Channel9.id – Jakarta. Polri berjanji akan melakukan evaluasi sistem pengamanan di Rumah Tahanan seluruh kantor polisi yang ada di Indonesia.

Hal itu diungkapkan buntut kasus dugaan penganiayaan M Kece oleh Irjen Napoleon Bonaparte di Rutan Bareskrim Polri.

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono menyampaikan, pihaknya berusaha untuk menyelesaikan permasalahan tahanan tersebut secara menyeluruh.

“Polri ingin menyelesaikan secara komprehensif permasalahan-permasalahan penganiayaan antar sesama penghuni Rutan itu tidak boleh terjadi lagi. Tidak hanya di Rutan Bareskrim tapi seluruh Rutan yang ada di Kepolisian, di Polda, di Polres, Polres,” kata Rusdi, Kamis 24 September 2021.

Menurut Rusdi, Polri akan memaksimalkan pengamanan di Rutan, sehingga kejadian serupa tak terulang lagi.

Baca juga: Penganiayaan M Kece, Propam Polri: Pemeriksaan Irjen Napoleon Tunggu Izin MA

Rusdi juga menyatakan setiap Rutan dipastikan harus dapat menjamin hak-hak dari para tahanan yang mendekam, termasuk hak para tahanan untuk mendapat keamanan juga harus dijaga.

“Polri akan lebih berhati-hati lagi dalam bagaimana menangani pihak-pihak yang sedang mendapatkan pemeriksaan di kepolisian, dalam hal ini sebagai tahanan,” ujar Rusdi.

Tersangka kasus dugaan UU ITE dan penistaan agama M Kece diduga dianiaya oleh eks Kadiv Hubinter Polri Irjen Napoleon Bonaparte.

Kece telah melakukan pelaporan terhadap penganiayaan tersebut. Laporan itu teregister dengan Nomor 0510/VIII/2021/Bareskrim pada 26 Agustus 2021.

Kece diketahui tak hanya dianiaya secara lewat pukulan, dia juga dilumuri kotoran manusia.

HY

Channel9.id – Jakarta. Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan akan diperiksa pada Jumat (23/9) besok.

Politisi Golkar itu terkait dalam perkara korupsi, berawal dalam surat dakwaan Stepanus Robin Pattuju dan Maskur Husain.

Bersama kader Partai Golkar lain, Aliza Gunado, Azis didakwa memberikan suap senilai Rp 3.099.887.000 dan 36 ribu dolar AS (sekitar Rp 513 juta). Total uang suap yang diberikan Azis kepada mantan penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju untuk mengurus kasus di Lampung Tengah sekitar Rp 3,613 miliar.

“Bahwa untuk mengurus kasus yang melibatkan Azis Syamsuddin dan Aliza Gunado di KPK, terdakwa Stepanus Robin Pattuju dan Maskur Husain telah menerima uang dengan jumlah keseluruhan sekitar Rp 3.099.887.000 dan 36 ribu dolar AS (sekitar Rp 513 juta),” kata jaksa penuntut umum (JPU) KPK Lie Putra Setiawan di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (13/9).

Robin dan Maskur Husain sepakat mengurus kasus yang melibatkan Azis Syamsuddin dan Aliza Gunado tersebut asal diberi imbalan uang sejumlah Rp 2 miliar dari masing-masing, yaitu Azis Syamsudin dan Aliza Gunado dengan uang muka sejumlah Rp 300 juta. Azis lalu menyetujui syarat pemberian uang senilai total Rp 4 miliar tersebut.

Baca juga: KPK Tetapkan Azis Syamsuddin Jadi Tersangka

Robin lalu menerima uang muka sejumlah Rp 100 juta dan Maskur Husain menerima Rp 200 juta melalui transfer rekening milik Azis Syamsudin pada 3 dan 5 Agustus 2020. Pada 5 Agustus 2020, Robin juga menerima tunai sejumlah 100 ribu dolar AS dari Azis Syamsudin di rumah dinas Azis, Jalan Denpasar Raya 3/3 Jakarta Selatan.

“Di mana terdakwa datang ke rumah dinas diantar oleh Agus Susanto. Uang tersebut sempat terdakwa tunjukkan kepada Agus Susanto saat ia sudah kembali ke mobil dan menyampaikan Azis Syamsuddin meminta bantuan terdakwa, yang nantinya Agus Susanto pahami itu terkait kasus Azis Syamsuddin di KPK,” tambah jaksa.

Robin lalu membagi-bagi uang tersebut yaitu sejumlah 36 ribu dolar AS kepada Maskur Husain di depan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan menukarkan sisanya sebanyak 64 ribu dolar AS di “money changer” dengan menggunakan identitas Agus Susanto sehingga memperoleh uang rupiah sejumlah Rp 936 juta.

