Connect with us

Nasional

Polisi Segel Dua Tempat Karaoke di Kota Bekasi

Published

on

Polisi Segel Dua Tempat Karaoke di Kota Bekasi

Channel9.id – Jakarta. Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya melakukan penyegelan terhadap dua tempat karaoke di Kota Bekasi pada Senin 13 September 2021 malam.

Penyegelan dilakukan karena dua tempat usaha itu beroperasi meski jenis usaha karaoke tidak diperkenankan untuk buka di masa PPKM Level 3.

Kedua tempat itu yakni Soda Karaoke&Lounge di Jalan Raya Trans Cibubur, Jatikarya, Kota Bekasi, dan Tiffaney International Karaoke Jalan Alternatif Cibubur, Kota Bekasi.

“Manajernya kita berikan teguran dan juga tindakan tegas berupa pemasangan garis polisi,” kata Kanit 2 Subdit 1 Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Kompol Anggaito Hadi Prabowo dalam keterangan resmi.

Saat melakukan tes urine di Tiffaney, petugas mendapati ada dua pengunjung yang terdeteksi positif mengonsumsi methamfetamin atau sabu-sabu.

Baca juga: Langgar Prokes, Polda Metro Segel Holywings Kemang

“Pada Tiffany Karaoke kita melakukan cek urine kepada pengunjung dan ditemukan dua orang positif methamfetamin dan juga terdapat barang bukti pipet bekas pakai,” ujar Anggaito.

Kedua pengunjung yang terdeteksi positif mengonsumsi narkoba itu kemudian diamankan ke Mapolda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Petugas kemudian melanjutkan patroli penegakan protokol kesehatan (prokes) ke dua lokasi lainnya, yakni Boa Internasiol Karaoke&DNA Club di Jatikarya, Kota Bekasi. dan Tiffaney Club & Lounge di Jatisampura, Bekasi.

Kedua lokasi tersebut sebenarnya sempat buka namun sudah tutup saat didatangi oleh petugas Polda metro Jaya. Polisi juga melakukan tes urine kepada karyawan di lokasi dan seluruhnya negatif narkoba.

“Kita lakukan juga patroli dan razia di dua tempat lainnya, sebenarnya mereka buka namun saat kita datang sudah tutup, kita lihat dari hasil catatan di buku tamu,” katanya.

Selanjutnya Kepolisian akan berkoordinasi dengan Satpol PP Kota Bekasi untuk proses lebih lanjut terhadap pelanggaran tempat hiburan tersebut.

HY

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Nasional

RSPON: Pendarahan Otak Tukul Arwana Bukan Disebabkan Oleh Vaksin Covid-19

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional (RS PON) Mursyid Bustami memastikan pendarahan otak yang dialami oleh komedian Tukul Arwana tidak disebabkan oleh vaksin Covid-19.
Dia menjelaskan, vaksinasi yang dilakukan oleh pria bernama asli Tukul Riyanto ini tidak berkaitan sebagai penyebab pendarahan otak yang menimbulkan kericuhan di media sosial pada Kamis (23/9).

Sekadar informasi, pada Kamis (23/9/2021) warganet ramai menyebutkan alasan Tukul Arwana mengalami perdarahan otak atau stroke perdarahan lantaran melakukan vaksinasi Covid-19.

“Tidak ada hubungan antara stroke perdarahan dengan vaksin COVID-19 apapun merek vaksinnya,” katanya dalam konferensi pers virtual, Jumat (24/9).

Baca juga: Efektivitas Vaksin, Satgas: Masyarakat Jangan Khawatir 

Dokter spesialis saraf ini pun menambahkan secara ilmiah tidak ada kaitan antara efek vaksin Covid-19 dengan stroke perdarahan, penyakit yang membuat Tukul Arwana harus dilarikan ke rumah sakit.

“Secara ilmiah tidak ada hubungan antara stroke perdarahan dengan vaksin Covid-19,” katanya.

Lebih lanjut, dia menjelaskan perdarahan otak kebanyakan terjadi pada orang dengan hipertensi. Kondisi ini terjadi akibat pembuluh darah tidak kuat menahan tekanan darah yang tinggi sehingga pecah dan mengganggu bagian otak.
Sebagian kasus membutuhkan tindakan operasi untuk mengambil bekuan darah dan mengurangi tekanan otak di sekitar perdarahan.

