Hot Topic
Presiden KSPI: Aksi Mogok Nasional Sesuai Undang-Undang
Channel9.id – Jakarta. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyampaikan, aksi mogok nasional terkait pengesahan Rancangan Undang-undang Cipta Kerja sesuai dengan ketentuan Undang-undang.
Mogok nasional diatur dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000. Pasal 4 disebutkan fungsi serikat pekerja adalah merencanakan dan melaksanakan pemogokan.
“Selain itu, dasar hukum mogok nasional yang akan kami lakukan adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik,” kata Said berdasarkan keterangan resmi, Selasa (6/10).
Aksi mogok nasional akan diikuti sekitar dua juta buruh di 25 provinsi dan hampir sepuluh ribu perusahaan dari berbagai sektor industri di seluruh Indonesia. Di antaranya industri kimia, energi, tekstil, sepatu, otomotif, baja, elektronik, farmasi, dan lain-lain.
Dalam aksi tersebut, buruh akan menyuarakan penolakan pengesahan RUU Cipta Kerja. Beberapa fokus poin yang akan disuarakan adalah tetap mengadakan UMK tanpa syarat dan UMSK.
Kedua, buruh juga menolak pengurangan nilai pesangon dari 32 bulan upah menjadi 25 bulan. Ketiga tidak boleh ada PKWT atau karyawan kontrak seumur hidup.
“PKWT atau kontrak seumur hidup tidak ada batas waktu kontrak. Buruh menolak PKWT seumur hidup,” ujarnya.
Selain itu, buruh juga menyuarakan penghapusan outsourcing seumur hidup, eksploitasi waktu kerja, serta cuti dan hak upah.
“Ketujuh, karyawan kontrak dan outsourcing seumur hidup, maka jaminan pensiun dan kesehatan bagi mereka hilang,” pungkasnya.
(HY)
Channel9.id-Jakarta. PT Jasa Marga (Persero) Tbk (JSMR) menyatakan, penyesuaian tarif Tol The Jakarta Outer Ringroad atau Tol Lingkar Luar Jakarta (JORR) I, Tol akses Tanjung Priok (ATP), dan Tol Pondok Aren-Ulujami masih disosialisasikan.
Dengan begitu, penyesuaian dan pemberlakuan tarif tol belum diberlakukan saat ini.
“Sekarang masih tahap sosialisasi, bersama-sama badan usaha jalan tol lainnya yang menjadi pengelola JORR. Belum ditetapkan tanggal pemberlakuannya,” ujar Corporate Secretary Jasa Marga Agus Setiawan, Jumat (30/10/2020).
Baca juga : Kemenag Usulkan Bantuan Subsidi Gaji Untuk Guru Non PNS
Pihak Jasa Marga memang telah menyampaikan akan melakukan penyesuaian tarif Tol JORR, Tol akses Tanjung Priok, dan Tol Pondok Aren-Ulujami. Hal ini disampaikan melalui akun sosial media (Instagram).
“Dalam waktu dekat akan diberlakukan penyesuaian tarif untuk jaringan tol JORR 1, akses Tanjung Priok (ATP) dan Pondok Aren-Ulujami Pastikan kecukupan saldo uang elektroniknya,” tulis akun Instagram Jasa Marga @offcial.jasamarga.
Adapun sejumlah ruas tol yang terintegrasi yang tarifnya mengalami penyesuaian di antaranya. Penjaringan-Kebon Jeruk, Ulujami-Pondok Pinang, Taman Mini-Cikunir, Cakung-Rorotan, Kebon Jeruk-Ulujami, Pondok Pinang-Taman Mini, Cikunir-Cakung, Akses Tanjung Priok, Rorotan-Kebun Bawang, Pondok Aren-Ulujami
“Pastikan kecukupan saldo uang elektronik kawan JM sebelum melakukan perjalanan. Berhati-hati dalam perjalanan, pastikan kondisi pengemudi maupun kendaraan dalam kondisi prima serta perhatikan rambu-rambu perjalanan dan arahan petugas ya, Kawan JM,” lanjut keterangan tersebut.
Adapun sejumlah ruas tol yang terintegrasi yang tarifnya mengalami penyesuaian di antaranya.
1. Penjaringan-Kebon Jeruk
2. Ulujami-Pondok Pinang
3. Taman Mini-Cikunir
4. Cakung-Rorotan
5. Kebon Jeruk-Ulujami
6. Pondok Pinang-Taman Mini
7. Cikunir-Cakung
8. Akses Tanjung Priok, Rorotan-Kebun Bawang
9. Pondok Aren-Ulujami
IG
Channel9.id – Jakarta. Kemenag mengajukan usulan bantuan subsisi gaji bagi guru dan tenaga kependidikan (GTK) Non PNS tahun anggaran 2020. Usulan itu sudah disampaikan Menteri Agama Fachrul Razi kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian pada 19 Oktober 2020.
