Channe9.id-India. India berharap kalau varian Omicron tidak akan menyebabkan penyakit parah, ujar Kementerian Kesehatan India pada hari Jumat (3/12/2021). Hal ini disampaikan karena sebagian besar warga India sudah divaksin dan sekitar 70% populasinya sudah pernah terpapar varian Delta pada bulan Juli lalu.

Dokter-dokter junior mendesak kalau para pekerja kesehatan diberikan dosis tambahan karena khawatir varian baru ini akan membuat rumah sakit kelabakan lagi, walaupun sudah setengah dari 944 juta populasi orang dewasa India sudah divaksin penuh.

Hampir sebanyak 84% populasi India sudah menerima dosis pertamanya, dengan 125 juta lainnya akan menerima dosis kedua pada awal Desember ini. Pemerintah terus mendorong warganya untuk divaksin sebagai perlindungan minimum terhadap varian Omicron.

“Dengan melihat cepatnya vaksinasi di India dan paparan tinggi terhadap varian Delta … tingkat ancaman penyakit Omicron ini diantisipasikan kecil. Namun, bukti saintifik masih dikembangkan sampai saat ini,” ujar pernyataan Kemenkes.

Kedua pasien pertama Omicron dilaporkan hanya menunjukkan gejala ringan.

Namun ketakutan terhadap adanya kemungkinan gelombang ketiga kian meningkat setelah varian tersebut ditemukan pada seorang warga di negara bagian Karnataka yang sama sekali tak bepergian.

Kemenkes mengatakan kepada parlemen kalau para ahli imunisasi sedang mempertimbangkan dosis tambahan setelah banyak anggota dewan meminta diberikannya dosis ketiga kepada para pekerja kesehatan dan mereka yang rentan penyakit.

Kasus baru Covid-19 rata-rata mencapai 10,000 dalam beberapa minggu ini. Pada hari Jumat, India mencatat ada 9,216 kasus karena beberapa dokter lokal mogok kerja untuk mendesak adanya tambahan tenaga kerja kesehatan dari mahasiswa pascasarjana.

“Kami ingin keadilan,” seru unjuk rasa beberapa mahasiswa di luar Rumah Sakit Dr. Ram Manohar Lohia sambil mengangkat-angkat papan bertuliskan “Kami manusia, bukan robot”.

“Institusi kesehatan di seluruh penjuru negeri sedang krisis nakes yang kompeten. Dengan adanya kemungkinan gelombang ketiga Covid-19, situasi kedepannya bisa menjadi sangat buruk,” kutip surat kepada Kemenkes.

(RAG)

Channel9.id-Amerika Serikat. Amerika Serikat dan Uni Eropa (UE) menyuarakan kekhawatirannya terhadap aksi problematik dan unilateral Cina di Laut Cina Selatan dan menekankan perlunya diskusi untuk mengatur “kompetisi dan rivalitas sistemik dengan Beijing, Jumat (3/12/2021).

Pernyataan bersama ini merupakan buntu dari diskusi antara Wakil Menlu AS Wendy Sherman dan Sekretaris Jenderal Layanan Tindakan Eksternal Eropa, Stefano Sannino.

Baca juga: Kemenlu Cina Panggil Duta Jepang Karena Komentar Shinzo Abe

Pernyataan ini juga menyatakan kalau mereka mendiskusikan pelanggaran HAM oleh Cina, termasuk penindasan terhadap kaum minoritas Xinjian dan Tibet, juga menurunnya kekuasaan otonomi di Hong Kong. Selain itu, mereka mengungkapkan kesediannya untuk memperdalam pertukaran informasi AS-UE mengenai berita-berita bohong yang dilakukan atau didukung oleh Cina.

“Mereka mengekspresikan kekhawatirannya terhadap aksi Cina yang problematik dan unilateral di daerah Laut Cina Selatan dan Timur dan juga di Selat Taiwan telah mengacaukan perdamaian dan keamanan di daerah tersebut dan memberikan dampak langsung terhadap keamanan dan kemakmuran AS dan Uni Eropa,” lanjut pernyataan tersebut.

