Connect with us

Internasional

PM Haiti Pecat Jaksa Agung Karena Dituduh Terlibat Dalam Pembunuhan Moise

Published

on

PM Haiti Pecat Jaksa Agung Karena Dituduh Terlibat Dalam Pembunuhan Moise

Channel9.id-Haiti. Perdana Menteri Haiti Ariel Henry mengganti ketua kejaksaan yang menuduh Ariel sebagai dalang dibalik pembunuhan Presiden Jovenel Moise, membuat situasi negara menjadi kacau balau, Rabu (15/9/2021).

Moise ditembak mati pada tanggal 7 Juli ketika para pembunuh bayaran meringsek masuk ke kediamanan di Port-au-Prince. Pria berusia 53 tahun itu telah memimpin negaranya secara sah selama lebih dari setahun setelah Haiti gagal untuk melaksanakan pemilu legislatif dan daerah ditengah-tengah kebuntuan politik dan banyaknya seruan untuk dirinya mengundurkan diri.

Baca juga: Polisi Haiti Berhasil Identifikasi Pembunuh Presiden Moise

Kematiannya telah meninggalkan Haiti ke situasi konstitusi dan politik yang lebih buruk lagi.

Henry, seorang politik moderat dan ahli bedah saraf yang ditunjuk oleh Moise sebagai perdana menteri beberapa hari sebelum kematiannya, telah berusaha untuk membuat peraturan baru diantara fraksi-fraksi partai yang berbeda.

Namun kabar mengenai adanya kemungkinan keterlibatan dirinya atas kasus pembunuhan Moise kini sedang menghantuinya.

Jaksa Bed-Ford Claude mengatakan kalau pada minggu lalu ada catatan komunikasi via telpon sebanyak dua kali antara Henry dengan seseorang yang dipercaya sebagai dalang dibalik pembunuhan presiden Moise.

Orang tersebut, seorang mantan pejabat kementerian keadilan yang kerap kali dibela oleh Henry, sekarang sedang buron.

Henry menolak permintaan untuk membahas isu tersebut dengan menyebutkan kalau isu tersebut hanyalah isu yang dipolitisasi.

Hal tersebut memicu Claude untuk mengirimkan surat kepada para hakim yang mengawasi investigasi kasus pembunuhan Moise dan meminta para hakim untuk menetapkan Henri sebagai terduga.

Claude juga mengirim surat ke layanan migrasi Haiti dan meminta mereka untuk tidak membiarkan sang perdana menteri meninggalkan negara dikarenakan adanya tuduhan kuat terhadap dirinya atas kasus pembunuhan presiden.

Kemudian di hari Selasa, datang sebuah surat dari Henri kepada Claude per tanggal 13 September yang berisikan kalau Henri memecat Claude dengan alasan “kesalahan administratif yang fatal”, tanpa memberikan rincian lebih lanjut. Dalam sebuah surat di tanggal 14 September, ia menunjuk Frantz Louis Juste untuk menggantikan Claude.

Masih belum jelas apakah perintah tersebut sah karena adanya konstitusi Haiti 1987 yang menyebutkan kalau jaksa hanya bisa dipecat atau ditunjuk oleh presiden, yang saat ini posisinya masih kosong.

(RAG)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Internasional

Kebijakan Bepergian Baru Inggris Picu Kemarahan Dunia

Published

on

By

Kebijakan Bepergian Baru Inggris Picu Kemarahan Dunia

Channel9.id-Inggris. Kebijakan bepergian Inggris yang baru telah memicu kemarahan negara-negara di dunia karena tak mau mengakui orang-orang yang divaksin di Amerika Latin, Afrika dan Asia Selatan dengan para kritik menyebutkan kalau kebijakan itu sangat tidak logis dan diskriminatif, Kamis (23/9/2021).

Sekretaris transportasi, Grant Shapps, menjelaskan kalau kebijakan baru Inggris yang diumumkan pada hari Jumat lalu itu adalah “sistem baru yang disederhanakan dalam kancah internasional”.

