Channel9.id – Jakarta. Ketua Umum (Ketum) PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menyampaikan pidato saat acara Rakernas PDIP ke-5 di Ancol, Jakarta Utara. Megawati menyapaikan sejumlah hal dalam pidatonya itu.
Sejumlah hal yang disampaikan yakni terkait tak ada oposisi dan koalisi hingga minta kader tak pantang mundur. Dia juga menyampaikan bagaiana sikap politik PDIP ke depan.
Berikut poin-poin pidato Megawati di Rakernas PDIP:
Tak Ada Oposisi dan Koalisi
Megawati sempat bicara soal sistem ketatanegaraan Indonesia yang disebutnya tidak mengenal istilah koalisi dan opisisi karena menganut sistem presidensial.
Megawati mulanya menyapa para Ketua Umum Partai Politik pengusung Ganjar Pranowo dan Mahfud Md dalam kontestasi Pilpres 2024.
“Karena saudara-saudara sekalian, anak-anakku tersayang, harus distressing bahwa banyak sekali mereka yang salah karena dalam sistem ketatanegaraan kita, boleh tanya pada Pak Mahfud. Sistem kita adalah presidential system jadi bukan parlementer. Jadi sebetulnya kita ini tidak ada koalisi lalu oposisi,” ujarnya.
Oleh karena itu, menurut Megawati, kerja sama politik dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Hanura, dan Perindo di Pilpres 2024 tidak bisa disebut sebagai koalisi.
Kemudian, Megawati mengatakan bahwa apabila tidak berkoalisi maka disebut tidak bekerja sama. Sebab, Indonesia menganut sistem presidensial.
“Lalu, kalau ada yang bertanya kepada saya, kalau tidak ikut? Tidak ini, ya itu artinya tidak ada bersama-sama. Jadi semua pada diam. nah itu yang saya ingin stressing,” katanya.
Kecurangan Pemilu 2024 TSM
Megawati menyebut, telah terjadi badai anomali karena kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) dalam Pemilu 2024.
“Kok saya ini presiden ketika pemilu langsung pertama loh, bertanggung jawab berhasil loh. Loh iya loh. Loh kok sekarang, pemilunya langsung tapi kok jadi abu-abu gitu, sudah direkayasa, gitu. Kurang apa loh,” ucap dia.
Pasalnya, menurut dia, banyak pihak diam ketika sejumlah ahli hukum hingga masyarakat sipil menyuarakan soal kecurangan pilpres. Bahkan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI juga diam terkait hal tersebut.
Lebih lanjut, Megawati mengatakan bahwa nilai reformasi di Tanah Air sudah mulai hilang.
“Kita ini negara demokrasi menjalankan demokratisasi, untuk apa ada reformasi? Kalau reformasi sekarang menurut saya kok sepertinya hilang atau dalam sekejap,” katanya.
Pemilu 2024 Paling Buruk
Megawati menyebut bahwa Pemilu 2024 adalah kontestasi politik yang paling buruk dalam sejarah demokrasi di Indonesia. Menurutnya, hal tersebut juga kerap disampaikan oleh para akademisi, tokoh Masyarakat sipil, hingga budayawan.
“Pernyataan ini banyak disuarakan oleh para akademisi, para tokoh masyarakat sipil, guru besar, hingga seniman, budayawan,” ujar Megawati.
Dia mengatakan, hal-hal tersebut dibuktikan melalui praktek penyalahgunaan kekuasaan dengan menggunakan sumber daya negara demi kepentingan elektoral. Menurut Megawati, intimidasi hukum juga terjadi atas nama kekuasaan.
Selain itu, dia mengatakan, persoalan kecurangan pemilu juga disorot sejumlah hakim MK dalam sidang sengketa pemilihan presiden (Pilpres) melalui dissenting opinion atau pendapat berbeda Arief Hidayat, Profesor Saldi Isra, dan Enny Nurbaningsih.
Kritik terhadap MK
Megawati juga menyentil MK yang disebutnya sudah berubah dan bisa diintervensi oleh kekuasaan. Dia lantas menyinggung soal putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/202 tentang syarat batas usia calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres).
Adapun putusan itu melanggengkan putera sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka maju pemilihan presiden (Pilpres) 2024 meski baru berusia 36 tahun.
“Nih Mahkamah Konstitusi (MK) juga sama karena apa, bisa diintervensi oleh kekuasaan. Nampak jelas melalui keputusan terhadap perkara nomor 90 yang menimbulkan begitu banyak antipati, ambisi kekuasaan sukses mematikan etika moral dan hari nurani hingga tumpang tindih kewenangannya,” kata Megawati.
Megawati mengatakan semestinya untuk menyetujui suatu produk legislasi tutur berada di tangan DPR RI.
“Dalam sistem politik dalam sebuah negara kesatuan yang berbentuk Republik, seharusnya hanya ada satu lembaga di tingkat nasional yang memiliki fungsi legislasi,” tutur Megawati.
“Dengan demikian setiap penambahan materi muatan dalam suatu undang-undang harus lahir melalui proses legislasi di DPR RI bukan melalui judisial review di MK sebagaimana terjadi akhir-akhir ini. Ini Ketum partai loh yang ngomong, bukan Ibu Mega secara pribadi loh” sambungnya.
Ia menyebut dalam ranah tersebut mestinya MK hanya memiliki kewenangan untuk menguji. Megawati lantas mengulas balik tujuan dari MK yang didirikan saat ia memimpin Indonesia.
“Dalam kaitan ini MK hanya memiliki kewenangan menguji dan memutuskan apakah suatu undang-undang sesuai atau bertentangan dengan konstitusi, MK itu ya saya yang mendirikan loh,” ucap Mega.
