Channel9.id – Jakarta. Polri tengah mendalami dugaan tindak pidana makar dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menjerat mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Hal itu disampaikan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto saat rapat kerja (raker) bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (12/11/2026). Suyudi menyampaikan, kepolisian telah menerbitkan laporan polisi (LP) terkait dugaan permufakatan jahat untuk melakukan makar.
“Di samping dugaan tindak pidana penyadapan, illegal access dan/atau menghilangkan dokumen elektronik, Polri juga telah menerbitkan laporan polisi (LP) terhadap dugaan tindak pidana turut serta dan/atau secara bersama-sama dan/atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana makar,” kata Suyudi, seperti dilihat Channel9.id dari tayangan langsung di kanal Youtube TV Parlemen.
Menurutnya, dugaan adanya upaya menggulingkan pemerintahan belum dapat disimpulkan berdasarkan temuan dalam perkara penyadapan. Polri, kata dia, masih membutuhkan pendalaman untuk memastikan dugaan tersebut.
“Hingga saat ini dugaan perbuatan dan/atau pemufakatan jahat yang bertujuan menggulingkan pemerintah masih memerlukan pendalaman lebih lanjut,” ujarnya.
“Oleh karena itu, temuan dalam dugaan tindak pidana penyadapan, illegal access, dan/atau menghilangkan dokumen elektronik tidak serta merta dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan telah terjadinya tindak pidana makar,” lanjut Suyudi.
Dalam proses penyelidikan, Polri akan menelusuri sejumlah aspek, mulai dari pihak yang memberikan perintah hingga tujuan di balik kegiatan penyadapan. Penyidik juga akan memeriksa personel yang diduga mengetahui kegiatan tersebut serta mendalami tugas dan aktivitas yang berkaitan dengan perkara.
“Penyelidikan difokuskan pada penelusuran perintah dan tujuan penyadapan, pemeriksaan personel yang diduga mengetahui kegiatan tersebut, serta pendalaman tugas dan kegiatan tersebut,” jelasnya.
Sementara itu, dalam perkara penyadapan, para tersangka dijerat Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal tersebut mengatur tindak pidana penyadapan dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun.
Penyidik juga menerapkan Pasal 48 juncto Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE terkait dugaan penghilangan data elektronik. Ketentuan tersebut memuat ancaman pidana penjara maksimal delapan tahun.
Selain itu, para tersangka dikenakan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP terkait dugaan akses ilegal, dengan ancaman pidana penjara paling lama enam atau tujuh tahun sesuai ketentuan yang dipersangkakan. Penyidik turut mencantumkan Pasal 20 huruf c dan/atau huruf d KUHP.
HT
