Channel9.id – Jakarta. Koordinator Lingkar Masyarakat Madani Indonesia (Lima) Ray Rangkuti menilai, kompetisi elektoral dalam pilkada 2020 akan menimbulkan iklim demokrasi yang sehat untuk masyarakat.
Mengingat di masa pandemi Covid-19 ini, calon kepala daerah baik dari petahana maupun non petahana, akan bersaing menawarkan program-program terbaik terkait penanganan dampak pandemi.
Dalam hal ini, calon petahana harus menunjukan dirinya mampu memimpin dalam menangani masalah pandemi. Sedangkan, calon non petahana bisa menawarkan program alternatif dalam penanganan pandemi Covid-19.
“Karena Covid-19 sesuatu yang berbahaya sehingga harus diperhatikan. Para kandidat non petahana harus bisa memberi semacam tawaran alternatif dalam situasi ini. Karena boleh jadi banyak petahana yang dianggap tidak cukup mumpuni untuk menyelesaikan kasus Covid-19 ini,” kata Ray saat dihubungi, Sabtu (1/7).
“Artinya, para pesaing dari non petahana akan menjelaskan langkah-langkah yang bisa mereka lakukan dalam cara mengatasi Covid-19. Dan mungkin, bisa jadi lebih besar mendapatkan suara masyarakat dibanding petahana,” lanjut Ray.
Menurut Ray, Pilkada di masa pandemi akan menjadi tantangan bagi calon pemimpin untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi maupun yang akan dihadapi. Para calon kepala daerah tersebut, harus menawarkan program terbaik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
“Pilkada ini kan menantang para pemimpin untuk menyelesaikan masalah-masalah yang sedang dialami dan akan dialami. Bagaimana mereka menyelesaikan, bagaimana memberi solusi, bagaimana menjawab tantangan termasuk memastikan kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi oleh daerahnya,” katanya.
Karena itu, calon kepala daerah harus fokus menawarkan program supaya memperoleh dukungan masyarakat.
“Jadi fokusnya berhubungan dengan program, trake recordnya yang bersangkutan termasuk soal kapasitas dan integritas. Jadi kalau udah pernah dipidana karena korupsi tentu tidak layak dipilih menjadi kepala daerah. Di samping tentu visi misinya harus dilihat,” katanya.
Dia pun berharap, masyarakat betul-betul memilih calon pemimpinnya untuk lima tahun ke depan.
“Tentu jangan mau dibayar dengan bansos 150.000. Itu kan cuma habis 2 hari, sementara 5 tahun ke depan terombang-ambing nasibnya. Oleh karena itu pastikan lebih aman 5 tahun depan ketimbang hanya sesaat,” katanya.
Selain itu, Ray menyarankan calon kepala daerah mengelaborasi isu covid-19 dengan isu lain, seperti transparansi dan penanganan korupsi.
“Lalu perlindungan terhadap sumber daya alam. Termasuk di dalamnya jaminan kesehatan masyarakat, jaminan pendidikan dan semacamnya. Isu-isu yang harus dielaborasi dalam pilkada 2020 yang akan datang. Meskipun ada isu yang lebih mendesak yaitu tata cara penanganan covid-19 ini,”, pungkasnya
(HY)