“Tujuannya adalah untuk mempermudah orang-orang untuk bepergian,” ujar Shapps.

Namun di banyak daerah di dunia, ada kemarahan dan frustrasi terhadap kebijakan Inggris itu yang hanya mau mengakui vaksinasi yang diberikan di tempat-tempat tertentu.

Dibawah kebijakan baru tersebut, wisatawan yang sudah divaksin dua kali dengan vaksin AstraZeneca, Pfizer, Moderna atau Jansen di AS, Australia, Selandia Baru, Korea Selatan atau negara-negara Uni Eropa akan dianggap sudah divaksin penuh dan tak perlu menjalani karantina saat tiba di Inggris.

Tapi wisatawan yang sudah divaksin dua kali dengan vaksin yang sama tapi disuntik di Afrika, Amerika Latin atau Asia Selatan, termasuk India, tidak akan dianggap sudah divaksin penuh dan harus menjalani karantina  selama 10 hari saat tiba di Inggris.

Pada hari Senin, politikus India Shashi Tharoor mengumumkan kalau ia menarik diri dari rangkaian kunjungannya di Inggris sebagai bentuk protes terhadap kebijakan ofensif yang diambil Inggris.

Seorang diplomat Afrika menyebut kebijakan tersebut sebagai tindakan diskriminatif.

“Yang jadi perhatian saya adalah ‘pesan’ yang dikirim dari kebijakan tersebut,” ujarnya.

“Dari semua orang yang saya ajak bicara soal ini, tak ada seorangpun yang tidak marah dengan kebijakan tersebut. Mereka semua benar-benar terkejut,” ujarnya.

“Bagaimana bisa vaksin Pfizer atau Moderna atau Astrazeneca yang dibuat di Amerika Latin tidak cukup untuk mengizinkan orang untuk masuk? Saya benar-benar tak mengerti bagaimana bisa ada peraturan seperti itu,” jelasnya. “Saya tak dapat menjelaskan apa alasan dibalik semua ini, yang saya tahu kebijakan ini benar-benar tidak adil,” tuturnya.

Ifeanyi Nsofor, seorang dokter dan ketua eksekutif konsultan kesehatan umum di Nigeria mengatakan: “Inggris adalah salah satu pemberi sumbangan terbesar ke fasilitas COVAX dan sekarang mereka menyebutkan vaksin yang telah mereka kirim ke belahan dunia lain itu tidak sama? Berita ini sungguh menyedihkan, salah dan diskriminatif,” jelas Nsofor.

“Bagi saya ini adalah ketidak adilan yang sama yang dihadapi dunia dalam pembagian Covid-19. Kita sudah melihat negara-negara kaya yang buru-buru mengumpulkan vaksin sebanyak mungkin, walaupun negara-negara miskin juga bisa membelinya, mereka tidak mempunyai akses seperti negara-negara kaya tersebut,” pungkasnya.

(RAG)

Continue Reading

Internasional

Pulang dari New York, Presiden Brasil Jalankan Isolasi Mandiri

Published

on

By

Pulang dari New York, Presiden Brasil Jalankan Isolasi Mandiri

Channel9.id-Brasil. Presiden Brasil Jair Bolsonaro yang baru saja kembali dari PBB, melakukan isolasi mandiri di kediamannya pada hari Rabu dan membatalkan kunjungannya setelah menteri kesehatannya dinyatakan positif Covid-19 dan harus dikarantina di New York, Kamis (23/9/2021).

Regulator kesehatan Brasil Anvisa merekomendasikan kalau seluruh delegasi presiden yang ikut berangkat ke New York demi menghadiri Majelis Umum PBB untuk melakukan isolasi mandiri dan menjalankan rangkaian tes kesehatan.

