Channel9.id – Jakarta. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Agustina Arumsari mengatakan Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dikaji ulang. Prabowo meminta agar MBG diberikan ke penerima manfaat di desil bawah.
Hal itu disampaikan Agutina usai rapat terbatas bersama Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/7/2026). Agustina menyampaikan, Prabowo ingin agar penerima manfaat di desil 8, 9, 10 atau kalangan kaya, tidak lagi menerima MBG.
“Tapi betul dia bilang bahwa yang perlu diefisienkan, yang tidak harus menerima lagi program MBG ya silakan tidak usah menerima lagi. Tetapi mereka yang berada di desil yang di bawah, di daerah yang tertinggal, di daerah yang memang prevalensi stunting-nya tinggi dan sebagainya, silakan diberikan,” kata Agustina di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (15/7/2026).
Agustina lantas memberikan contoh penataan MBG yang diputuskan, bahwa anak dengan kategori desil 8 ke atas tidak lagi terima MBG. Namun, muncul dinamika jika dalam sekolah tersebut ada yang masih berada di desil 8 ke bawah.
“Tetapi ada dinamika, bagaimana kalau sekolah itu katakanlah 50 persen, 50 persen ada di desil menengah 6 atau ke bawah,” ujar dia.
Ia pun menyinggung aspek psikologis dari siswa. Agustina mengatakan banyak aspek yang dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan.
“Jadi seperti tadi, misalnya ada sekolah negeri atau sekolah apa, ya, yang ada muridnya katakanlah 50 persen desilnya menengah sedikit ke bawah, menengah sedikit ke atas, kan berarti nanti jangan sampai ada yang menerima, ada yang tidak. Pertimbangkan secara psikologis,” ucap dia.
Agustina mengatakan pemerintah kini berfokus dengan penataan penerima manfaat MBG. Prabowo memberikan waktu satu bulan untuk dilakukan pengkajian mendalam.
“Nah Pak Presiden meminta kami mengkaji lagi yang seperti itu. Kami diberi waktu kurang lebih satu bulan, silakan dikaji lagi,” ujarnya.
Agustina menyampaikan, Prabowo ingin agar jajarannya tak terburu-buru dalam mengambil keputusan. Ia menekankan kebijakan yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak ini harus diputuskan secara matang.
“Karena memang tidak mudah mengambil sebuah kebijakan untuk jutaan orang,” ujarnya.
HT
