Channel9.id – Jakarta. Pemerintah mencatat program elektrifikasi telah menjangkau 1.516 lokasi hingga Agustus 2026. Capaian tersebut setara sekitar 15 persen dari target elektrifikasi 10.068 lokasi yang ditetapkan untuk periode 2025–2029.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI M. Qodari mengatakan target tersebut mencakup wilayah yang belum sepenuhnya menikmati layanan listrik. Program itu merupakan bagian dari upaya pemerintah memperluas akses listrik hingga wilayah perdesaan dan daerah yang sulit dijangkau.
“Dari total target tersebut, elektrifikasi telah terealisasi di 1.516 lokasi atau sekitar 15 persen,” kata Qodari dalam konferensi pers, Rabu (16/9/3026).
Program elektrifikasi tersebut mengacu pada Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 316 Tahun 2025 tentang Peta Jalan Program Listrik Perdesaan dan Bantuan Pasang Baru Listrik Tahun 2025–2029. Sasaran program tersebar di 8.561 desa, 2.295 kecamatan, 375 kabupaten/kota, dan 36 provinsi.
Pemerintah menargetkan seluruh 10.068 lokasi tersebut memperoleh akses listrik secara bertahap hingga 2029. Wilayah sasaran mencakup desa dan dusun, termasuk kawasan pegunungan serta pulau terpencil dengan jumlah penduduk yang relatif sedikit.
Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, pemerintah memperkirakan anggaran yang diperlukan mencapai Rp61,65 triliun. Pembiayaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan dialokasikan secara bertahap selama periode 2025–2029.
Pelaksanaan program dimulai dari penetapan dan verifikasi lokasi, kemudian dilanjutkan dengan perencanaan teknis dan anggaran, pengadaan serta pembangunan infrastruktur listrik. Tahap berikutnya mencakup penyambungan, pengoperasian, dan pemeliharaan.
Qodari mengatakan metode elektrifikasi disesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayah. Dari pemetaan terhadap 10.068 lokasi, sebanyak 5.466 lokasi dapat dilayani melalui perluasan jaringan PT PLN (Persero) yang telah tersedia.
Sementara itu, 4.602 lokasi lainnya belum terjangkau jaringan listrik eksisting karena berada di wilayah yang lebih terpencil. Untuk lokasi tersebut, pemerintah menyiapkan pembangkit listrik skala kecil berbasis energi baru terbarukan (EBT) dengan total kebutuhan kapasitas sekitar 508 megawatt.
Menurut Qodari, perluasan akses listrik di wilayah perdesaan diharapkan dapat mendukung aktivitas ekonomi dan kehidupan masyarakat setempat. Pemerintah juga mengaitkan elektrifikasi dengan upaya pemerataan pembangunan di wilayah yang selama ini sulit dijangkau.
“Kehadiran listrik di dusun dan desa ini diharapkan tidak hanya memberikan penerangan, tetapi juga membuka peluang peningkatan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat, sekaligus mendorong pemerataan pembangunan hingga ke wilayah-wilayah yang selama ini sulit dijangkau,” ujar Qodari.
HT