Mursyid juga menyarankan untuk mencegah perdarahan otak maka perlu kontrol kondisi hipertensi, diabetes, dan faktor risiko lain secara rutin. Gaya hidup sehat juga berpengaruh, seperti istirahat yang cukup, makan makanan bergizi, dan olahraga rutin.

“Ini perlu kami klarifikasi. Secara ilmiah pun tidak ada hubungannya. Barangkali itu klarifikasi dari kami,” ujarnya.

Adapun terkait kondisi Tukul Arwana saat ini, pihak rumah sakit memilih untuk tidak membeberkannya karena alasan kode etik. Pihak rumah sakit menyarankan untuk menanyakan langsung kepada pihak keluarga.

“Tidak bisa kami sampaikan, karena berkaitan dengan rahasia medik pasien kita, kami sesuai dengan aturan yang berlaku. Kami tidak akan menyampaikan mengenai kondisi pasien,” tuturnya.

Untuk diketahui, komedian dan juga presenter televisi, Tukul Arwana saat ini tengah dirawat di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional atau RS PON, Jakarta sejak dilarikan ke rumah sakit tersebut selepas Magrib, Rabu (22/9), sekitar pukul 18.00 WIB.

IG

Continue Reading

Hot Topic

Diumumkan Hari Ini, Ketua Komisi X DPR RI: Seleksi PPPK Sarat Masalah

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda mengungkapkan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK tahap I untuk 1.000.000 guru honorer memunculkan berbagai masalah, dan diprotes mayoritas guru di Indonesia.

Menurut Huda berbagai permasalahan itu di antaranya kesimpangsiuran standar prosedur terkait jadwal dan perlengkapan yang dikeluarkan pelaksana pusat.

“Kondisi itu berakibat banyak peserta tidak dapat mengikuti ujian seleksi PPPK dan perbedaan perlakukan kepada peserta ujian akibat kebijakan yang tidak konsisten,” ujarnya dalam Rapat Kerja Komisi X DPR dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (23/9).

Oleh karena itu, dia meminta pemerintah menunda rencana pengumuman hasil seleksi tahap I PPPK guru pada Jumat (24/9/2021), sampai ada kepastian besaran tambahan poin afirmasi bagi para guru honorer dalam seleksi-seleksi selanjutnya.

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menambahkan permasalahan kedua ialah tidak selarasnya kisi-kisi dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi untuk dipelajari guru honorer sebelum ikut seleksi dengan materi soal yang diujikan.

Baca juga: Gerindra: Pengangkatan Satu Juta Guru Honor Menjadi PPPK Harusnya Tanpa Tes

Menurut dia, hal itu mengakibatkan persiapan teknis yang dilakukan guru honorer peserta seleksi PPPK tidak banyak berarti.

“Karena kisi-kisi yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi untuk bahan latihan bagi para guru sebelum ikut seleksi sangat jauh melenceng dari materi soal yang diujikan ke peserta PPPK, akibatnya banyak yang merasa kisi-kisi itu mubazir,” katanya.

Huda pun menambahkan rasio tingkat kesulitan soal dengan jumlahnya sebanyak 100 soal dengan durasi waktu 120 menit, juga sangat jauh dari kata proporsional.

Terutama, kata dia, untuk soal-soal dengan pendekatan high order thinking skills (HOTS) yang membutuhkan waktu lebih untuk penalaran.

“Model soal seperti itu belum akrab bagi peserta terutama peserta ujian dengan usia tertentu sehingga menimbulkan kesulitan yang membuat mereka gagal menyelesaikan soal-soal yang diujikan,” ujarnya.

Huda menyatakan berbagai kesulitan itu menyulitkan mayoritas guru honorer peserta seleksi PPPK tahap I. Akibatnya, kata dia, guru honorer pesimistis bisa lolos seleksi menjadi PPPK.

Oleh karena itu, Huda berharap Kemendikbudristek dan pihak terkait mencarikan solusi persoalan itu, dan memastikan dulu tawaran penyelesaian masalah untuk para guru honorer yang kesulitan dalam mengikuti PPPK.

“Apakah dalam bentuk adanya jaminan tambahan poin afirmasi, jaminan bagi guru honorer dengan usia tertentu untuk langsung lolos seleksi, atau solusi lain sebelum mengumumkan hasil seleksi PPPK tahap I,” katanya.

