Connect with us

Hot Topic

Menaker Kirim Surat Terbuka, Buruh: Hentikan Retorika

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Buruh merespons surat terbuka yang dikirimkan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziah soal UU Cipta Kerja kepada mereka. Melalui Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mereka menyebut semua pernyataan yang disampaikan Menaker dalam surat tersebut hanya retorika dan tak memiliki substansi bermanfaat bagi buruh.

“Pidato surat terbuka Bu Ida sudahlah, hentikan retorika itu, jangan bangun kebohongan lagi,” katanya Presiden KSPI Said Iqbal Selasa (06/10), dikutip CNNIndonesia.com.

Retorika itu, kata Iqbal, salah satunya bisa dibaca dari pernyataan Menaker di publik yang menyebut pemerintah sudah berlaku adil dan menjaga keseimbangan kepentingan antara pengusaha dan buruh saat membahas RUU Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker).

Baca juga: Menaker Ida Tulis Surat Terbuka untuk Buruh, Apa Isinya?

Ia mengatakan tidak ada keadilan dan keseimbangan yang diberikan pemerintah. Iqbal menilai, jika memang yang diinginkan oleh pemerintah dalam membahas RUU Cipta Kerja adalah menciptakan keseimbangan, lalu mengapa hak-hak mendasar buruh justru dikorbankan.

Kebijakan tersebut, lanjutnya, bisa dilihat dari penghapusan penetapan upah minimum kota/kabupaten (UMK) bersyarat dan upah minimum sektoral kota/kabupaten (UMSK). Iqbal menyebut penghapusan ini malah akan menciptakan ketidakseimbangan.

Pasalnya, penghapusan justru membuat sistem pengupahan menjadi tidak jelas. Ketika itu terjadi, buruh berada di posisi lemah.

“UMSK dihapus, masa sama rasa sama rata pabrik mobil dengan pabrik kerupuk? Justru itu tidak seimbang, makanya dibuatlah upah minimal direktorat/Kota,” kata Iqbal.

Ketentuan lain yang juga berpotensi menekan buruh adalah perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) yang dinyatakan tidak ada batas waktu kontrak. Meski tak gamblang dijelaskan, namun poin ini membolehkan pemberi kerja tak mengangkat pekerja dan memperpanjang kontrak buruh hingga seumur hidup.

“Orang bisa dikontrak seumur hidup, itu apa yang seimbang? Ini retorika yang dibangun sehingga menjadi sesat pikir,” imbuhnya.

Mengaku tak puas dengan penanganan nasib buruh oleh Kemenaker, Iqbal mengaku enggan kembali berdiskusi seperti ajakan yang tertuang dalam surat terbuka tersebut.

Iqbal menegaskan, KSPI akan menepuh jalan lain, yaitu meminta berdialog dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelum RUU disahkan oleh Presiden dalam 30 hari mendatang.

“Kami akan meminta, memohon kepada Presiden Jokowi agar selama waktu 30 hari sebelum diundang-undangkan, minta proses dialog dengan Presiden dan kami akan berusaha untuk bertemu dengan Presiden,” lanjutnya.

Senada, Presiden Aspek Indonesia Mirah Sumirat menilai ajakan Menaker untuk kembali berunding hanya janji belaka. Pasalnya, perundingan telah dilakukan oleh tim kerja arahan Presiden Jokowi yang berakhir pengunduran diri oleh sebagian serikat buruh.

Dia menilai perundingan hanya sebuah legitimasi, simbol bahwa pemerintah telah mengakomodasi perundingan untuk memperjuangkan hak-hak buruh. Namun, aspirasi yang telah disampaikan tak diambil menjadi rujukan resmi RUU.

Oleh karena itu, Mirah tak melihat perlunya perundingan kembali jika permintaan buruh tak menjadi rujukan hasil perundingan.

“Dalam pembahasan tim kerja, kami tanya apa aspirasi akan menjadi rujukan resmi DPR RI, jawabannya ‘oh tidak, hanya menampung saran saja tidak ada kepastian rujukan resmi’, meradang lah kami,” jelasnya.

Mirah menilai, permintaan berunding dari Menaker hanya lip service karena pihaknya tak menerima undangan untuk berdiskusi. Mirah menilai jika memang niat Menaker adalah berunding, sudah seharusnya surat undangan resmi dikirimkan kepada serikat buruh.

“Kalau dibilang mau diajak berunding, apa ada undangannya? Ada engga buka ruang diskusi atau negosiasi lagi? Kan ga ada, artinya hanya ngomong saja, secara resmi organisasi beralamat jelas catatannya tidak ada kami diundang,” kata dia.

Namun, Mirah tak menutup kemungkinan untuk kembali berdiskusi dengan pemerintah dengan catatan, kali ini pemerintah harus bersungguh-sungguh mendengarkan aspirasi kaum buruh dan menjadikannya sebagai bagian dari uu.

“Tergantung, kami paralel saja, UU membolehkan (unjuk rasa), kalau pun di situasi sudah kadung untuk menyuarakan tanggal 6-8 Oktober nanti (aksi mogok), tapi di tengah-tengah ada undangan, ya kenapa tidak?” tutupnya.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah menulis surat terbuka kepada serikat buruh dan pekerja yang masih menolak pengesahan Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Ciptaker.