“Kami usul total ada 864.840 guru Non PNS yang diusulkan untuk diverifikasi oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS),” kata Dirjen Pendidikan Islam Kemenag, Muhammad Ali Ramdhani dalam keterangan tertulisnya, Jumat (30/10).
Ali menyampaikan, verifikasi BPJS Ketenagakerjaan perlu untuk memastikan para guru belum mendapatkan bantuan sejenis dari Kementerian lainnya. Nantinya, BPJS Ketenagakerjaan memastikan para guru yang diusulkan itu belum mendapat bantuan subsidi dari Kementerian lain.
“GTK yang terverifikasi ini nantinya akan mendapat subsidi gaji selama tiga bulan, terhitung dari Oktober sampai Desember 2020,” ujarnya.
Dia menyampaikan, usulan Kementerian Agama terdiri atas: 617.467 guru RA/Madrasah, 124.524 guru Pendidikan Agama Islam, 25.292 dosen Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI), 2.262 ustadz Pendidikan Diniyah Formal, dan 580 dosen Ma’had Aly. Diusulkan juga 76.358 tenaga kependidikan madrasah dan 10.730 tenaga kependidikan PTKI.
Selain itu, usulan lainnya adalah 2.545 guru Pendidikan Agama Kristen, 2.105 guru Pendidikan Agama Katolik, 1.937 guru Pendidikan Agama Hindu, 886 guru Pendidikan Agama Buddha, dan 154 guru Pendidikan Agama Khonghucu.
Menurutnya, 617.467 guru RA/Madrasah dan 76.358 tenaga kependidikan madrasah sudah divalidasi melalui Simpatika. Dari jumlah itu, hasil verifikasi BPJS, ada sebanyak 43.895 orang sudah menerima Bantuan Subsidi Upah dari Kemenaker.
Sedang, 55.242 orang sudah menerima kartu prakerja berdasarkan data prakerja sampai September 2020.
Sisanya, sebanyak 171.015 masih dalam proses verifikasi BPJS. Mereka terdiri dari guru pendidikan agama di sekolah (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu), ustadz pesantren (PDF atau pesantren muadalah), dosen PTKI, dosen mahad Aly, serta tenaga kependidikan pada PTKI.
“Semoga November ini bisa cair. Kami terus berkoordinasi dan bersinergi dengan semua pihak terkait,” pungkasnya.
(HY)
Channel9.id – Jakarta. Ditlantas Polda Metro Jaya melaksanakan Operasi Zebra 2020 dengan membagikan beras kepada pengemudi kendaraan angkutan barang yang melintas di sejumlah gerbang tol.
“Hari ini kami jajaran Ditlantas Polda Metro Jaya melakukan pembagian beras per paketnya 5 kilogram (kg) sebanyak kurang lebih 4.000 paket di seluruh wilayah hukum Polda Metro Jaya,” kata Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yogo di Gerbang Tol Cikunir 2, Bekasi, Jumat (30/10).
Operasi Zebra 2020 dilaksanakan berbeda dengan tahun sebelumnya. Pada tahun ini pihaknya sama sekali tak melakukan tilang kepada para pengendara.
Sebagai gantinya, Operasi Zebra 2020 dilaksanakan dengan operasi simpatik berupa teguran bersifat edukatif dan persuasif serta pemberian bantuan.
“Jadi seluruhnya kegiatan Zebra Jaya ini adalah sifatnya edukasi persuasif dan memberikan kegiatan simpati kepada masyarakat, berupa pembagian masker, pembagian sembako dan sebagainya,” katanya.
(HY)
Tak Kantongi Izin, Deklarasi KAMI Dibubarkan
Penjelasan Jasa Marga Terkait Tarif 9 Ruas Tol yang Akan Naik
Pendapatan Anjlok, Boeing Akan PHK 7.000 Karyawan
Seorang Ustadz Ditusuk Saat Ceramah, Pelaku Pecatan Polri
Kemenag Usulkan Bantuan Subsidi Gaji Untuk Guru Non PNS
Trend Dunia: Pilpres tanpa Presidential Threshold
Komnas HAM: Perusuh Tidak Bisa Dilindungi
Tafsir Membaca UU Cipta Kerja
Bumi Alumni Siap Kembangkan UMKM Tembus Pasar Internasional
Demo UU Ciptaker, Habib Ja’far Shodiq: Ada Oknum Sebarkan Hoaks Tuk Giring Opini dan Tindakan Publik
Laporan Polisi Kasus Penganiayaan Habib Bahar Belum Dicabut
Adian Napitupulu Duga Erick Thohir Berambisi Maju di Pilpres 2024
Kadiv Propam Polri Irjen Ignatius Sigit Meninggal Dunia
DPR Minta Pemerintah Desak Freeport Bangun Smelter
Polri Ungkap Kekejaman Seorang Anggota KKB Distrik Sugapa Intan Jaya
