Channel9.id – Jakarta. Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia meminta Komisi VI DPR RI untuk memanggil Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri PPN/ Kepala Bappenas Suharso Monoarfa. Hal itu ia minta lantaran tak terima anggaran kementeriannya untuk 2025 turun drastis, padahal target investasi naik tinggi.
Bahlil mengatakan, anggaran kementeriannya di 2024 sebesar Rp1,2 triliun, sementara anggaran di 2025 hanya Rp681 miliar. Padahal, target investasi pada 2025 dipatok sebesar Rp1.850 triliun, alias naik dari 2024 yang mencapai Rp1.650 triliun.
“Ini membuat saya bingung. Saya sejak kecil sudah berdagang, pernah menjadi pengusaha, pernah menjadi ketua umum Hipmi, belum pernah menemukan teori ini. Ini teori baru ini,” sindir Bahlil dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta Pusat, Selasa (11/6/2024).
“Saya minta kepada pimpinan (Komisi VI DPR RI), tolong panggil Ibu Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dan Menteri Bappenas (Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa) menjelaskan ini,” desaknya.
Ia bahkan ‘mengancam’ akan merevisi target investasi jumbo di 2025 jika anggaran yang diberikan tak dinaikkan.
Bahlil menilai, semua target investasi terjadi karena didukung anggaran yang memadai. Tetapi, katanya, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang dibuat Kementerian Keuangan dan Bappenas jelas-jelas tidak sejalan dengan anggaran yang diberikan.
Menurut hitung-hitungannya, apabila anggarannya sebesar itu, RKP untuk investasi yang pas hanya sebesar Rp800 triliun. Ia pun menegaskan apa yang dibuat kedua pejabat itu kepadanya harus diketahui publik.
“Jadi saya menyarankan kepada pimpinan, kita revisi saja RKP-nya, dari (target investasi 2025) Rp1.850 triliun menjadi Rp800 triliun. Itu rasionalisasi yang saya dan tim buat. Saya tidak mau menjadikan staf saya kambing hitam besok nanti,” tuturnya.
Bahlil menjelaskan, investasi yang tinggi merupakan salah satu syarat tercapainya peningkatan pertumbuhan ekonomi, selain konsumsi, ekspor impor, dan belanja pemerintah. Pemerintah sendiri sudah menargetkan ekonomi tumbuh di atas 5 persen tahun depan.
Anggaran yang terlalu kecil ini, kata dia, mustahil bisa membawa pertumbuhan ekonomi Indonesia sesuai target. Dia menilai, anggaran ini bahkan lebih kecil dari anggaran untuk camat di DKI Jakarta.
“Kita ini mau mendorong pertumbuhan ekonomi di Republik Indonesia. Kalau kita lihat basis anggarannya, camat di DKI Jakarta anggarannya lebih besar daripada kementeriannya,” ujar Bahlil.
HT