Dalam surat tersebut ia mengatakan pemerintah berusaha mencari titik keseimbangan antara melindungi yang telah bekerja dan memberi kesempatan kerja pada jutaan orang yang masih menganggur, yang menurutnya tak punya penghasilan dan kebanggaan.

Selain itu, Ida memaparkan sejak awal 2020 pemerintah juga telah mencoba berdialog tentang RUU Cipta Kerja, baik secara formal melalui lembaga tripartit, maupun secara informal.

IG

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hot Topic

Survei Pilpres 2024, Ganjar Pranowo Urutan Pertama

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menempati urutan teratas calon presiden 2024 berdasarkan lembaga survei Indikator. Sementara itu Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berada di urutan kedua dan ketiga.

Survei yang dilakukan Indikator terkait pilihan capres ini bukanlah yang pertama kali. Terakhir, dilakukan pada 24-30 September 2020. Sebanyak 1.200 responden yang dipilih secara acak.

Adapun metode survei dilakukan dengan wawancara via telepon dengan margin of error sekitar 2,9% dan tingkat kepercayaan 95%. Seluruh responden terdistribusi secara acak dan proporsional.

Baca juga: Elektabilitas Anies Diapit Prabowo dan Ganjar

Dari hasil survey, kader PDIP Ganjar Pranowo memiliki jumlah suara tertinggi, yakni sebesar 18,7%. Disusul Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan raihan 16,8%, dan Anies Baswedan 14,4%.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan Ganjar Pranowo selalu menduduki tingkat pertama dalam 3 survei terakhir.

“Bulan September ini kita melakukan lagi survei dan hasilnya Ganjar berada di tingkat pertama di 3 survei terakhir. Kemudian disusul Pak Prabowo dan Anies Baswedan di tingkat ketiga ini juga stagnan posisinya,” kata Burhanuddin, dalam hasil survei terbaru bertajuk ‘Politik, Demokrasi, dan Pilkada di Era Pandemi’, Sabtu (25/10).

Indikator menyodorkan 15 nama kepada responden, berikut ini hasilnya:

Ganjar Pranowo 18,7%
Prabowo Subianto 16,8%
Anies Baswedan 14,4%
Sandiaga Salahuddin Uno 8,8%
Ridwan Kamil 7,6%
Agus Harimurti Yudhoyono 4,2%
Khofifah Indar Parawansa 4,0%
Gatot Nurmantyo 1,4%
M. Mahfud MD 1,3%
Airlangga Hartarto 1,2%
Puan Maharani 0,9%
Erick Thohir 0,8%
Tito Karnavian 0,4 %
Muhaimin Iskandar 0,2%
Budi Gunawan 0,1%

Continue Reading

Hot Topic

Oknum Polisi Jadi Kurir Narkoba, Komisi III DPR: Perketat Pengawasan Terhadap Anggota

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Seorang oknum perwira polisi menjadi kurir narkoba di Riau. Komisi III DPR menilai kasus ini menjadi peringatan keras bagi Polri. Dia pun meminta Polri membuat pengawasan yang lebih ketat terhadap anggotanya.

Untuk Informasi, Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau menangkap oknum polisi berpangkat perwira yang terlibat penyelundupan 16 kilogram sabu. Oknum polisi tersebut berinisial IZ (55).

“Polri harus sadar dengan kewenangan besar yang mereka punya, rawan sekali terjadi penyalahgunaan wewenang untuk hal-hal yang berbahaya seperti ini. Sehingga dengan kasus ini, Polri harus membuat sistem pengawasan yang lebih ketat terhadap anggotanya,” kata Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni kepada wartawan, Minggu (25/10).

Tak hanya itu, Sahroni meminta Polri bergerak cepat jika ditemukan gerak-gerik mencurigakan dari anggotanya. Dia tak ingin ulah dari oknum ini mencoreng nama kepolisian.

“Bila ada gerak-gerik sedikit saja yang mencurigakan, langsung selidiki. Jangan sampai karena oknum 1-2 orang, kredibilitas Polri satu negara jadi rusak,” pungkasnya.

(HY)

Continue Reading

Hot Topic

Polri Pecat 113 Anggota Sepanjang Januari Hingga Oktober 2020

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Polri menyampaikan, sepanjang Januari hingga Oktober 2020, sebanyak 113 oknum anggota Polri dipecat karena melakukan berbagai pelanggaran berat. Sebagian besar tersangkut kasus narkoba.

“Tindakan tegas polisi yang terlibat berbagai pelanggaran berat khususnya narkoba dipecat. Sepanjang Januari sampai Oktober ada 113 orang,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono dalam keterangan tertulis, Minggu (25/10).

Menurut Argo, oknum anggota Polri yang terlibat masalah hukum termasuk narkoba ada yang sudah inkracht dan masih berproses di persidangan.

Argo menegaskan, Polri berkomitmen memberantas peredaran narkoba di Indonesia. Dia mengatakan, siapapun yang terlibat akan ditindak tegas tak terkecuali anggota Polri.

“Komitmen Kapolri Jenderal Idham Azis sudah sangat jelas dan tegas. Oknum anggota yang terlibat harus dihukum mati karena yang bersangkutan tahu undang-undang dan tahu hukum,” pungkasnya.

(HY)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC