Channel9.id-Jakarta. Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengungkapkan sejumlah kendala dan hambatan pada penerapan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) atau tilang elektronik. Salah satunya, anggaran pengiriman surat konfirmasi yang terbatas.
“Anggaran pengembangan ETLE Korlantas Polri belum optimal, dan sumber daya manusia ETLE yang terbatas,”ujarnya, Jumat (17/2/2023).
Meski demikian, Dedi menegaskan jika Polri akan berupaya maksimal guna menerapkan transformasi digital di bidang lalu lintas untuk melayani masyarakat.
Lebih lanjut Dedi menjelaskan sejumlah upaya yang dilakukan Polri agar penerapan ETLE berjalan maksimal. Diantaranya, penguatan back office ETLE di 34 Polda, melaksanakan pemeliharaan, dan perawatam sistem ETLE di 34 Polda.
Baca juga: Kapolri Luncurkan ETLE Tahap Pertama Secara Nasional
Selain itu, pengadaan anggaran pengiriman surat konfirmasi untuk 34 Polda, pelatihan petugas ETLE dari 34 Polda, dan pengadaan tambahan perangkat ETLE untuk 34 Polda. Kemudian, melakukan otomatisasi mekanisme blokir ETLE yang terkoneksi dengan aplikasi ERI dan sertifikasi petugas penindak pelanggaran lalu lintas secara berkelanjutan untuk 34 Polda
Diketahui, ETLE sudah diterapkan di 34 Polda dan 119 Polres dalam upaya penegakan hukum lalu lintas.
Dari 34 Polda, tercatat ada 295 kamera ETLE statis dan 794 kamera ETLE handheld. Sementara, ETLE mobile on board sebanyak 63 dan ETLE portable ada 7.
Dalam penindakannya, hingga Desember 2022 terdapat 42.852.990 kendaraan yang tertangkap kamera ETLE. Dari angka tersebut, 1.716.453 sudah tervalidasi datanya oleh petugas back office dan sudah diteruskan dalam bentuk kirim surat konfirmasi kepada pemilik kendaraan.
Kemudian, ada 636.239 data yang sudah terkonfirmasi melakukan pelanggaran. Adapun proses konfirmasi terkendala dengan alamat pemilik kendaraan tidak valid dan tidak ada tracking pengiriman surat konfirmasi.
Sebanyak 268.216 pemilik kendaraan terkonfirmasi dan diberikan blanko tilang serta kode bayar.