Uang tersebut sebagian diberikan kepada Maskur Husain yaitu sejumlah Rp 300 juta di Rumah Makan Borero, Keramat Sentiong.

“Selanjutnya mulai akhir Agustus 2020 sampai Maret 2021, terdakwa beberapa kali menerima sejumlah uang dari Azis Syamsuddin dan Aliza Gunado dengan jumlah keseluruhan 171.900 dolar Singapura,” ungkap jaksa.

Robin lalu menukar uang tersebut menggunakan identitas Agus Susanto dan Rizky Cinde Awaliyah yang merupakan teman wanita Robin sehingga diperoleh uang senilai Rp 1.863.887.000. Sebagian uang lalu diberikan ke Maskur Husain antara lain pada awal September 2020 di Rumah Makan Borero sejumlah Rp 1 miliar dan pada September 2020 di Rumah Makan Borero sejumlah Rp 800 juta.

Total uang yang diterima Robin dan Maskur adalah sekitar Rp 3.099.887.000 dan 36 ribu dolar AS.

“Kemudian terdakwa dan Maskur Husain bagi, di mana terdakwa memperoleh Rp 799.887.000, sedangkan Maskur Husain memperoleh Rp 2,3 miliar dan 36 ribu dolar AS,” ungkap jaksa.

Dalam perkara ini, Robin dan Maskur Husain didakwa menerima seluruhnya Rp 11,025 miliar dan 36 ribu dolar AS (sekitar Rp 513 juta) sehingga totalnya sebesar Rp 11,5 miliar terkait pengurusan lima perkara di KPK. Robin dan Maskur didakwa menerima dari M Syahrial sejumlah Rp 1,695 miliar, Azis Syamsuddin dan Aliza Gunado sejumlah Rp 3.099.887.000 dan 36 ribu dolar AS, Ajay Muhammad Priatna sejumlah Rp 507,39 juta, Usman Effendi sejumlah Rp 525 juta dan Rita Widyasari sejumlah Rp5.197.800.000.

M Syahrial adalah Wali Kota Tanjungbalai nonaktif; Azis Syamsudin adalah Wakil Ketua DPR dari fraksi Partai Golkar; Aliza Gunado adalah kader Golkar yang pernah menjabat sebagai mantan wakil ketua umum PP Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG); Ajay Muhammad Priatna adalah Wali Kota Cimahi non-aktif; Usman Effendi adalah Direktur PT Tenjo Jaya yang juga narapidna kasus korupsi hak penggunaan lahan di Kecamatan Tenjojaya, Sukabumi, Jawa Barat; dan Rita Wisyasari adalah mantan bupati Kutai Kartanegara.

Atas perbuatannya, Robin dan Maskur didakwa berdasarkan pasal 12 huruf a atau pasal 11 jo pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo padal 55 ayat 1 ke-1 jo pasal 65 ayat 1 KUHP.

Pasal tersebut mengatur tentang pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.

IG

Channel9.id-Jakarta. Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian Dody Widodo mengatakan diskon pajak atau pajak penjualan barang mewah ditanggung pemerintah (PPnBM DTP) 100 persen diharapkan mampu mendongkrak utilisasi industri otomotif nasional. “Dengan efek berganda tinggi sebaiknya kebijakan PPnBM DTP ini diperpanjang,” ujarnya, Kamis, 23 September 2021.

Dody mengatakan, program relaksasi PPnBM DTP kendaraan bermotor berhasil meningkatkan penjualan mobil. Penjualan ditunjang masih tingginya daya beli masyarakat dan peningkatan utilisasi industri otomotif dan sektor terkait lainnya.

Dampak ekonomi program tersebut terbukti berkontribusi terhadap perekonomian nasional melalui peningkatan volume penjualan kendaraan bermotor, penciptaan output atau PDB. Selain itu juga mendorong penciptaan lapangan kerja, pendapatan rumah tangga, dan pendapatan negara. “Kebijakan ini telah menjadi game changer di tengah pandemi yang dihadapi Indonesia saat ini,” ujar Dody.

Penjualan mobil yang masuk dalam skema program relaksasi pada periode pertama yakni sebelum pandemi mencapai 126.681 unit mobil. Pada Maret 2019, penjualan mobil sekitar 46.544 unit dan terus menurun pada bulan April dan Mei menjadi 40.000 unit dan 40.137 unit.

Penjualan kendaraan merosot pada awal pandemi menjadi 44.844 unit. Penurunan paling tajam terjadi pada April dan Mei 2020 masing-masing sebanyak 9.426 dan 6.907 unit.

Setelah pemberlakuan program relaksasi PPnBM DTP mulai Maret 2021 penjualan meningkat menjadi 99.370 unit. Lonjakan penjualan tertinggi terjadi pada Maret lalu dengan volume penjualan mencapai sekitar 40.833 unit.