Channel9.id-Jakarta. Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan industri nasional siap mendukung program konversi 1 juta kompor listrik/induksi yang diinisiasi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Kementerian Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). “Sektor industri manufaktur dalam negeri terus dipacu untuk menghasilkan berbagai produk yang dibutuhkan masyarakat di masa pandemi. Salah satu sektor industri yang siap memenuhi kebutuhan masyarakat, contohnya adalah produsen kompor listrik,” ujarnya, Kamis, 22 April 2021.
Dukungan tersebut dituangkan dalam penandatanganan MoU untuk diversifikasi kompor gas LPG menjadi kompor listrik. Guna mendukung program 1 juta kompor listrik ini, Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Taufiek Bawazier memastikan kemampuan produksi dari industri dalam negeri.
Menurut Taufiek, saat ini ada dua industri dalam negeri yang sudah memproduksi kompor listrik (induksi), yakni PT Adyawinsa Electrical and Power. Merek produknya adalah Myamin, dengan kapasitas produksi 17.000 unit per tahun untuk satu lini produksi dan dapat ditingkatkan hingga delapan lini produksi. “Kemudian PT Maspion, dengan merek Maspion, yang memiliki kapasitas sebanyak 300.000 unit per tahun,” ujarnya.
Di samping itu, Taufik juga sudah melakukan koordinasi dengan PT Hartono Istana Teknologi (Polytron) yang telah menyatakan kesiapannya untuk memproduksi kompor listrik. “Dengan begitu, kami optimistis industri dalam negeri mampu untuk memenuhi kebutuhan produksi satu juta kompor listrik,” kata dia.
Sebelumnya, Kementerian BUMN menyampaikan bahwa pemerintah dapat menghemat Rp60 triliun dari nilai impor LPG dengan memaksimalkan cadangan listrik yang ada. Penggunaan LPG dapat dialihkan ke kompor listrik.
Untuk memastikan Program Konversi 1 Juta Kompor Listrik ini dapat berjalan dengan dukungan dari industri dalam negeri, Kementerian akan berkoordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Dewan Energi Nasional (DEN), serta kementerian dan lembaga terkait.
