Connect with us

Nasional

Rektor UNJ: PP No. 57/2021 Bertentangan Dengan UU No. 12/2012 Tentang Pendidikan Tinggi

Published

on

Channel9.id – Jakarta. Terbitnya Peraturan Pemerintah No 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (PP No 57/2021 SNP) menuai banyak protes dari sejumlah pihak. PP tersebut diprotes karena tidak mencantumkan Pancasila dan Bahasa Indonesia sebagai mata pelajaran atau mata kuliah wajib.

Dalam pasal 40 ayat 3 PP No57/2021 SNP, kurikulum pendidikan wajib memuat Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan, dan Bahasa.

Sementara, pada pasal 35 ayat 3 Undang-Undang No 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi menyatakan, kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat Agama, Pancasila, Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia.

Rektor Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Dr. Komarudin menyatakan, prinsip hukum PP seharusnya tidak bertentangan dengan Undang-Undang. Jika ada PP yang bertentangan dengan UU, maka PP itu harus dicabut atau direvisi.

Komarudin menilai, baik Pancasila dan Bahasa Indonesia tidak boleh dihilangkan sebagai mata pelajaran wajib.

Pancasila adalah dasar negara, sedangkan Bahasa Indonesia sebagai identitas nasional dan pemersatu bangsa. Keduanya sangat penting karena itu harusnya tetap dicantumkan dalam PP No. 57/2021 SNP.

“Dari sisi penyusunan regulasi kami menyayangkan hal itu terjadi. Saya yakin, dalam tim penyusunan terdapat banyak ahli yang terlibat dan menguasai materi, baik aspek pendidikan maupun aspek hukum,” kata Komarudin dikutip Koran Kompas, Jumat 16 April 2021.

Komarudin menyatakan, penyusunan sebuah regulasi biasanya melalui diskusi dan debat panjang. Mulai dari ayat per ayat hingga pasal per pasal. Begitu pula proses sinkronisasi dan harmonisasinya.

HY

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Nasional

Kemenhub Siapkan Skema Pencegahan Penyebaran Covid-19 Saat Arus Balik

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Kemenhub telah menyiapkan skema pencegahan penyebaran Covid-19 saat arus balik. Kemenhub memprediksi 22 persen pemudik akan kembali ke tempat asal pada hari kedua setelah lebaran.

“Kami juga membahas tentang rencana kepulangan saudara-saudara kita dari daerah mudik. Dari catatan kami ada 22 persen yang akan balik pada hari Minggu H+2. Kalau dikuantifikasi kira-kira 3,6 juta, jumlah yang banyak,” ujar Menteri Perhubungan dalam keterangan pers di Kantor Presiden, Jakarta pada Senin, 10 Mei 2021, setelah rapat terbatas bersama Presiden.

Kemenhub mengusulkan dua rencana kepulangan pemudik yaitu menunda waktu kepulangan dan melakukan _tracing_ secara intensif di beberapa titik lokasi. Budi juga mengusulkan untuk memberikan _testing_ secara gratis bagi pemudik dengan perjalanan darat dan _tracing_ dalam waktu singkat bagi pemudik yang menggunakan perjalanan udara.

“Pertama, menunda kepulangan supaya tidak bertemu di satu tempat tertentu. Kedua, kami mengusulkan dilakukan _tracing_ yang intensif di beberapa tempat yang konsentrasinya besar, katakanlah di Madiun, Ngawi, Surabaya, Solo, Yogya, Semarang, Cirebon, Jakarta, bahkan yang dari Sumatera di Bakauheni dilakukan _tracing_ secara intensif,” tambahnya.

Selain itu, Menhub mengatakan saat ini sedang dilakukan persiapan kepulangan bagi pekerja migran Indonesia (PMI) dari Malaysia. Kemenhub telah menyiapkan beberapa moda transportasi baik darat maupun laut untuk mengangkut para PMI ke tempat tujuan akhir.

“Ada beberapa hal yang mungkin kami tambahkan bahwa perlu satu konsentrasi dari pulangnya PMI dari Malaysia baik di titik Kepulauan Riau, maupun di titik Kalimantan Barat, dan Kalimantan Utara. Oleh karenanya, Kementerian Perhubungan menyiapkan kapal-kapal untuk mengangkut ke tempat tujuan akhir dan juga bus,” ucapnya.

Lebih lanjut, Menhub menegaskan tidak ada penerbangan _charter_ dari luar negeri bagi para tenaga kerja yang akan pulang ke Indonesia selama masa peniadaan mudik.

