Channel9.id – Jakarta. Bertepatan dengan Hari Kelahiran Pancasila, 1 Juni 2023, SETARA Institute menyoroti berbagai kasus intoleransi dan pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan (KBB) yang masih terjadi di Indonesia.
Lembaga yang bergerak di bidang demokrasi, kebebasan politik dan HAM itu mengajak masyarakat untuk merefleksikan secara sangat serius bahwa Pancasila sering dikalahkan dalam berbagai kasus.
“Intoleransi terus mengalami peningkatan dan pelanggaran KBB terus terjadi. Di samping itu, hak asasi manusia yang mendapatkan afirmasi spesifik dalam Sila Kedua Pancasila juga masih berada pada situasi belum ideal,” demikian kata Halili Hasan Direktur Eksekutif SETARA Institute melalui keterangan tertulis kepada Channel9.id di Jakarta, Kamis (1/6/2023).
Hasan menyebutkan berbagai kasus intoleransi dan pelanggaran KBB yang masih terjadi, seperti; pembubaran ibadah terhadap jemaat Gereja Mawar Sharon (GMS) Binjai di Kelurahan Satia, Kota Binjai, Sumatera Utara pada Jumat, 19 Mei 2023; pembubaran ibadah di Gereja Bethel Indonesia (GBI) Gihon di Kelurahan Sidomulyo Timur, Kota Pekanbaru, Riau pada hari yang sama.
Selain itu, kata Hasan, ada pula pembubaran aktivitas pendidikan Agama Kristen di GBI Desa Cilame, Kabupaten Bandung Barat. pada 28 Mei 2023; pembakaran balai pengajian milik Muhammadiyah di Desa Sangso, Kecamatan Samalanga, Kabupaten Bireuen pada Selasa, 30 Mei 2023, yang sebelumnya diawali penolakan pembangunan masjid Taqwa Muhammadiyah di desa setempat.
“Situasi semakin mencemaskan jika menilik data riset terbaru SETARA Institute dimana intoleransi remaja berbasis sekolah menengah atas semakin meningkat,” ujar Hasan
Dalam survei terbaru SETARA Institute di lima kota terpilih pada Januari-Februari 2023, jumlah pelajar intoleran aktif di sekolah tingkat menengah atas (SMA) dan sederajat meningkat dari 2,4 persen pada survei 2016 menjadi 5,0 persen.
“Sementara yang terpapar ekstremisme kekerasan juga meningkat dari 0,3 persen pada survei 2016, menjadi 0,6 persen pada survei tahun 2023,” imbuh Hasan.
Selain itu, Direktur Eksekutif SETARA Institute juga menyebut bahwa situasi kemanusiaan di Indonesia masih menjadi persoalan. Data Indeks Kinerja Hak Asasi Manusia terbaru yang dihasilkan kolaborasi SETARA Institute dan International NGO Forum on Indonesia Development (INFID) menunjukkan bahwa skor indeks kinerja HAM Indonesia sebesar 3,3 poin pada 2022. Nilai tersebut memang meningkat tipis 0,3 poin dari tahun sebelumnya yang sebesar 3 poin. Namun demikian, dalam rumpun hak sipil dan politik (sipol), masih banyak kategori hak yang masih problematik, misalnya hak atas kebebasan berekspresi yang berada pada skor indeks 1,5.
“Begitu pula dengan rumpun hak ekonomi sosial dan budaya (Ekosob), seperti hak atas tanah yang memiliki skor indeks 2,2 dan hak atas budaya yang berada pada skor indeks 3,2,” jelas Hasan.
“Fenomena umum tersebut mengundang perhatian besar pemerintah dan masyarakat untuk bersama-sama secara bergotong royong mengatasi persoalan. Refleksi serius juga mesti dilakukan, terutama oleh pemerintah, pada hari lahir Pancasila dan bulan Pancasila 2023 ini,” tambah Hasan.
Baca juga: Jokowi: Pancasila Fondasi Indonesia Berhasil Hadapi Krisis Global
HT
