Channel9.id – Jakarta. Peringatan Hari Pahlawan yang jatuh pada 10 November 2026 menjadi momentum krusial bagi seluruh elemen bangsa untuk merenungkan kembali esensi kepahlawanan di era modern. Di tengah tantangan kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang kian kompleks, perjuangan hari ini tidak lagi diukur dari angkat senjata di medan perang, melainkan dari keberanian dalam memecahkan jurang kesenjangan sosial serta merajut harmoni dalam kebinekaan Indonesia.
Ketimpangan sosial, ekonomi, dan politik yang masih membayangi sebagian masyarakat mengancam kohesi nasional dan rasa keadilan sosial yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa.
Upaya mewujudkan kesejahteraan sosial secara merata dihadapkan pada tantangan objektif berupa kesenjangan yang masih lebar di Indonesia. Pertama, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) hingga 2026, Rasio Gini Indonesia berada pada level 0,368, di mana ketimpangan pengeluaran di kawasan perkotaan masih tercatat tinggi mencapai 0,387. Hal ini mencerminkan dinamika pemulihan ekonomi yang belum sepenuhnya merata antara perkotaan dan perdesaan serta antarsektor.
Kedua, terkait Konsentrasi Kekayaan, Laporan riset ekonomi dari lembaga independen seperti CELIOS dan Oxfam, mencatat bahwa akumulasi kekayaan nasional masih sangat terkonsentrasi di lapisan teratas. Kekayaan 50 orang terkaya di Indonesia tercatat setara dengan akumulasi kekayaan lebih dari 55 juta penduduk bawah.
Ketiga, terkait Kesenjangan Akses & Ruang Hidup, ketimpangan tidak hanya berwujud angka pendapatan, tetapi juga kesenjangan kualitatif dalam hal akses terhadap pendidikan berkualitas, layanan kesehatan, sertifikasi tanah, dan perlindungan ruang hidup—khususnya bagi masyarakat di kawasan pesisir, perdesaan, dan wilayah Indonesia Timur.
Keempat, di ranah politik, terdapat jurang partisipasi di mana kelompok rentan sering kali kekurangan akses untuk mewarnai arah pembuatan kebijakan publik. Oligarki dan konsentrasi modal berisiko memicu asimetri kebijakan, membuat regulasi lebih banyak menguntungkan sektor-sektor berbasis kapital ketimbang perlindungan hak-hak masyarakat akar rumput.
Kepahlawanan Masa Kini
Menanggapi keprihatinan atas ketimpangan tersebut, Muhammad Abdullah Darraz, Direktur Eksekutif Center for Islam and Civilization Studies (CIVIC) FAI Uhamka sekaligus Co-Founder Welfare Institution, menegaskan bahwa makna kepahlawanan abad ke-21 harus berakar pada keberanian memulihkan keadilan social dan memperpendek jurang ketimpangan yang kian menganga.
“Kepahlawanan hari ini adalah upaya nyata untuk merajut persatuan bangsa dalam kesetaraan dan keadilan sosial—baik ekonomi maupun politik—yang merata di antara sesama anak bangsa,” tegas Darraz kepada Channel9.id di Jakarta, (10/12/2026).
Menurut Darraz, harmoni sosial dan kebinekaan tidak akan pernah bertahan lama jika hanya dirayakan secara seremonial tanpa ditopang oleh keadilan distributif yang inklusif.
“Persatuan yang sejati tumbuh dari rasa keadilan. Ketika akses ekonomi dan kesempatan politik hanya terkonsentrasi pada segelintir kelompok, ketimpangan tersebut akan menjadi celah keretakan sosial. Maka, pahlawan masa kini adalah mereka yang konsisten meruntuhkan tembok-tembok kesenjangan dan memastikan setiap anak bangsa merasakan hadirnya negara serta kesejahteraan yang setara,” lanjut Darraz.
Pentingnya Pemerataan
Pemerataan ekonomi dan inklusivitas politik sangat mendesak untuk dilakukan demi mencegah ketegangan sosial dan mendorong integrasi nasional. Melalui peringatan Hari Pahlawan 10 November 2026 ini, CIVIC FAI Uhamka bersama Welfare Institution menyampaikan rekomendasi strategis bagi pemerintah dan pihak-pihak terkait:
Pemerataan Pembangunan Inklusif dengan memperluas redistribusi aset dan fasilitas modal bagi UMKM serta masyarakat perdesaan guna memangkas Rasio Gini regional.
Kebijakan Ekonomi Kerakyatan*, dengan mendorong partisipasi ekonomi yang lebih berkeadilan, skema perpajakan yang lebih proporsional, dan memperkuat jaminan sosial komprehensif bagi kelompok rentan.
Demokratisasi Ruang Publik, dengan membuka kanal partisipasi politik yang inklusif agar suara masyarakat di tingkat tapak benar-benar terwakili dalam perumusan kebijakan nasional.
Penguatan Harmoni Berbasis Kesetaraan, melalui upaya mengintegrasikan nilai-nilai kepahlawanan kontemporer yang menekankan empati sosial, toleransi, dan solidaritas lintas kebinekaan di seluruh jalur pendidikan formal dan informal.
Semangat para pahlawan bangsa tidak boleh berhenti di lembaran sejarah. Ia harus hidup dalam wujud aksi nyata: merajut kebersamaan, meruntuhkan kesenjangan, dan menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
