Channel9.id-Balikpapan. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memberikan sejumlah pesan penting kepada kepala daerah. Pesan itu disampaikannya saat menjadi pembicara kunci pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) XVII 2024.
Tito mengatakan, saat ini Indonesia tengah menghadapi sejumlah tantangan besar, salah satunya adalah memaksimalkan bonus demografi. Ia menjelaskan, bonus demografi harus bisa dimanfaatkan dengan baik. Sebab jika tidak, kondisi tersebut akan menjadi bencana di kemudian hari.
“Kita menghadapi usia kerja yang potensial dalam jumlah yang besar, tetapi ini akan menjadi bencana demografi kalau tidak bekerja,” katanya di Balikpapan, Selasa (4/6/2024).
Guna memberdayakan bonus demografi, lanjut Tito, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Upaya itu seperti dengan memberikan pendidikan, memperhatikan kesehatan, dan membuka lapangan kerja untuk mereka.
“Jika ini dilakukan, kita akan menjadi mesin produksi yang hebat dan itu betul 2045 kita akan menjadi kekuatan ekonomi nomor 4 terbesar di dunia,” tegasnya pada Rakernas yang dibuka oleh Presiden Jokowi tersebut.
Pasalnya, lanjut Tito, banyaknya angkatan kerja yang produktif merupakan salah satu syarat negara tersebut memiliki mesin ekonomi yang kuat. Syarat berikutnya adalah sumber daya alam (SDA) yang melimpah untuk mendukung produksi dan memiliki wilayah yang luas untuk menampung mesin produksi secara masif. Menurutnya, Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki syarat tersebut.
“Kalau kita melihat 3 syarat itu, maka lebih dari 200 negara di dunia tidak akan lebih dari 10 negara yang memiliki 3 syarat itu,” ujarnya.
Karena itu, kata Tito, para kepala daerah harus memperhatikan bonus demografi yang merupakan modal besar dalam pembangunan. Dirinya mendorong kepala daerah agar fokus membangun kualitas angkatan kerja melalui bidang pendidikan dan kesehatan. “Tenaga kerja anak-anak muda ini mereka harus terdidik terlatih dan sehat,” jelasnya.
Selain bonus demografi, Tito juga meminta Kepala daerah diminta menjaga inflasi agar tidak membebani daya beli masyarakat. Bahkan untuk menjaga laju inflasi, Ia meminta kepada kepala daerah untuk mengikuti pertemuan virtual yang rutin digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) setiap minggunya.
“Kenapa kita ngotot [mengendalikan] inflasi, karena ini menjadi atensi publik nomor satu, barang-barang tersedia terutama pangan, yang kedua harga terjangkau analisisnya tidak boleh terlalu tinggi,” pungkasnya.
