Channel9.id, Jakarta. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk menangani persoalan utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh yang kembali menjadi sorotan publik. Ia meminta agar masyarakat dan seluruh pihak tidak memperkeruh suasana, karena pemerintah akan menanggung tanggung jawab penuh terhadap proyek strategis tersebut.
“Tidak perlu khawatir atau memperdebatkan soal Whoosh. Saya sudah pelajari seluruh masalahnya. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan — saya yang akan bertanggung jawab,” ujar Prabowo saat meresmikan Stasiun Tanah Abang Baru, Jakarta, pada Selasa (4/11/2025).
Presiden menekankan bahwa Indonesia adalah negara yang kuat dan mampu memenuhi kewajiban finansialnya. Ia mengaku telah mempelajari kondisi keuangan nasional, termasuk kemampuan negara untuk menyelesaikan utang proyek kereta cepat yang dimulai pada masa pemerintahan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).
“Indonesia bukan negara sembarangan. Saya sudah hitung kemampuan kita. Jadi, tidak usah ada kekhawatiran. Pemerintah, termasuk PT KAI, terus bekerja untuk menyelesaikan ini,” tegasnya.
Prabowo juga menegaskan bahwa pembangunan transportasi publik tidak semestinya hanya dilihat dari sisi keuntungan finansial. Menurutnya, manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat jauh lebih penting daripada sekadar perhitungan untung-rugi.
“Saya sekarang yang bertanggung jawab atas Whoosh. Semua transportasi publik di dunia tidak dihitung berdasarkan laba, tapi pada seberapa besar manfaatnya untuk rakyat,” tutur mantan Komandan Jenderal Kopassus itu.
Sehari sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) telah menghadap Presiden untuk melaporkan skema restrukturisasi utang KCJB.
AHY menjelaskan bahwa pemerintah, melalui sejumlah kementerian dan lembaga terkait — seperti Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), serta Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian — telah menyepakati rancangan penyelesaian utang tersebut.
“Kami sudah berkoordinasi lintas kementerian dan lembaga. Hasil kesepakatan akan segera kami sampaikan langsung kepada Presiden,” ujar AHY singkat saat ditemui di Kantor Kemenko IPK, Jakarta, Senin (3/11/2025).