Pernyataan tersebut dikeluarkan setelah pertemuan kedua AS-UE terhadap perkembangan Cina tahun ini. Sherman dan Sannino dijadwalkan akan melanjutkan diskusi pembahasan Cina dengan konsultasi tingkat tinggi di Indo-Pasifik.

Presiden Amerika Joe Biden menekankan pentingnya terus bekerja sama dengan aliansi untuk memukul mundur perkembangan kekuatan dan meningkatnya sikap agresif Cina di seluruh dunia.

Di lain tempat, Wakil Laksamana Herve Blejean, menyebutkan kalau masih ada ruang dalam mengembangkan kerja sama mereka. Hal ini bertujuan untuk menunjukkan keinginan kuat mereka yang ingin melindungi hukum internasional di lautan terhadap kebijakan de facto yang terjadi di Laut Cina Selatan.

“Kita harus memperhatikan bagaimana pesan ini disampaikan, karena kalau kita bersatu, pesan itu menjadi lebih kuat. Selain itu kita juga harus memperhatikan bagaimana kita berinteraksi dengan negara-negara yang sepemikiran seperti Australia, Amerika Serikat, Jepang, negara-negara ASEAN dan lainnya,” serunya.

(RAG)

Channel9.id-Afghanistan. Pemerintah Taliban mengeluarkan dekrit terhadap hak perempuan yang menyatakan kalau perempuan tidak boleh dianggap sebagai sebuah “properti” dan tidak boleh dipaksa menikah, Jumat (3/12/2021). Namun dekrit tersebut masih belum membahas mengenai akses edukasi dan bekerja.

Taliban tengah ditekan oleh komunitas Internasional untuk mau menjunjung tinggi hak perempuan sejak kelompok tersebut kembali menguasai Afghanistan pada tanggal 15 Agustus. Komunitas Internasional kebanyakan membekukan aset dana Afghanistan yang menyebabkan adanya krisis kemanusiaan di sana.

“Seorang perempuan bukanlah properti, mereka adalah manusia yang terhormat dan bebas; tidak ada yang dapat memaksa mereka untuk melakukan pernikahan agar tercapainya kedamaian,” kutip dekrit Taliban yang disampaikan oleh juru bicara Zabihillah Muhajid.

Dekrit itu mengatur perihal pernikahan dan kepemilikan properti perempuan dengan menyebutkan kalau perempuan tidak boleh dipaksa menikah dan para janda akan mendapatkan bagian dari warisan mantan suaminya.

Pengadilan harus memperhatikan kebijakan ini saat akan menentukan keputusan, begitupun kantor urusan agama dan kementerian informasi juga harus mempromosikan hak-hak mereka, kutip dekrit tersebut.

Namun, dekrit tersebut tidak menyebutkan apakah perempuan akan diberikan akses bekerja, menggunakan fasilitas umum diluar rumah atau mengenyam pendidikan, yang mana juga menjadi salah satu perhatian besar dari komunitas internasional.

Selama kekuasaan mereka dari tahun 1996 sampai 2001,Taliban melarang perempuan untuk keluar rumah tanpa ditemani oleh laki-laki dari keluarganya, harus mengenakan hijab dan niqab dan tidak dapat mengenyam pendidikan.

Saat kembali menguasai Afghanistan, Taliban menyerukan kalau mereka sudah berubah dan SMA untuk para perempuan di beberapa daerah sudah dibuka. Namun masih banyak perempuan dan aktivis yang ragu dengan Taliban.

Komunitas Internasional, yang telah membekukan miliaran dana bank sentral dan pengeluaran pembangunan, telah membuat isu hak perempuan menjadi elemen kunci sebelum berhubungan langsung dengan Taliban di masa depan nanti.

(RAG)