Channel9.id-Jakarta. Ketua DPR RI Puan Maharani menginginkan pembahasan terkait amandemen UUD 1945 tidak melebar kemana-mana. Puan mengingatkan pembahasan amandemen UUD hanya membahas Garis Besar Haluan Negara (GBHN).
“Kalau dari awal niatnya hanya membahas soal GBHN, ya fraksi-fraksi di MPR harus konsisten, jangan melebar kemana-mana,” kata Puan kepada wartawan, Rabu (4/12).
Puan menilai, adanya wacana penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode adalah sebuah kemunduran. Karena itu dia meminta amandemen hanya membahas soal GBHN saja.
“Sejak awal kami juga menyatakan wacana penambahan periode jabatan presiden menjadi tiga periode itu sebuah kemunduran demokrasi. Jadi tertib dan konsisten saja pada niat awal amandemen yaitu membahas soal GBHN,” tegas Puan.
Puan mengaku fraksi PDIP di MPR memang menjadi pelopor usulan amandemen terbatas UUD 1945. Karena menurutnya Haluan Negara diperlukan sebagai blue print pembangunan nasional jangka panjang.
“Memang sudah ada RPJP. Tapi itu lebih mencerminkan visi misi presiden yang juga bisa berganti, bukan panduan pembangunan nasional hasil musyawarah dan kesepakatan seluruh komponen bangsa,” tutur Puan.
(vru)
