (29/04).
Tema RKPD 2021 Provinsi Sulawesi Tenggara kali ini yaitu Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Kewilayahan serta Sumberdaya Manusia guna mendukung Industri, Pertanian, Pariwisata dan Investasi untuk Pertumbuhan Berkualitas’.
Bahtiar mengatakan, ditengah pandemi Covid-19 dimungkinkan melakukan penyesuaian tema RKPD Tahun 2021 tersebut untuk mendukung tema RKP Nasional Tahun 2021 yaitu ‘Mempercepat Pemulihan Ketahanan Ekonomi dan Kehidupan Masyarakat’. Adapun fokusnya adalah Pemulihan Industri, Pariwisata dan Investasi Penguatan Sistem Kesehatan Nasional.
“Dengan selarasnya tema pembangunan antara Pusat dan Daerah ini diharapkan target pembangunan baik nasional dan daerah dapat sinergis tercapai. Dan selanjutnya agar 17 kepala daerah kabupaten dan kota se-Sulawesi Tenggara untuk menyelaraskan tema pembangunan 2021 dengan RKP dan RKPD Sulawesi Tenggara Tahun 2021,” jelas Bahtiar saat memberikan arahan.
Dijelaskannya, pencapaian pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara saat ini sudah dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari beberapa capaian; Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2019 Provinsi Sulawesi Tenggara berada pada peringkat ketiga tertinggi sewilayah Sulawesi (6,51 pesen), mengalami kenaikan dibandingkan dengan Tahun 2018 dan berada di atas rata-rata pertumbuhan nasional.
“Oleh karena itu, perlu dipertahankan dan ditingkatkan terutama terfokus pada sektor-sektor strategis,” imbuh Bahtiar.
Tak hanya itu, sambungnya, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Sulawesi Tenggara berada di posisi terendah kedua se-Sulawesi pada Tahun 2019. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019 mencapai (2,96 persen) berada di bawah rata-rata Nasional (5,01 persen).
“Tujuan pembangunan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang salah satunya dinilai dari persentase penduduk miskin. Untuk Provinsi Sulawesi Tenggara persentase kemiskinan berada di atas rata-rata Nasional,” papar Bahtiar.
“Untuk itu perlu ditingkatkan koordinasi antar sektor dalam penanganan kemiskinan. Angka kemiskinan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019 yaitu sebesar (11,04 persen) berada di atas rata-rata nasional sebesar (9,22 persen),” sambungnya.
Bahtiar menambahkan, Gini Rasio Provinsi Sulawesi Tenggara 2018-2019 mengalami kenaikan. Artinya, tingkat ketimpangan pendapatan semakin kurang baik. Dalam kurun waktu lima tahun Gini Rasio Provinsi Sulawesi Tenggara (0,399 persen) berada di atas rata-rata nasional (0,350 persen).
“Kualitas Indeks Pembangunan Manusia di Sulawesi Tenggara semakin membaik yang ditandai oleh peningkatan indikator komposit Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2019 sebesar (71,20 persen) berada di bawah rata-rata Nasional (71,92 persen). Dari 6 provinsi di wilayah Sulawesi, Provinsi Sulawesi Tenggara menempati peringkat ketiga tertinggi. Berdasarkan tren selama 2015-2019, IPM Provinsi Sulawesi Tenggara terus mengalami kenaikan dan namun masih berada di bawah IPM Indonesia,” paparnya.
Dalam kesempatan yang sama, Bahtiar juga meminta jajaran pemerintahan di Sulawesi Tenggara untuk optimistis dalam menghadapi wabah Covid-19.
Untuk itu, pihaknya meminta Pemerintah Provinsi di Sulawesi Tenggara untuk tanggap dalam menyikapi kondisi kesehatan, ekonomi, maupun sosial sebagai dampak adanya wabah. Salah satunya dengan menjalankan Instruksi Mendagri maupun Keputusan Bersama Mendagri dengan Menkeu terkait realokasi dan refocusing anggaran.
Musrenbang penyusunan RKPD kali ini juga turut diikuti oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Ketua DPRD dan unsur Forkopimda Provinsi, Kepala SKPD serta yang mewakili walikota dan bupati Se-Provinsi Sulawesi Tenggara.
Bahtiar menyebut, provinsi Sulawesi Tenggara bisa memanfaatkan momentun saat ini menjadikan lumbung pangan nasional dan bahkan dunia. Peringatan FAO perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh bahwa akan terjadi kelangkaan pangan.
“Masalah Covid-19 hendaknya bisa diubah jadi peluang Sultra sebagai sumber lumbung pangan, pertanian, perkebunan rakyat, peternakan, perikanan dan kelauatan perlu mendapat perlindungan sebagai mata pencaharian utama masyarakat,” pungkasnya.