“Berkaitan dengan penggunaan pesawat udara, tadi sudah disetujui tidak ada lagi penerbangan charter selama masa peniadaan mudik ini sehingga kalau ada tenaga-tenaga kerja disarankan menunda perjalanan,” imbuhnya.

 

Continue Reading

Nasional

Pemerintah Antisipasi Kepulangan Pekerja Migran Indonesia

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Kepulangan para pekerja migran ke Tanah Air terjadi pada periode Maret hingga Mei 2021 ini. Dalam periode tiga bulan tersebut, para pekerja migran yang pulang diprediksi mencapai hampir 50 ribu orang sehingga diperlukan penanganan khusus agar berjalan dengan lancar.

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang juga Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Airlangga Hartarto saat memberikan keterangan pers bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di Kantor Presiden, Jakarta, Senin, 10 Mei 2021.

“Terkait pekerja migran, dapat disampaikan bahwa periode Maret, April, Mei itu diprediksi mencapai 49.682 orang di mana di bulan April kemarin 24.215 pekerja migran dan di bulan Mei adalah 25.467. Ini yang diperlukan penanganan secara khusus,” jelas Airlangga.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian telah mengeluarkan Instruksi Mendagri Nomor 10 Tahun 2021 yang di dalamnya antara lain mengatur tentang kepulangan para pekerja migran. Dalam aturan tersebut, Mendagri menginstruksikan para kepala daerah untuk melakukan pengawasan masuknya pekerja migran Indonesia (PMI) dengan berkoordinasi dengan unsur terkait.

Baca juga: Jokowi: Pemerintah Siapkan Skema Kepulangan Pekerja Migran Indonesia

“Bersama dengan Panglima Kodam selaku penanggung jawab melakukan pengawasan terhadap masuknya PMI melalui Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Sumatra Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Kalimantan Utara dengan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait (Bea Cukai dan Imigrasi),” bunyi Inmendagri 10/2021.

Menurut Airlangga, penanganan para PMI yang pulang harus dilakukan dengan tetap melakukan protokol kesehatan yang ketat, antara lain dengan melakukan tes usap PCR dan karantina. Sejumlah daerah yang menjadi pintu masuk PMI pun diminta untuk mempersiapkan diri dan melakukan sejumlah langkah antisipasi.

“Kemarin dengan Pak Gubernur dibahas di daerah-daerah Sumatera, termasuk Riau, Kepri, Kaltara, Kalbar, terkait kebutuhan tempat karantina bagi PMI dan antisipasi-antisipasi yang dilakukan termasuk penambahan kapasitas di daerah Dumai, misalnya, di mana rumah sakit Pertamina akan membantu mengisi kesiapan tersebut,” paparnya.

 

Continue Reading

Nasional

Polri Antisipasi Ancaman Aksi Terorisme Jelang Lebaran

Published

on

By

Chanmel9.id – Jakarta. Polri mewaspadai dan mengantisipasi ancaman gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, termasuk ancaman aksi terorisme menjelang lebaran 2021.

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono menyampaikan, pihaknya telah melakukan identifikasi kerawanan pada bulan Ramadan dan Idul Fitri.

“Contohnya, kerawanan lalu lintas yang diantisipasi termasuk kerawanan dari aksi terorisme. Itu telah teridentifikasi dan sudah dilakukan upaya-upaya pencegahan,” kata Rusdi dalam konferensi pers Senin, 10 Mei 2021.

Rusdi menjelaskan, bentuk antisipasi yang dilakukan yakni melibatkan para jajaran Polri. Seperti bidang lalu lintas turun ke jalan dan Densus 88 Antiteror Polri turun mengantisipasi terorisme.

“Ya semua bekerja bersama-sama instansi lain,” ujarnya.

Rusdi menambahkan, deteksi dini ancaman aksi terorisme berjalan baik. Meskipun masih ada dua terduga teroris yang masuk daftar pencarian orang (DPO) atas penangkapan terorisme di Jakarta.

“(Teroris Jakarta) masih berjalan. Sekarang sudah 14 orang diamankan, 2 orang masih DPO. Alhamdulillah masih berjalan dengan baik. Yang penting Surat Edaran Satgas COVID-19 agar masyarakat tidak mudik, mencegah penyebaran mudik bisa dijalankan oleh masyarakat,” ujarnya.

Continue Reading

HOT TOPIC