Baca juga: Presiden Brasil, Jair Bolsonaro Dirawat Karena Usus Buntu

Menteri Kesehatan Marcelo Queiroga dinyatakan positif setelah beberapa jam sebelumnya menemani Bolsonaro saat memberikan pidato di Majelis Umum PBB, ungkap pemerintah Brasil. Dikabarkan anggota delegasi Brasil lainnya dinyatakan negatif.

Bolsonaro, yang merupakan seorang anti-vaksin yang sempat sesumbar karena belum divaksin, menolak untuk mematuhi syarat masuk Majelis Umum PBB yang harus divaksin terlebih dahulu.

Queiroga menemani Bolsonaro ke sebuah pertemuan pada Selasa pagi di kantor PBB dengan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson. Sang menteri kesehatan nampak mengenakan masker, walaupun Johnson dan Bolsonaro tidak.

Pemerintah Brasil telah memberi tahu PBB kalau seluruh delegasinya memutuskan untuk melakukan isolasi mandiri selama empat belas hari, ujar juru bicara PBB Stephane Dujarric.

“Di PBB, kami sudah melacak orang-orang yang melakukan kontak dengan staff PBB yang hadir di Majelis Umum dan pelacakan kontak sudah akan segera selesai,” ujar Dujarric. Ia menyebutkan kalau Queiroga tidak bertemu dengan Sekretaris Jenderal Antonio Guterres.

Dalam keberangkatan ke New York, Bolsonaro adalah satu-satunya orang dari rombongannya yang belum divaksin. Sebelum berangkat ke Amerika Serikat, ia menuturkan kalau ia percaya kalau antibodinya sudah cukup.

(RAG)

Continue Reading

Internasional

Selandia Baru Targetkan 90% Warganya Mendapat Vaksin

Published

on

By

Selandia Baru Targetkan 90% Warganya Mendapat Vaksin

Channel9.id-Selandia Baru. Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern menyatakan kalau negaranya harus menargetkan warga yang di vaksin sampai mencapai 90% atau bahkan lebih, dan mengumumkan kalau peraturan ketat Covid-19 akan segera dicabut setelah orang-orang yang divaksin sudah cukup banyak, Kamis (23/9/2021).

Tahun lalu Selandia Baru mampu menghapus virus corona dari negaranya dan terus bebas Covid-19 sampai wabah varian Delta datang dan memicu lockdown skala nasional.

Baca juga: Selandia Baru Kembali Berhasil Menurunkan Kasus Covid-19

Dengan kota terbesarnya, Auckland, masih dilockdown dan masih ada kasus harian setiap harinya, Ardern menuturkan kalau program vaksinasi akan menggantikan lockdown sebagai strategi utama dalam melawan virus tersebut yang nantinya akan membuat pemerintah hanya akan mengisolasi para pasien corona saja, bukan seluruh warga.

“Jika tingkat rata-rata vaksinasi sudah cukup tinggi, maka kita tidak perlu lagi melakukan lockdown,” jelasnya.

Semakin tingginya rata-rata orang yang sudah divaksin akan memberikan lebih banyak kebebasan, ujar Ardern. Ia juga menambahkan kalau Selandia Baru harus menargetkan 90% warganya untuk mendapatkan vaksin.

Setelah sempat lamban dalam memulai program vaksinasi, sekitar 40% orang dewasa Selandia Baru sudah mendapatkan vaksin keduanya dan sekitar 75% lainnya sudah mendapatkan setidaknya dosis pertama vaksin Covid-19.

Pemerintah melaporkan ada 15 kasus baru Covid-19 pada hari Rabu, kesemuanya terjadi di Auckland. Tambahan kasus baru tersebut membuat total kasus Covid-19 di Selandia Baru menjadi 1,123.

Direktur Jenderal Kesehatan Selandia Baru, Ashley Bloomfield pada awal minggu ini memperingatkan kalau Selandia Baru kemungkinan tidak akan bisa terbebas dari Covid-19 lagi.

(RAG)

Continue Reading

HOT TOPIC