“Coba bayangkan kok barang yang saya bikin itu digunakan tapi tidak dengan makin baik, waktu saya presiden banyak loh, nanti kalau saya benerin semua nanti ada yang bilang ‘Ibu Mega sombong banget’ nggak,” ujarnya.
Megawati mengatakan Mahkamah Konstitusi mestinya diisi oleh hakim-hakim yang berwibawa dan memiliki sikap kewarganegaraan. Hal ini yang mendasari dirinya mendidikan MK di dekat wilayah Presiden RI yang disebut dengan Ring 1.
“Ini sebuah Mahkamah Konstitusi yang harus berwibawa, hakim-hakimnya mesti punya karakter kewarganegaraan sehingga mampu mengayomi seluruh hak-hak rakyat yang ada di kedaulatan, akhirnya dapat keren tempatnya, yaitu yang saya bilang masuk di dalam ring satu istana,” imbuhnya.
Sikap PDIP ke Depan
Megawati bicara mengenai sikap PDI Perjuangan dalam politik dan pemerintahan ke depan. Mega mengatakan pihaknya menempatkan pentingnya check and balances.
“Dalam menyikapi politik ke depan, sebagai partai yang memiliki sejarah panjang dalam memperjuangkan demokrasi, kita tetap menempatkan penting adanya check and balances. Bahwa demokrasi memang memerlukan kontrol dan penyeimbang,” ujarnya.
Megawati mengaku memahami bahwa politik mengandung esensi untuk mendapatkan kekuasaan. Namun ia menilai, strategi dan cara untuk mendapatkannya lah yang berbda.
“Namun kita juga tidak menafikan, bahwa berpolitik mengandung esensi untuk selalu mendapatkan kekuasaan. Hanya bedanya strategi dan cara untuk mendapatkan kekuasaan lah yang membedakan kita dengan yang lainnya,” ujar Mega.
Mega mengatakan ke depan demokrasi semakin memerlukan penopang yang kuat bagi masyarakat sipil. Ia juga menilai demokrasi memerlukan partai politik yang sehat dan terlembaga.
“Dalam menghadapi tantangan yang tidak mudah ke depan, demokrasi semakin memerlukan penopang masyarakat sipil yang kuat, pers yang handal, bebas tapi terukur. Bukannya bebas liberalism, tapi bebas terukur termaktub dalam pancasila,” kata Mega.
“Dan mengabdi pada upaya yang mencerdaskan kehidupan bangsa. Demokrasi juga memerlukan partai politik yang sehat dan terlembaga, serta sistim hukum yang benar benar berkeadilan,” sambungnya.
Terkait sikap PDI Perjuangan pada pemerintah ke depan, Mega mengaku situasi perlu dicermati dengan seksama. Ia mengatakan PDI Perjuangan perlu mendengarkan suara akar rumput.
“Lalu bagaimana sikap PDI Perjuangan terhadap pemerintah ke depan, tentu perlu dicermati dengan seksama, partai harus mendengarkan semua suara akar rumput, dari yang berteriak sampai yang sayup-sayup dan terus berjuang bagi terlembaganya demokrasi yang sehat. Inilah bagian dari pada skala prioritas kita di rakernas kita,” tuturnya.
Minta Kader Tak Pantang Mundur
Megawati meminta para kader untuk terus maju dan pantang mundur. Megawati mempersilakan kader yang tidak setuju dengan arahannya untuk keluar.
“Mungkin dipikir, ‘Ibu tuh apa sih, pakai sanskret, sanskret’. Ini saya belajar sejarah loh, saya dapat spirit ini, itu ketika Raden Wijaya sedang di-‘kuyo-kuyo’ pada akhir abad ke 13, ternyata wejangan itu diberikan oleh seseorang, kamu jangan putus asa,” kata Megawati.
Megawati menyampaikan Presiden Soekarno pun telah mengajarkan bangsa Indonesia untuk memiliki kesabaran revolusioner. Dia lalu mengingatkan para kader untuk terus bergerak.
“Bung Karno mengatakan mengajarkan kepada kita bahwa kita harus punya namanya kesabaran revolusioner, bahwa kita terus bergerak, bergerak, solid bergerak, solid, bergerak, terus-terus maju, terus maju terus tidak pantang mundur,” ujarnya.
“Untuk apa? Mencapai kemenangan. Untuk apa? Supaya rakyat bisa menjadi benar-benar mempunyai kedaulatan rakyatnya, itulah tugas dari partai kita, PDIP, saudara-saudara,” sambung dia.
Megawati lantas meminta para kader yang tak setuju dengan arahannya untuk angkat tangan. Para kader pun kompak teriak setuju.
“Siapa tidak setuju angkat tangan?” tanya Megawati.
“Eh kan, selalu separuh-separuh, siapa tidak setuju angkat tangan,” sambung dia.
“Setuju,” teriak kader.
Megawati meminta para kader keluar jika tidak setuju dengannya. Sebab, kata dia, PDIP merupakan partai yang memiliki keteguhan.
“Apa artinya? Sebagai ketua umum di sini saya mengatakan keluar kamu, tidak perlu ikut dengan partai kami. Karena partai kami adalah partai yang mempunyai keteguhan dan kesabaran yang luar biasa,” tuturnya.
“Siapa nggak mau ikut? Iyalah, udahlah nggak usah zona nyaman, zona nyaman melulu,” sambungnya.
Baca juga: Megawati Beri Sinyal Keras PDIP Jadi Oposisi: Zona Nyaman Melulu
HT