Lebih lanjut Huda mengingatkan apabila seleksi PPPK untuk sejuta guru honorer merupakan tindakan afirmatif yang harus dilakukan pemerintah untuk menyelesaikan kedaruratan guru di Indonesia. Maka prinsip itu harus menjadi pegangan untuk menjadi acuan kebijakan turunnya termasuk prosedur pelaksanaan seleksi PPPK untuk guru honorer.

IG

Continue Reading

Nasional

Klaster Sekolah Bermunculan Usai Penerapan PTM, Jatim Terbanyak

Published

on

By

Klaster Sekolah Bermunculan Usai Penerapan PTM, Jatim Terbanyak

Channel9.id-Surabaya. Usai penerapan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas di mulai di seluruh wilayah Indonesia, klaster COVID-19 di sekolah mulai bermunculan. Hal ini berdasarkan dari rilis Kementerian Pendidikan Kebudayaan (Kemdikbud) tentang klaster covid untuk Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di sejumlah provinsi.

data survei yang dilakukan oleh Kemendikbudristek dan dipublikasikan pada situs https://sekolah.data.kemdikbud.go.id/. Provinsi Jawa Timur menjadi daerah dengan klaster Covid-19 tertinggi di sekolah, sejak pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas berlangsung.

Dari temuan 1.303 sekolah yang menjadi klaster Covid-19 selama PTM terbatas, sebanyak 165 sekolah di antaranya atau 2,77 persen berada di Jatim.

Kepala Dinas Pendidikan Jatim, Wahid Wahyudi pun tidak menampik adanya 165 klaster penularan covid pada penyelengaraan PTM di seluruh kota dan kabupaten di Jatim. Namun dia berkilah, data tersebut untuk PTM PAUD hingga SMP yang dikelolah oleh Kabupaten/Kota.

“Data klaster sekolah terhadap Covid-19 secara nasional dari Kemendikbudristek, jenjang SD 45,97 persen, PAUD 19,94 persen, dan SMP 19,07 persen,” kata Wahid.

Sedangkan, di tingkat SMA, SMK dan SLB yang dikelola Pemprov Jatim, Wahid mengatakan pihaknya belum mendapatkan temuan klaster Covid-19.

“Laporan dari para Kacab Dindik se-Jatim untuk SMA, SMK, SLB di Jatim aman dari klaster Covid-19 sekolah,” ujarnya.

Wahid menjelaskan tidak tertutup kemungkinan ada tenaga pendidikan serta siswa yang terpapar COVID-19. Namun, Wahid memastikan bukan klaster sekolah khususnya saat PTM terbatas.

“Guru, tenaga pendidikan, siswa secara individu pasti ada (yang terpapar COVID-19). Tapi bukan klaster sekolah saat PTM,” ungkapnya.

Wahid menjelaskan Dindik Jatim hanya berwenang menginput data di tingkat SMA, SMK, dan SLB. Untuk tingkat PAUD, SD, dan SMP, kewenangan ada di Dinas Pendidikan di kabupaten/kota.

Sekolah juga diminta tegas mengingatkan siswanya untuk segera pulang setelah PTM. Wahid mengatakan pihaknya beberapa kali mendapatkan laporan tentang siswa yang berkumpul selepas PTM.

“Untuk itu kami meminta agar kepala sekolah memberikan imbauan kepada siswa untuk langsung pulang setelah selesai PTM karena pada beberapa jam berikutnya ada PJJ, sehingga keberadaan siswa termonitor,” katanya.

Sementara itu Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur meminta kepada satgas covid 19 dan Dinas Pendidikan untuk menulusuri kontak erat adanya temuan Kluster covid 19 di saat Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di Jawa Timur.

Ketua Komisi E DPRD Jatim, Wara Sundari Reny Pramana pun mengaku geram atas adanya temuan klaster baru saat PTM digelar, lantaran sejak awal sebelum PTM diberlakukan sudah diingatkan. Mulai kesiapan sarapan prasarana, tenaga pendidik dan siswa harus menyadari bahwa pandemi belum selesai meskipun mengalami tren penurunan kasus Covid-19.

“Sangat disayangkan, ya. Jatim menjadi penyumbang kasus tertinggi klaster Covid-19 di sekolah ketika PTM dimulai,” ungkapnya.

Continue Reading

HOT TOPIC