Hot Topic Nasional

Rencana Vaksin Mandiri Dinilai Menyalahi Prinsip Kesetaraan dan Keadilan

Channel9.id-Jakarta. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan saat ini pemerintah tengah mempertimbangkan kembali program vaksin Covid-19 secara mandiri alias berbayar. Koalisi Warga untuk Keadilan Akses Kesehatan memandang hal tersebut menyalahi prinsip kesetaraan dan keadilan akses terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat.

Co-Initiator and Co-Leader Koalisi Masyarakat untuk Covid-19 (situs Lapor Covid) Irma Hidayana menyebut alasan vaksinasi mandiri demi mempercepat proses vaksinasi di dalam negeri dianggap tidak bisa diterima.

Baca juga: Menkoinfo: Setengah Juta Nakes Daftar Vaksinasi di Chabot Whatsapp 

Menurutnya, pemberian vaksin seharusnya mengikuti rekomendasi WHO yaitu memberi prioritas pada kelompok rentan terpapar, seperti tenaga kesehatan, kelompok lanjut usia dan orang-orang yang tinggal di lokasi dengan tingkat penularan tinggi.

“Distribusi vaksinasi harus dilakukan berdasarkan pertimbangan kesehatan masyarakat, medis, dan epidemiologi, bukan kemampuan finansial,” ujar Irma dalam keterangan pers, pada Kamis (21/1).

Irma melihat, saat ini setiap negara berlomba mendapatkan vaksin yang ketersediannya masih terbatas. Oleh karena itulah, pemerintah harus memastikan ketidakadilan yang sama tidak terjadi juga di Tanah Air.

“Jangan sampai akses terhadap vaksinnya ditentukan oleh kemampuan finansial untuk membeli vaksin tersebut,” kata Irma.

Menurutnya, pada saat ini para produsen vaksin di dunia masih terfokus untuk melayani permintaan vaksin dari lembaga pemerintah dalam rangka membantu menangani pandemi.

“Jika pihak swasta diperbolehkan mendapatkan vaksin untuk kebutuhan lingkungan mereka sendiri, dikhawatirkan akan mengurangi jatah vaksin gratis yang sangat ditunggu masyarakat secara luas,” ujar doktor bidang kesehatan masyarakat dari Universitas Columbia, Amerika Serikat itu.

Hal ini menurutnya bisa diterapkan untuk mempercepat program vaksinasi ke seluruh masyarakat di Indonesia.

Sebelumnya, Jokowi mengatakan, opsi vaksin mandiri alias berbayar ini bisa saja diterapkan seperti rencana awal vaksinasi Covid-19. Menurutnya, vaksin mandiri ini akan membantu pemerintah untuk mempercepat terbentuknya herd immunity di masyarakat guna mencegah penularan pandemi yang lebih luas lagi.

IG

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

71  +    =  73